Menjadi Repository Parlemen Indonesia, itu cita-cita awal para pendiri lembaga ini. Karena itulah, diberi nama Indonesian Parliamentary Center (IPC). Harapannya, repository dihasilkan dari kajian terkait kelembagaan, fungsi, dan sistem pendukung parlemen. Inilah basis untuk penguatan parlemen dan partisipasi masyarakat.


Cikal-bakal IPC diawali dari program pemantauan parlemen yang dikelola Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Tahun 2005, sejumlah aktivisnya membangun IPC untuk fokus pada penguatan parlemen.


Pada perkembangannya, IPC melakukan advokasi sejumlah undang-undang terkait penguatan kelembagaan parlemen dan beberapa isu sektoral. Sejak tahun 2017, IPC bekerjasama dengan DPR untuk mengembangkan Open Parliament, sebuah inisiatif global yang mengkolaborasikan parlemen dan masyarakat sipil untuk mendesain parlemen yang lebih terbuka, akuntabel, dan representatif.


Prolegnas 2014-2019

Terdaftar 189
Disahkan 26
Proses 163

RUU Baru Vs Perubahan

RUU Baru: 94
RUU Perubahan: 95

Tema RUU Prolegnas

Inisiator RUU Prolegnas

Capaian Tahunan

Diklasifikasikan IPC dari data Prolegnas 2014-2019. Di luar RUU Kumulatif. Klik

RUU Perubahan: Dalam Prolegnas, ada yang diberi judul RUU Perubahan, ada yang tidak diberi judul RUU Perubahan, namun dibentuk untuk mengubah UU sebelumnya yang judul/materinya serupa.

Berita

Berita seputar parlemen dan kegiatan pegiat Indonesian Parliamentary Center

Modernisasi Partai Politik Melalui Pendanaan Negara

Partai politik modern adalah partai politik yang organisasinya dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Ada tiga cakupan dalam partai politik yang meliputi komponen fungsi partai dan sistem pendukungnya, yaitu: komponen fungsi pengisian jabatan publik (fungsi rekrutmen), komponen fungsi pendidikan politik (fungsi edukasi), komponen fungsi agregasi aspirasi konstituen (fungsi agregator), dan komponen pendukung yaitu keuangan dan…

Konsekuensi Tiga DOB Provinsi Papua terhadap Masyarakat Adat

DPR mengesahkan tiga Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Ketiga DOB ini dibentuk menyusul pengesahan revisi UU Otonomi Khusus Papua. Legislasi empat undang undang ini (UU Otsus dan UU DOB) tampaknya berproses cepat di DPR. Namun, jika dirunut ke belakang, isu…

Jebakan “Energi Baru” dalam Legislasi RUU EBET

DPR telah mengesahkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sebagai RUU usulan DPR pada Rapat Paripurna 14 Juni 2022. Setelah melalui penyusunan sejak 2019 oleh Komisi VII dan harmonisasi oleh Badan Legislasi, RUU yang awalnya berjudul Energi Baru dan Terbarukan berubah menjadi Energi Baru dan Energi Terbarukan. Kehadiran RUU EBET ditunggu oleh seluruh stakeholders…

Partai Pendukung Capres 01: 349
Partai Pendukung Capres 02: 226

KOMPOSISI KURSI ANGGOTA DPR RI 2019 – 2024 DAN KURSI PARTAI PENDUKUNG CAPRES 01 DAN 02

Pasal 427 UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa Ketua DPR dijabat anggota dari partai dengan kursi terbanyak I. Empat wakil ketua dijabat anggota DPR dari partai peraih kursi terbanyak II, III, VI, dan V.

Dengan demikian, Ketua DPR dijabat oleh anggota PDIP, sementara para Wakil Ketua dijabat oleh anggota DPR dari Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan Demokrat.

Sebuah tantangan bagi DPR, untuk menjaga objektivitas dan daya kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Mitra Kami

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Apa Program IPC Tahun 2019?

  1. Pembuatan Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Perki No. 1 Tahun 2019). Didukung oleh TIFA Foundation.
  2. Pembuatan Aplikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara Online (Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi – SIMSI) Komisi Informasi Pusat RI. Didukung oleh Program CEGAH USAID.
  3. Penyusunan Perki dan Standar Operasional Prosedur mengenai Permohonan Penyelesaian Sengke Informasi Secara Online Komisi Informasi. Didukung oleh Program CEGAH USAID.
  4. Pengembangan Open Parliament Indonesia. Didukung oleh Tifa Foundation.
  5. Pengembangan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu RI. Kerjasama IPC dan Bawaslu RI.

Apakah IPC Masih Menyelenggarakan Program Magang di DPR?

Saat ini, IPC tidak menyelenggarakan program Magang di DPR yang didanai lembaga donor. Namun IPC bersedia untuk membantu pihak yang ingin magang berupa peningkatan softskill yang dibutuhkan selama magang dan tools evaluasi magang.


Apa Saja Koalisi yang Diikuti IPC?

  1. Freedom of Information Network Indonesia (FoINI)
  2. Publish What You Pay (PWYP)
  3. Pemilu Berintegritas
  4. Perlindungan Data Pribadi

Apa saja Layanan IPC untuk Publik/Badan Publik?

  1. Pelatihan Parlemen untuk Pemuda
  2. Pelatihan Magang di Parlemen
  3. Pelatihan untuk Masyarakat; Seni Mengolah Informasi Publik
  4. Pelatihan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Pengecualian Informasi, Daftar Informasi Publik, Pelayanan Informasi, Proactive Disclosure)
  5. Training for Trainer/Training for Fasilitator
  6. Pembuatan Aplikasi Permohonan Informasi secara Online

Sampaikan saran, pertanyaan, atau permintaan informasi melalui kolom di bawah ini. Kami akan merespon dalam waktu 1 x 24 jam. Jika belum ada respon, silakan hubungi di nomor 021-8353626. Terimakasih.

Prolegnas 2014-2019

Terdaftar 189
Disahkan 26
Proses 163

Inisiator RUU Prolegnas

RUU Baru Vs Perubahan

RUU Baru: 94
RUU Perubahan: 95

Tema RUU Prolegnas

Capaian Tahunan

Diklasifikasikan IPC dari data Prolegnas 2014-2019. Di luar RUU Kumulatif. Klik

RUU Perubahan: Dalam Prolegnas, ada yang diberi judul RUU Perubahan, ada yang tidak diberi judul RUU Perubahan, namun dibentuk untuk mengubah UU sebelumnya yang judul/materinya serupa.