Mendorong Parlemenrepresentatif, transparan, dan akuntabel

Menjadi Repository Parlemen Indonesia, itu cita-cita awal para pendiri lembaga ini. Karena itulah, diberi nama Indonesian Parliamentary Center (IPC). Harapannya, repository dihasilkan dari kajian terkait kelembagaan, fungsi, dan sistem pendukung parlemen. Inilah basis untuk penguatan parlemen dan partisipasi masyarakat.


Cikal-bakal IPC diawali dari program pemantauan parlemen yang dikelola Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Tahun 2005, sejumlah aktivisnya membangun IPC untuk fokus pada penguatan parlemen.


Pada perkembangannya, IPC melakukan advokasi sejumlah undang-undang terkait penguatan kelembagaan parlemen dan beberapa isu sektoral. Sejak tahun 2017, IPC bekerjasama dengan DPR untuk mengembangkan Open Parliament, sebuah inisiatif global yang mengkolaborasikan parlemen dan masyarakat sipil untuk mendesain parlemen yang lebih terbuka, akuntabel, dan representatif. Akhirnya, pada 29 Agustus 2018, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun DPR RI ke-73, DPR RI secara resmi mendeklarasikan Open Parliament Indonesia.


Update

Update seputar kajian parlemen dan kegiatan pegiat Indonesian Parliamentary Center

Peringati Hari Akses Informasi Internasional: Direktur IPC, Ahmad Hanafi, Soroti Pentingnya Parlemen Terbuka di Tingkat Global

30 September 2025 – Manila Filiphina, Dalam rangka memperingati Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi (IDUAI), Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, menekankan krusialnya implementasi parlemen terbuka untuk kemajuan demokrasi…

DISKUSI MEDIA “MENDESAK PERAN DPR ATAS KETIMPANGAN KEBIJAKAN NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION DI PUSAT DAN DAERAH”

Selasa, 23 September 2025, perilisan laporan penelitian Indonesian Parliamentary Center di Tiga daerah dilaksanakan dengan diskusi media bertema, “Mendesak Peran DPR atas Ketimpangan Kebijakan Nationally Determined Contribution”. Bertepatan dengan diskusi media ini–…

“RESET TOTAL DPR!”

Jakarta, 2 September 2025 Gelombang demonstrasi yang berlangsung pada 25–31 Agustus 2025 menjadi penanda kekecewaan publik yang semakin memuncak terhadap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini diperparah dengan adanya respon…

Hubungi Kami

Sampaikan saran, pertanyaan, atau permintaan informasi melalui kolom di bawah ini. Kami akan merespon dalam waktu 1 x 24 jam. Jika belum ada respon, silakan hubungi di nomor 021-8353626. Terimakasih.