Kualitas pengelolaan sebuah Negara menggambarkan bagaimana kondisi legislasi di negara tersebut. Kondisi legislasi ini, sangat dipengaruhi oleh politik hukumnya. Politik hukum sendiri seharusnya didesain berdasarkan visi negara. Kekacauan legislasi bisa dilihat dari…
Dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 273, ayat (1) disebutkan bahwa Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai. Pada…
Oleh: Mimiyanti Yayubangkai Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sempat menjadi pusat perhatian publik. Irman Gusman, ketua DPR, tertangkap tangan oleh KPK atas kasus penyuapan oleh CV Sementa Berjaya untuk distribusi gula impor…
Tindakan DPR dan Pemerintah yang telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada 26 September 2014 (dini hari tadi) adalah aksi politik tidak terpuji, dan membunuh proses demokratisasi dengan begitu keji. Kembalinya…
KPU RI terus berupaya membenahi pelayanan informasi publik. Sejak 3 September 2014, lalu lembaga penyelenggara pemilu ini telah melayani permohonan informasi melalui website. Hal ini bisa dilihat di www.kpu.go.id, pada bagian kanan…
Jakarta – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan mengajukan judicial review (JR) terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD (UU MD3), melakukan konsolidasi untuk memantapkan materi JR, di kantor Partnership…