Author / Ahmad Nurcholis
-
Katastrofi Dewan Perwakilan Daerah: Parpolisasi, Korupsi, dan Kemelut Konflik
Oleh: Ahmad Nurcholis[1] Keputusan Mahkamah Agung untuk melantik pimpinan baru DPD kini menjadi polemik dalam hukum ketatanegaraan. Sebelumnya MA sendiri membatalkan Tatib DPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang masa jabatan pimpinan dari…
April 5, 2017 -
Berkaca dari Kasus Korupsi E-KTP, Keterbukaan Parlemen Mendesak Diterapkan
DPR kembali disorot publik. Apalagi kalau bukan soal E-KTP. Proses penganggaran yang tidak transparan dan komitmen partai terhadap tata kelola pemerintah yang bersih menjadi penyebab utamanya. Semenjak tahun 2004 sampai tahun 2013 saja ada…
March 14, 2017 -
Catatan Kritis Atas Refleksi Masa Kerja Dua Tahun Wakil Rakyat
Oleh: Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Dua tahun masa bakti wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah masih memperlihatkan potret buram yang memiriskan bagi publik. Bukan hanya karena kepercayaan publik yang…
February 27, 2017 -
Evaluasi Dua Tahun DPR: Kepercayaan Publik Rendah, Integritas Makin Dipertanyakan, DPR Mesti Memperbaiki Standar Integritas
Memasuki tahun ketiga, banyak Anggota DPR tersandung korupsi, pelanggaran kode etik, hingga pelanggaran pidana. Semua berlalu begitu saja. Majlis Kehormatan Dewan kurang berfungsi maksimal. Partai Politik seolah melindungi anggotanya. DPR harus memperbaiki standar…
February 24, 2017 -
Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi Tanpa Seleksi Ulang, Mahkamah Konstitusi Nyatakan Inkonstitusional dan Melanggar Pasal 30 dan 32 UU KIP
Pengangkatan Anggota Komisi Informasi, termasuk di periode yang kedua, harus melalui proses seleksi. Demikian inti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang disampaikan Majelis Hakim di gedung MK (7/2/17). Putusan ini merupakan respon…
February 23, 2017 -
Evaluasi Prolegnas 2015-2019
Oleh: Arbain CATATAN PROLEGNAS JANGKA MENENGAH (2015-2019) 1. Penetapan Target Kurang Terencana Dengan Baik Dari target program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah periode 2014-2019 sebanyak 183 RUU[2], DPR RI telah menyelesaikan 14 RUU…
February 23, 2017
Link
Recent Posts
- Policy Brief Meaningful Participation dan Praktik baik di Berbagai Negara
- “Refleksi Hari Kartini, Sejauh Mana Jaminan Kesejahteraan Perempuan Dalam Rancangan Legislasi?”
- Menavigasi Tantangan dan Peluang Transisi Energi Pasca Pemilu 2024
- PERS RILIS “DPR RI Tidak Efektif dalam Mewakili Rakyat”
- Laporan Akhir Tahun “Catatan dan Evaluasi Kinerja DPR RI dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Diplomasi Tahun 2023
Archives
- October 2024
- April 2024
- January 2024
- December 2023
- September 2023
- May 2023
- March 2023
- February 2023
- January 2023
- December 2022
- November 2022
- May 2022
- March 2022
- January 2022
- November 2021
- May 2021
- April 2021
- January 2021
- November 2020
- July 2020
- May 2020
- April 2020
- February 2020
- January 2020
- December 2019
- November 2019
- October 2019
- August 2019
- June 2019
- May 2019
- September 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- September 2015
- June 2015
- January 2015
- December 2014
- October 2014
- September 2014
- August 2014
- July 2014
- April 2014
- March 2014
- November 2013
Recent Comments