Category / Opini

    Loading posts...
  • Modernisasi Partai Politik Melalui Pendanaan Negara

    Partai politik modern adalah partai politik yang organisasinya dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Ada tiga cakupan dalam partai politik yang meliputi komponen fungsi partai dan sistem pendukungnya, yaitu: komponen fungsi pengisian…

  • Konsekuensi Tiga DOB Provinsi Papua terhadap Masyarakat Adat

    DPR mengesahkan tiga Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Ketiga DOB ini dibentuk menyusul pengesahan revisi UU Otonomi…

  • Jebakan “Energi Baru” dalam Legislasi RUU EBET

    DPR telah mengesahkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sebagai RUU usulan DPR pada Rapat Paripurna 14 Juni 2022. Setelah melalui penyusunan sejak 2019 oleh Komisi VII dan harmonisasi oleh Badan…

  • PENCALONAN PENGUSAHA SEBAGAI BUPATI DALAM PILKADA KEBUMEN 2015

    Hubungan antara dunia usaha dengan dunia politik bukanlah hal yang baru dan pertama kali terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat, kerjasama antara pengusaha dengan penguasa di negeri ini telah menghasilkan kebijakan yang di…

  • VISI MISI (SEHARUSNYA) BUKAN BASA BASI

    Sebagai upaya untuk menjadi pemilih rasional, mari kita awali kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini dengan pertanyaan, “Apakah visi-misi capres-cawapres secara sungguh-sungguh bisa menjadi dasar pemilih atau sebatas basa-basi?” Mari kita lihat…

  • HYPER REGULATION

    Kualitas pengelolaan sebuah Negara menggambarkan bagaimana kondisi legislasi di negara tersebut. Kondisi legislasi ini, sangat dipengaruhi oleh politik hukumnya. Politik hukum sendiri seharusnya didesain berdasarkan visi negara. Kekacauan legislasi bisa dilihat dari…

  • SENGKARUT TRANSPARANSI KOMISI ENERGI

    Dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 273, ayat (1) disebutkan bahwa Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai. Pada…

  • EXPERIENCES OF IPC IN ENCOURAGING THE OPEN PARLIAMENT

    Since 2006, IPC has built engagement with parliament in a number of programs, such as: Indonesian Youth Parliament, Internship at MP’s for college students and young political parties cadres, advocacy on Election…

  • IMPARSIALITAS PIMPINAN DPR

    Memasuki tahun 2018, DPR kembali hiruk pikuk. Apalagi kalau bukan soal pergantian Ketua DPR yang ditinggalkan oleh Setyo Novanto. Golkar sebagai partai politik yang punya hak untuk mengisi kursi tersebut memainkannya dengan…

  • PELAYANAN INFORMASI SECARA ONLINE

    Badan publik di Indonesia tidak memiliki format pelayanan informasi online yang baku. Menurut saya ini bukan sengaja atau tak sengaja, lebih tepatnya memang tidak didesain oleh pemerintah atau Komisi Informasi. Dampaknya, pelayanan…

  • RUMAH SAKIT MEMBUKA INFORMASI SAKIT PEJABAT PUBLIK. BOLEH?

    Jakarta, ipc.or.id – Mau badan publik atau bukan badan publik, mau swasta atau pemerintah, mau dibiayai APBN atau tidak, Rumah Sakit tidak berhak mempublikasikan jenis sakit pejabat publik ke publik. Tugas rumah…

  • ISTRI YANG TAK TERCANTUM DALAM BB2. KWK

    Jakarta, ipc.or.id – Bolehkah seorang calon Kepala Daerah tidak mencantumkan salah seorang istrinya yang dinikahi secara sah (di KUA) dalam formulir BB.2 – KWK (Formulir Daftar Riwayat Hidup)? Mari kita lihat di…