Category / Berita / Opini

Sebagai upaya untuk menjadi pemilih rasional, mari kita awali kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini dengan pertanyaan, “Apakah visi-misi capres-cawapres secara sungguh-sungguh bisa menjadi dasar pemilih atau sebatas basa-basi?” Mari kita lihat…

Kualitas pengelolaan sebuah Negara menggambarkan bagaimana kondisi legislasi di negara tersebut. Kondisi legislasi ini, sangat dipengaruhi oleh politik hukumnya. Politik hukum sendiri seharusnya didesain berdasarkan visi negara. Kekacauan legislasi bisa dilihat dari…

Dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 273, ayat (1) disebutkan bahwa Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai. Pada…

Since 2006, IPC has built engagement with parliament in a number of programs, such as: Indonesian Youth Parliament, Internship at MP’s for college students and young political parties cadres, advocacy on Election…

Memasuki tahun 2018, DPR kembali hiruk pikuk. Apalagi kalau bukan soal pergantian Ketua DPR yang ditinggalkan oleh Setyo Novanto. Golkar sebagai partai politik yang punya hak untuk mengisi kursi tersebut memainkannya dengan…

Badan publik di Indonesia tidak memiliki format pelayanan informasi online yang baku. Menurut saya ini bukan sengaja atau tak sengaja, lebih tepatnya memang tidak didesain oleh pemerintah atau Komisi Informasi. Dampaknya, pelayanan…

Jakarta, ipc.or.id – Mau badan publik atau bukan badan publik, mau swasta atau pemerintah, mau dibiayai APBN atau tidak, Rumah Sakit tidak berhak mempublikasikan jenis sakit pejabat publik ke publik. Tugas rumah…

Jakarta, ipc.or.id – Bolehkah seorang calon Kepala Daerah tidak mencantumkan salah seorang istrinya yang dinikahi secara sah (di KUA) dalam formulir BB.2 – KWK (Formulir Daftar Riwayat Hidup)? Mari kita lihat di…

Jakarta, ipc.or.id – Andai KPU-Bawaslu bersinergi dengan baik dalam membangun pengelolaan informasi, koordinasi dua lembaga ini akan berjalan lancar, hak publik atas informasi pemilu terpenuhi dengan baik, dan kita memiliki rekam jejak…

Jakarta, ipc.or.id – Di beberapa training, kami mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya perlakuan Badan Publik terhadap pers dalam pelayanan informasi publik. Apakah Badan Publik menggunakan mekanisme UU KIP ketika melayani permintaan informasi…

Jakarta, ipc.or.id – Ada tiga kasus sengketa informasi publik antara Panwaslu Kabupaten sebagai pemohon dan KPU Kabupaten sebagai termohon. Pertama: Panwaslu Vs KPU Kabupaten Tanggamus, Lampung (2012) Dalam kasus ini, pihak pemohon…