PENDIRI

UTAMA PUTRA SANDJAJA

Utama Sandjaja, seorang International Development Professional berpengalaman dan pakar dalam tata kelola pemerintahan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam isu demokrasi, tata kelola pemerintahan lokal, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan kapasitas SDM dengan dukungan dari DFAT, USAID, Kedutaan Kerajaan Belanda, UE, DANIDA, SIDA, dan Open Society Foundation. Spesialisasi: Mobilisasi Sumberdaya, Desain Program, Pengembangan Internasional, Kebijakan Publik, Kebijakan Berbasis Bukti, Demokrasi, SDGs, Program Evaluasi, Reformasi Pemilu dan Partai Politik, dan Penguatan masyarakat sipil.

SULASTIO

Sejak 1998, Sulastio telah terlibat dalam legal drafting Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Ombudsman. Dia juga terlibat dalam proses advokasi Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Pemilu Presiden, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, dan berbagai undang-undang lainnya. Saat ini, Sulastio menjadi Tenaga Ahli di Bawaslu RI. (email: sulastio_tio@yahoo.com).

BEJO UNTUNG

Bejo Untung merupakan seorang konsultan dalam program keterbukaan informasi. Pemahamannya dalam isu tersebut membuat Bejo sering diundang untuk menjadi fasilitator dan narasumber dalam pelatihan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kini dalam program penguatan desa, ia terlibat sebagai tim peneliti dan bertugas sebagai salah satu pengelola portal Kedesa.ID di bawah lembaga PATTIRO.

HANIF SURANTO

Hanif Suranto, saat ini berpofesi sebagai dosen Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Sebelumnya, Hanif Suranto merupakan aktivis Lembaga Studi Pers dan Pembangunan  (LSPP) yang telah menulis dan menyunting sejumlah buku. Antara lain: Pers Indonesia Pasca Soeharto: Setelah Tekanan Melemah (1971), Konflik Multikultur Panduan Menulis Bagi Jurnalis (2000), Menjadi Wartawan Lokal: Panduan Meliput (2002), Kritis Meliput Pemilu (2009), dll.

BENJAMIN TUKAN

Aktivitas Benjamin Tukan sekarang adalah menggiatkan Self Publishing Penerbit Tollelegi, dengan mengumpulkan naskah, mengedit, serta menerbitkan buku-buku bertemakan masalah sosial politik, budaya dan agama. Ia seorang penulis dan periset  untuk buku-buku bertemakan biografi, perempuan dan keluarga, media,  politik dan budaya, Aktif dalam sejumlah penerbitan media online.

ABDUL MANAN

Abdul Manan, saat ini bertempat tinggal di Banda Aceh dan menjabat sebagai Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) periode 2019-2023. Di lembaga ini, beliau juga menjabat sebagai Tim Pengarah PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

SYARIF ALI FUADI

Syarif Ali Fuadi merupakan pengacara di sejumlah media. Sebelumnya, beliau aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Ali juga merupakan aktivis Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) dan mengelola sejumlah program terkait pers dan keterbukaan informasi.

YOHANA FRANSISCA IRAWATI CAHAYA CRISTIANI

Yohanna, saat ini beraktivitas di Surabaya Jawa Timur. Sebelumnya, beliau bekerja untuk Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, mengelola sejumlah program terkait media, parlemen, dan keterbukaan informasi.

KARJONO

Saat ini, Karjono bekerja pada Kepala Unit Rumah Tangga Kepresidenan RI, di bawah koordinasi Sukardi Rinakit. Sebelumnya beliau aktif di salah satu Rumah Produksi (Production House). Karjono pernah bekerja di bagian Keuangan pada Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).

 

PELAKSANA HARIAN

AHMAD HANAFI, DIRECTOR 

Ahmad Hanafi bergabung di IPC pada tahun 2007, atau setahun setelah IPC didirikan. Hanafi terlibat di berbagai advokasi undang-undang. Antara lain, UU MD3, UU  Migas, UU Aparatur Sipil Negara. Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga aktif sebagai fasilitator dan trainer di sejumlah LSM dan Badan Publik Pemerintah Hanafi juga berhasil membangun kemitraan bersama DPR RI periode 2014-2019 untuk mengembangkan Open Parliament. (email: hanafie.pati@gmail.com).

