Category / Produk

Ada 18 RUU Prioritas Tahun 2023 yang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah. Dari jumlah tersebut 15 RUU merupakan RUU kumulatif terbuka. Pada praktiknya, pembentukan RUU kumulatif terbuka, minim dari partisipasi dan…

Sebenarnya UU ini sejak landasan filosofisnya sudah bermasalah. Pembentuknya tidak jernih membedakan antara informasi dalam konteks kebebasan berbicara (freedom of speech) dan informasi dalam konteks perdagangan elektronik. Itu yang hingga kini tidak…

DPR RI merupakan lembaga legislatif di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan negara. Pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan pemerintahan dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan mengadakan rapat paripurna, rapat kerja,…

Upaya memperbaiki fungsi legislasi DPR RI masih menyisakan sejumlah permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Pelibatan publik dalam sidang-sidang pembahasan RUU juga acapkali mendapatkan sorotan karena tidak mengakomodir stakeholder terkait. Padahal, partisipasi hanya…

Policy Paper ini disusun sebagai bagian dari usulan masyarakat untuk rancangan perubahan Peraturan DPR RI terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan, yaitu Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2015 tentang…

Pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru bagi fungsi Check and Balances parlemen terhadap eksekutif di negara-negara demokrasi seluruh dunia. Penanganan Covid-19 yang menuntut kebijakan cepat dan fleksibel pada akhirnya memaksa pemerintah dan parlemen…

Tiga belas tahun sebelum merdeka, Bung Hatta menulis bahwa demokrasi bukan saja tentang pemilu, tetapi sebuah tindakan politik yang harus dipertanggungjawabkan. Demokrasi yang sehat, kata beliau, menghadirkan kesetaraan, persamaan, dan kemerdekaan. Kesetaraan,…

Urusan bernegara kian hari kian berkembang. Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai representasi masyarakat dituntut untuk mampu menjawab masalah yang berkembang dalam berbagai urusan tersebut dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu DPR harus mampu…