Category / Produk / Uncategorized
-
![]()
LAPORAN MASA SIDANG IV TAHUN PERTAMA FUNGSI ANGGARAN DPR RI “Hilangnya Peran DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran di sektor penanganan bencana pandemi Covid-19”
Dalam fungsi anggaran DPR memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, Pendidikan, Kesehatan dan…
-
![]()
[LAPORAN PEMANTAUAN] Masa Sidang III Tahun 1 DPR RI (30 Maret 2020 – 12 Mei 2020) “Jawaban DPR dalam menghadapi Pandemi Covid-19”
Berbeda dari Masa Sidang sebelumnya, Masa Sidang III Tahun 2020 harus dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19. Tidak bisa berkompromi, DPR harus melakukan perubahan metode kerja agar dapat terus menjalankan fungsinya. DPR yang selama…
-
![]()
POLICY BRIEF Maksimalkan Fokus Fungsi Tim Pengawas Covid-19 DPR RI
Hingga 22 April 2020, wabah Covid-19 di Indonesia berlangsung selama 46 hari sejak pengumuman Pemerintah pada 2 Maret 2020. Angka posotif corona mencapi 7.135 orang. Pertengahan Maret, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Penanganan…
-
![]()
(LAPORAN PEMANTAUAN) Masa Sidang II Tahun 1 DPR RI (13 Januari 2020 – 27 Februari 2020) “Terbatasnya Ruang Gerak Peran Oposisi Parlemen”
Ruang gerak peran oposisi di parlemen terbatas. Penguasaan kursi pimpinan AKD oleh peran koalisi-oposisi tidak seimbang, ditambah maraknya pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan semakin menekan peran oposisi. Transparansi yang diharapkan menjadi pintu…
-
![]()
POLICY BRIEF TERAPKAN ADAPTASI KETAT DAN TERBATAS PERSIDANGAN VIRTUAL DPR RI
Wabah Covid-19 telah mengubah pola kerja berbagai urusan dalam negeri, tak terkecuali pelaksanaan fungsi parlemen. Pelaksanaan fungsi parlemen melalui kegiatan rapat yang selama ini berlangsung secara tatap muka, harus disesuaikan (adaptasi) untuk…
-
![]()
Laporan Pemantauan Masa Sidang I Tahun 1 DPR RI
Masa sidang pertama DPR RI berlalu. Tapi tantangan efektifitas peran check and balances dan kinerja parlemen di masa yang akan datang masih membayangi sebagai dampak dari pembentukan Komisi yang masih menggunakan pola…
-
![]()
Penguatan Masyarakat Adat Melalui Pendapilan Berbasis Kohesivitas
Beberapa contoh kasus yang ditampilkan pada buku ini menunjukan bahwa prinsip kohesivitas sebenarnya dapat disinergiskan dengan prinsip-prinsip lain dalam penyusunan dapil baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, Tantangan terberat dalam menyusun dapil…
-
![]()
PANDUAN PILKADA UNTUK MASYARAKAT ADAT
Buku ini merupakan rangkaian buku sebelumnya, “Politik Representasi Masyarakat Adat” dan “Pendapilan Berbasis Kohesivitas Adat” yang mencoba memberikan kontribusi untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Adat. Buku ini merupakan penyajian ulang dari bahasa hukum…
-
![]()
POLITIK REPRESENTASI MASYARAKAT ADAT
Setelah 72 tahun merdeka, representasi masih menjadi problem kita sebagai sebuah bangsa. Salah satunya menimpa masyarakat adat. Padahal eksistensi mereka telah ada sebelum Indonesia merdeka, jumlah mereka pun cukup besar tersebar di…
-
![]()
REVIEW AKTIVASI BRAND DPR 2017 (MAJALAH PARLEMENTARIA)
Sepanjang 2017, DPR RI melaksanakan sejumlah program untuk membangun relasi dengan masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan citra DPR RI di tengah kegaduhan politik oleh Anggota…
-
![]()
MEMAKNA ULANG PARLEMEN MODERN (MAJALAH PARLEMENTARIA)
Pada Agustus 2017 ini, kita tertegun sejenak. Di tengah terpaan prinsip bad news is good news terhadap DPR, ada sebuah kabar menggembirakan datang dari Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Lembaga yang juga…
-
![]()
BUKU SAKU BAWASLU: PANDUAN MEMAHAMI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Buku ini merupakan bagian dari upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendorong percepatan implementasi amanat UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Melalui UU ini, diharapkan Bawaslu menjadi…
Recent Comments