Author / Arbain
-
![]()
POLICY BRIEF TERAPKAN ADAPTASI KETAT DAN TERBATAS PERSIDANGAN VIRTUAL DPR RI
Wabah Covid-19 telah mengubah pola kerja berbagai urusan dalam negeri, tak terkecuali pelaksanaan fungsi parlemen. Pelaksanaan fungsi parlemen melalui kegiatan rapat yang selama ini berlangsung secara tatap muka, harus disesuaikan (adaptasi) untuk…
-
![]()
TOOLS INDIKATOR DAN PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI DI DPR RI
Berikut ini usulan IPC untuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebagian materi pada tools ini, telah diadopsi oleh DPR RI untuk pemeringkatan internal tahun 2019. Klik
-
![]()
USULAN TATA KELOLA INFORMASI LEGISLASI DPR RI
Pada 29 Agustus 2018, DPR RI secara resmi mendeklarasikan Open Parliament Indonesia (OPI). OPI merupakan sebuah inisiatif global untuk mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan inovasi parlemen melalui kolaborasi bersama masyarakat sipil. Peran…
-
![]()
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS FUNGSI LEGISLASI
Pesta demokrasi telah selesai. Para pemenang pada Pemilihan Umum 2019 telah menerima hasil kerja kerasnya yang ditandai dengan diucapkannya sumpah jabatan di gedung parlemen. Terhitung dari 1 Oktober 2019, 575 anggota legislatif…
-
![]()
PENCALONAN PENGUSAHA SEBAGAI BUPATI DALAM PILKADA KEBUMEN 2015
Hubungan antara dunia usaha dengan dunia politik bukanlah hal yang baru dan pertama kali terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat, kerjasama antara pengusaha dengan penguasa di negeri ini telah menghasilkan kebijakan yang di…
-
![]()
PRINSIP-PRINSIP KETERBUKAAN PARLEMEN
Data berikut ini diolah berdasarkan draft deklarasi yang diluncurkan pada Konferensi e-Parlemen Dunia di Roma pada Hari Demokrasi Internasional, 15 September 2012. Perwakilan dari komunitas PMO telah mengembangkan prinsip-prinsip keterbukaan parlementer berikut…
-
![]()
PANDUAN PILKADA UNTUK MASYARAKAT ADAT
Buku ini merupakan rangkaian buku sebelumnya, “Politik Representasi Masyarakat Adat” dan “Pendapilan Berbasis Kohesivitas Adat” yang mencoba memberikan kontribusi untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Adat. Buku ini merupakan penyajian ulang dari bahasa hukum…
-
![]()
POLITIK REPRESENTASI MASYARAKAT ADAT
Setelah 72 tahun merdeka, representasi masih menjadi problem kita sebagai sebuah bangsa. Salah satunya menimpa masyarakat adat. Padahal eksistensi mereka telah ada sebelum Indonesia merdeka, jumlah mereka pun cukup besar tersebar di…
-
![]()
REVIEW AKTIVASI BRAND DPR 2017 (MAJALAH PARLEMENTARIA)
Sepanjang 2017, DPR RI melaksanakan sejumlah program untuk membangun relasi dengan masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan citra DPR RI di tengah kegaduhan politik oleh Anggota…
-
![]()
MEMAKNA ULANG PARLEMEN MODERN (MAJALAH PARLEMENTARIA)
Pada Agustus 2017 ini, kita tertegun sejenak. Di tengah terpaan prinsip bad news is good news terhadap DPR, ada sebuah kabar menggembirakan datang dari Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Lembaga yang juga…
-
![]()
BUKU SAKU BAWASLU: PANDUAN MEMAHAMI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Buku ini merupakan bagian dari upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendorong percepatan implementasi amanat UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Melalui UU ini, diharapkan Bawaslu menjadi…
-
![]()
CATATAN MASYARAKAT SIPIL ATAS KINERJA KOMISI INFORMASI PUSAT RI PERIODE 2009-2013
Penilaian Kinerja KI ini untuk memberikan gambaran tentang ca-paian keberhasilan maupun target yang belum tercapai berdasarkan visi misi, rencana kerja tahunan, dan beberapa ukuran lainnya. Dari gambaran tersebut, kami membuat sejumlah rekomendasi…
Recent Comments