ARBAIN, PROGRAM MANAGER 

Arbain, peminat issu-issu keterbukaan informasi publik, bergabung di IPC sejak tahun 2010. Kegiatan Arbain di bidang ini, antara lain: kampanye ; mengelola program; menulis buku; dan narasumber. Sejumlah beneficiaries, antara lain: DPR RI, Bawaslu RI, KPU RI, Humas KPU Provinsi se-Indonesia, komunitas masyarakat dan NGO di berbagai provinsi. Tulisan, kegiatan, dan bukunya dapat dilihat di arbaien.wordpress.com atau di web arbain-foi.com (email: arbain382@gmail.com)

ARIF ADIPUTRO, KOORDINATOR DIVISI REPRESENTASI PARLEMEN  

Arif bergabung di IPC, sejak tahun 2018, merupakan alumni ilmu politik Universitas Negeri Semarang dan saat ini sedang melanjutkan studi S2 Ilmu Politik di Universias Diponegoro. Di IPC Arif sebagai Koordinator Divisi Representasi Parlemen.  Sebelumnya, Arif merupakan pegiat di PATTIRO Semarang, yang mendampingi sejumlah komunitas masyarakat dan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang, untuk pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

DESI ANGGRAENI, FINANCE MANAGER 

Desi Anggraeni atau Echi, bergabung di IPC pada 2010. Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung ini telah dipercaya mengelola keuangan sejumlah Program IPC, antara lain “Implementing of Public Information Openess Act In Election Management Bodies”, di provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Aceh. Program ini didukung oleh The Asia Foundation dan AusAid. Selain itu, dia dipercaya mendampingi dan memonitoring mitra-mitra IPC di berbagai daerah program dalam rangka pengelolaan keuangan program. (email: echieonly@yahoo.com)

NUR ASIAH JAMIL, ADMIN OFFICER 

Nur Asiah Jamil, bergabung di Indonesian Parliamentary Center (IPC) sebagai Staf Administrasi, sejak tahun 2010. Selain sebagai admin lembaga, dia juga terlibat dalam beberapa admin program. Antara lain:  program “Enhancing Representation Function of DPRD Members through Civic Education for Youth Political Party Cadres and Building Relation Between DPRD Members and Their Constituents” (IPC – Uni Eropa), dll. (email: na_jamiel@yahoo.co.id).

 

CHORIS SATUN NIKMAH, KOORDINATOR DIVISI DATA DAN INFORMASI 

Choris bergabung di Indonesian Parliamentary Center sejak tahun 2021. Ia adalah Alumni dari Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Peminat isu Democracy, Equality, dan Women Empowerment ini merupakan salah satu researcher di openparliament.id. Ia juga merupakan founder dan aktif membagikan tulisan tentang perempuan di coretanpuan.com. (Email: chorissatunnikmah@gmail.com).

SUPPORTING PERSON

(Para ahli yang berkontribusi positif dalam pengembangan organisasi, jaringan, dan kapasitas IPC)

SISTEM PEMERINTAHAN, SISTEM PEMILU, SISTEM KEPARTAIAN, PARTAI POLITIK, PARLEMEN

  1. Paul Rowland, berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam issu pemilu di lebih dari 30 negara. Paul pernah bekerja sebagai Country Director National Democratic Institute di Indonesia.
  2. Prof. Ramlan Surbakti,  akademisi dan praktisi Pemilihan Umum yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum pada priode 2004-2007
  3. Prof. Poltak Partogi Nainggolan, Professor Riset Hubungan Internasional Badan Keahlian DPR RI. Beliau juga penulis dan penyunting sejumlah artikel dan buku terkait kebijakan negara-negara di dunia, hubungan internasional,  dan kelembagaan DPR.
  4. Riris Katharina merupakan Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, khususnya pada sektor manajemen Aparatur Sipil Negara, dan Pemerintahan Dalam Negeri. Beliau menulis di berbagai jurnal seputar kelembagaan DPR, otonomi daerah, dan reformasi ASN.
  5. August Mellaz, Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), pakar matematika pemilu Indonesia.
  6. Erik Kurniawan, Peneliti Pemilu dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD).

