Category / Berita / Siaran Press
-
![]()
Jumlah Perisalah Terbatas Mengakibatkan Minimnya Publikasi Risalah
Pewarta: Dwi Kurnia Editor: Arbain Jakarta, ipc.co.id – Publikasi risalah di tingkat komisi DPR masih minim, selama 2022 ada dua komisi yang tidak pernah mempublikasikan risalah yaitu Komisi VIII dan Komisi IX.…
-
![]()
Aspirasi Masyarakat Tahun 2022 Meningkat, DPR Rancang Ulang Website Kanal Partisipasi Publik
Pewarta: Dwi Kurnia Editor: Arbain Jakarta, ipc.co.id – Partisipasi masyarakat dalam pengambilan dan pengawalan kebijakan pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan, contohnya kanal feedback Sistem Legislasi (SILEG) yang ada dalam…
-
![]()
Minimnya Transparansi dan Aksesbilitas Risalah Masih Menjadi Permasalahan DPR
Pewarta: Dwi Kurnia Editor: Arbain & Bagus Pradana Subroto Jakarta, ipc.co.id – Sepanjang 2017-2021, ada 4.198 permintaan informasi terhadap risalah rapat DPR. Besarnya angka tersebut, kemungkinan dipicu karena publikasi risalah di…
-
![]()
IPC: Penguatan Partisipasi Bermakna dalam Perbaikan Laman DPR Perlu Dilakukan
Pewarta: Dwi Kurnia Editor: Choris Satun Nikmah Jakarta, ipc.co.id – Partisipasi bermakna dalam laman DPR perlu ditingkatkan, Indonesia Parliamentary Center (IPC) bersama dengan beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lainnya mengajukan…
-
![]()
We Are Hiring
Holla! Ini waktu yg tepat untuk bergabung dengan kami, Indonesian Parliamentary Center. “WE ARE HIRING” Posisi: 1. Researcher 2. Research Asistant 3. Campaign Manager 4. Graphic Designer KUALIFIKASI 1) Researcher Duty station:…
-
![]()
Pemerintah Harus Pertegas Filosofi RUU Perampasan Aset
Jakarta, Gatra.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali meminta agar Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana segera disahkan oleh DPR. Saat ini, rancangan produk hukum itu masih mengantre di RUU Program…
-
![]()
Pers Rilis Usulan Penundaan Pemilu 2024: Melanggar Konstitusi dan Merusak Sistem Demokrasi di Indonesia
Tahapan Pemilu 2024 telah di depan mata, namun wacana penundaan pemilu kembali digaungkan. Setelah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang menyuarakan aspirasi pebisnis untuk memundurkan Pemilu, kali ini giliran unsur partai politik yakni…
-
![]()
In-Depth Journalism Collaboration on Legislation Issues
LATAR BELAKANG Permasalahan legislasi di Indonesia tak kunjung selesai. Publik disuguhkan dengan sejumlah pelanggaran prosedur legislasi serta minimnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pembentukan undang-undang. Pada aspek materil, tidak jarang…
-
![]()
Masyarakat Sipil Sebut RUU EBT Tak Menjawab Persoalan Utama Energi Terbarukan
Jakarta, 9 April 2021 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR untuk memberikan saran dan catatan terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT),…
-
![]()
POLICY BRIEF TERAPKAN ADAPTASI KETAT DAN TERBATAS PERSIDANGAN VIRTUAL DPR RI
Wabah Covid-19 telah mengubah pola kerja berbagai urusan dalam negeri, tak terkecuali pelaksanaan fungsi parlemen. Pelaksanaan fungsi parlemen melalui kegiatan rapat yang selama ini berlangsung secara tatap muka, harus disesuaikan (adaptasi) untuk…
-
![]()
Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Reses DPRD Kabupaten Cirebon
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan,…
-
![]()
Indonesian Parliamentary Center Dipercaya Kembali Menjadi Sekretariat FoINI.
Jakarta (8/11), FoINI (Freedom of Network Indonesia) melaksanakan kegiatan rapat kerja pada 6, 7 dan 8 November 2019 di Hotel Aloft Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini hadir berbagai jaringan FoINI yang ada di…
Recent Comments