Beranda

Menjadi Repository Parlemen Indonesia, itu cita-cita awal para pendiri lembaga ini. Karena itulah, diberi nama Indonesian Parliamentary Center (IPC). Harapannya, repository dihasilkan dari kajian terkait kelembagaan, fungsi, dan sistem pendukung parlemen. Inilah basis untuk penguatan parlemen dan partisipasi masyarakat.

Cikal-bakal IPC diawali dari program pemantauan parlemen yang dikelola Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Tahun 2005, sejumlah aktivisnya membangun IPC untuk fokus pada penguatan parlemen.

Pada perkembangannya, IPC melakukan advokasi sejumlah undang-undang terkait penguatan kelembagaan parlemen dan beberapa isu sektoral. Sejak tahun 2017, IPC bekerjasama dengan DPR untuk mengembangkan Open Parliament, sebuah inisiatif global yang mengkolaborasikan parlemen dan masyarakat sipil untuk mendesain parlemen yang lebih terbuka, akuntabel, dan representatif.

DPR-RI Periode 2014-2019

Prolegnas 2014-2019

Terdaftar 189

Disahkan 26

Proses 163

RUU Baru Vs Perubahan

RUU Baru: 94

RUU Perubahan: 95

Tema RUU Prolegnas

Inisiator RUU Prolegnas

Capaian Tahunan

Diklasifikasikan IPC dari data Prolegnas 2014-2019. Di luar RUU Kumulatif. Klik

RUU Perubahan: Dalam Prolegnas, ada yang diberi judul RUU Perubahan, ada yang tidak diberi judul RUU Perubahan, namun dibentuk untuk mengubah UU sebelumnya yang judul/materinya serupa.

DPR-RI Periode 2019-2024

Tab

Berita

Berita seputar parlemen dan kegiatan pegiat Indonesian Parliamentary Center

More News

“Evaluasi Implementasi Dokumen Kebijakan Energi Dalam Upaya Mendorong Transisi Energi di Provinsi Bali”

Selasa (23/5) Denpasar, Indonesian Parliamentary Center bersama Balebengong mengadakan kegiatan Focus Group Discussions dengan tema Evaluasi Implementasi RUED di Provinsi Bali dalam Upaya Mendorong Transisi Energi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan sudut pandang stakeholder secara langsung guna dijadikan sebagai bahan awal menyusun kajian komprehensif mengenai evaluasi kebijakan energi di Provinsi Bali dalam mendorong transisi energi.…

Jumlah Perisalah Terbatas Mengakibatkan Minimnya Publikasi Risalah

Pewarta: Dwi Kurnia Editor: Arbain Jakarta, ipc.co.id – Publikasi risalah di tingkat komisi DPR masih minim, selama 2022 ada dua komisi yang tidak pernah mempublikasikan risalah yaitu Komisi VIII dan Komisi IX. Sementara itu, jumlah perisalah terbatas, petunjuk teknis atau jangka waktu pembuatan risalah masih dalam proses, hingga kriteria rapat tertutup belum diperjelas menjadi pemicu…

Aspirasi Masyarakat Tahun 2022 Meningkat, DPR Rancang Ulang Website Kanal Partisipasi Publik

Pewarta: Dwi Kurnia Editor: Arbain Jakarta, ipc.co.id – Partisipasi masyarakat dalam pengambilan dan pengawalan kebijakan pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan, contohnya kanal feedback Sistem Legislasi (SILEG) yang ada dalam website DPR. Pada tahun 2021 hanya 70 partisipan, berbeda jauh pada tahun 2022 mencapai 269 partisipan. Dalam kanal lain yaitu pengaduan masyarakat…

Partai Pendukung Capres 01: 349

Partai Pendukung Capres 02: 226

KOMPOSISI KURSI ANGGOTA DPR RI 2019 – 2024 DAN KURSI PARTAI PENDUKUNG CAPRES 01 DAN 02

Pasal 427 UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa Ketua DPR dijabat anggota dari partai dengan kursi terbanyak I. Empat wakil ketua dijabat anggota DPR dari partai peraih kursi terbanyak II, III, VI, dan V.

Dengan demikian, Ketua DPR dijabat oleh anggota PDIP, sementara para Wakil Ketua dijabat oleh anggota DPR dari Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan Demokrat.

Sebuah tantangan bagi DPR, untuk menjaga objektivitas dan daya kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan.

IPC merupakan mitra DPR RI dalam pengembangan Open Parliament 2018-2020

IPC merupakan mitra BAWASLU RI dalam pengembangan keterbukaan informasi 2017-2020

IPC merupakan mitra KPU RI dalam pengembangan keterbukaan informasi 2014-2018

IPC merupakan mitra KOMISI INFORMASI PUSAT RI dalam pengembangan SIMSI 2018-2019

Mitra Kami

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Apa Program IPC Tahun 2019?

Pembuatan Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Perki No. 1 Tahun 2019). Didukung oleh TIFA Foundation.
Pembuatan Aplikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara Online (Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi – SIMSI) Komisi Informasi Pusat RI. Didukung oleh Program CEGAH USAID.
Penyusunan Perki dan Standar Operasional Prosedur mengenai Permohonan Penyelesaian Sengke Informasi Secara Online Komisi Informasi. Didukung oleh Program CEGAH USAID.
Pengembangan Open Parliament Indonesia. Didukung oleh Tifa Foundation.
Pengembangan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu RI. Kerjasama IPC dan Bawaslu RI.

Apakah IPC Masih Menyelenggarakan Program Magang di DPR?

Saat ini, IPC tidak menyelenggarakan program Magang di DPR yang didanai lembaga donor. Namun IPC bersedia untuk membantu pihak yang ingin magang berupa peningkatan softskill yang dibutuhkan selama magang dan tools evaluasi magang.

Apa Saja Koalisi yang Diikuti IPC?

Freedom of Information Network Indonesia (FoINI)
Publish What You Pay (PWYP)
Pemilu Berintegritas
Perlindungan Data Pribadi

Apa saja Layanan IPC untuk Publik/Badan Publik?

Pelatihan Parlemen untuk Pemuda
Pelatihan Magang di Parlemen
Pelatihan untuk Masyarakat; Seni Mengolah Informasi Publik
Pelatihan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Pengecualian Informasi, Daftar Informasi Publik, Pelayanan Informasi, Proactive Disclosure)
Training for Trainer/Training for Fasilitator
Pembuatan Aplikasi Permohonan Informasi secara Online

Sampaikan saran, pertanyaan, atau permintaan informasi melalui kolom di bawah ini. Kami akan merespon dalam waktu 1 x 24 jam. Jika belum ada respon, silakan hubungi di nomor 021-8353626. Terimakasih.