PARTAI, REPRESENTASI, DAN PARTISIPASI POLITIK

  1. Dirga Ardiansa, Dosen tetap Departemen Ilmu Politik FISIP-Universitas Indonesia, dan mengajar beberapa mata kuliah antara lain, Pemilu dan Perilaku Memilih di Indonesia, Pengantar Metode Penelitian Sosial, Pengantar Penelitian Politik, Latihan Penelitian Politik, Metodologi Ilmu Politik, dan Statistik Sosial.
  2. Sri Budi Eko Wardani, dosen di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia. Mantan Direktur Pusat Studi Politik Universitas Indonesia. Beberapa penelitian penting sebelumnya adalah Perilaku Memilih Indonesia pada Pemilu 1999 (1999-2000, kolaborasi dengan Ohio State University, USA), Penguatan dan Pemantauan Pemilu 2004 (2003-2004, kolaborasi dengan CETRO), dll.
  3. Desiana Samosir, program manager pada salah satu program di Kemitraan. Alumni Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada. Menggeluti isu penguatan partai dan partisipasi politik perempuan.

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

  1. Prof. Asep Warlan Yusuf, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Pengampu mata kuliah Hukum Administrasi dan Hukum Tata Ruang
  2. Charles Simabura, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Sumatera Barat
  3. Muhammad Yasin, Redaktur Senior Hukum Online, sebuah situs hukum untuk kajian dan data hukum terbesar di Indonesia.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, PELAYANAN PUBLIK, DAN REFORMASI BIROKRASI

  1. Ahmad Alamsyah Saragih, saat ini bekerja sebagai Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Beliau merupakan Komisioner periode 2009 – 2013. Pernah bekerja di Bank Dunia dan berperan dalam lahirnya Perda Transparansi di sejumlah daerah di Indonesia.
  2. Toby Mendel, Direktur Eksekutif Pusat Hukum dan Demokrasi, sebuah LSM HAM internasional yang berbasis di Kanada yang memberikan keahlian hukum dan pengembangan kapasitas mengenai hak-hak dasar untuk demokrasi, termasuk hak atas informasi.

VISIONING ORGANISASI, PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM

  1. Yulius Hendra Hasanuddin, penasihat senior PATTIRO. Beliau menaruh perhatian lebih pada isu gender,  pengorganisasian dan pengembangan kapasitas masyarakat. Beliau juga berperan aktif mendorong keterbukaan informasi di sejumlah pemerintahan daerah.
  2. Danardono Siradjuddin, program manager di USAID-CEGAH. Tahun 2006 – 2013, Danardono menjadi Wakil Direktur Indonesian Parliamentary Center. Danardono merupakan aktivis Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi (KMI) yang mendorong lahirnya UU KIP.
  3. Lili Hasanuddin, saat ini bekerja di TAF. Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman bekerja dengan organisasi masyarakat sipil dalam isu-isu tata pemerintahan yang baik, pemilihan umum yang demokratis, desentralisasi dan perlindungan lingkungan.
  4. Darmawan Triwibowo, merupakan Direktur Eksekutif TIFA hingga tahun 2018. Beliau berpengalaman lebih dari 10 tahun untuk posisi senior management di berbagai lembaga internasional, pada issu HAM, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
  5. Ratri Suspandriarsih, Finance Office Program Yayasan Kehati

SKILL TRAINER, FASILITATOR, DAN MANAJEMEN PELATIHAN

  1. Doni Achmad Baruno, Direktur Penala Sinergi. Berpengalaman sebagai pelatih pada Training of Trainer, Training of Facilitator, di puluhan perusahaan swasta, perusahaan negara, dan instansi pemerintahan
  2. Yulius Hendra Hasanuddin, penasihat senior PATTIRO. Beliau menaruh perhatian lebih pada isu gender,  pengorganisasian dan pengembangan kapasitas masyarakat. Beliau juga berperan aktif mendorong keterbukaan informasi di sejumlah pemerintahan daerah.
  3. Danardono Siradjuddin, program manager di USAID-CEGAH. Tahun 2006 – 2013, Danardono menjadi Wakil Direktur Indonesian Parliamentary Center. Danardono merupakan aktivis Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi (KMI) yang mendorong lahirnya UU KIP.
  4. Jan Ramos Pandia, seorang profesional sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 7 tahun dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia. Beliau juga seorang a smart city and digital government enthusiast.

POLITICAL AND PERSONAL BRANDING

  1. Silih Agung Wasesa, Konsultan Senior AsiaPR (asiapr.net), associate member pada Association of American Political Consultant dan Anggota International Public Relation Association. 
  2. Leila Mona Ganiem, Konsultan Pengembangan Kepribadian dan Komunikasi, alumni Trainer pada John Robert Powers.