Category / Dokumen / Produk

    Loading posts...
  • Laporan Pemantauan Masa Sidang I Tahun 1 DPR RI

    Masa sidang pertama DPR RI berlalu. Tapi tantangan efektifitas peran check and balances dan kinerja parlemen di masa yang akan datang masih membayangi sebagai dampak dari pembentukan Komisi yang masih menggunakan pola…

  • Penguatan Masyarakat Adat Melalui Pendapilan Berbasis Kohesivitas

    Beberapa contoh kasus yang ditampilkan pada buku ini menunjukan bahwa prinsip kohesivitas sebenarnya dapat disinergiskan dengan prinsip-prinsip lain dalam penyusunan dapil baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, Tantangan terberat dalam menyusun dapil…

  • PANDUAN PILKADA UNTUK MASYARAKAT ADAT

    Buku ini merupakan rangkaian buku sebelumnya, “Politik Representasi Masyarakat Adat” dan “Pendapilan Berbasis Kohesivitas Adat” yang mencoba memberikan kontribusi untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Adat. Buku ini merupakan penyajian ulang dari bahasa hukum…

  • POLITIK REPRESENTASI MASYARAKAT ADAT

    Setelah 72 tahun merdeka, representasi masih menjadi problem kita sebagai sebuah bangsa. Salah satunya menimpa masyarakat adat. Padahal eksistensi mereka telah ada sebelum Indonesia merdeka, jumlah mereka pun cukup besar tersebar di…

  • REVIEW AKTIVASI BRAND DPR 2017 (MAJALAH PARLEMENTARIA)

    Sepanjang 2017, DPR RI melaksanakan sejumlah program untuk membangun relasi dengan masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan citra DPR RI di tengah kegaduhan politik oleh Anggota…

  • MEMAKNA ULANG PARLEMEN MODERN (MAJALAH PARLEMENTARIA)

    Pada Agustus 2017 ini, kita tertegun sejenak. Di tengah terpaan prinsip bad news is good news terhadap DPR, ada sebuah kabar menggembirakan datang dari Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Lembaga yang juga…

  • BUKU SAKU BAWASLU: PANDUAN MEMAHAMI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

    Buku ini merupakan bagian dari upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendorong percepatan implementasi amanat UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Melalui UU ini, diharapkan Bawaslu menjadi…

  • CATATAN MASYARAKAT SIPIL ATAS KINERJA KOMISI INFORMASI PUSAT RI PERIODE 2009-2013

    Penilaian Kinerja KI ini untuk memberikan gambaran tentang ca-paian keberhasilan maupun target yang belum tercapai berdasarkan visi misi, rencana kerja tahunan, dan beberapa ukuran lainnya. Dari gambaran tersebut, kami membuat sejumlah rekomendasi…

  • MENGAWASI KETERBUKAAN INFORMASI PEMERINTAH PROVINSI

    Lemahnya pengawasan terhadap infrastruktur keterbukaan di pemerintah provinsi juga berpotensi menyebabkan rendahnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap hak atas informasi. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai termohon (informasi pengelolaan…

  • MENGELOLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU (DRAFT)

    Buku “Manual Bagi Relawan Peduli Pemilu dan Demokrasi” ini didesain untuk Relawan Peduli Pemilu dan Demokrasi yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Relawan tersebut direkrut sebagai bagian dari komunitas, baik komunitas…

  • MENGAKTIVASI RASIONALITAS PEMILIH DENGAN TRANSPARANSI

    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 Juni 2018, menyita perhatian banyak kalangan. Bagi partai politik, pilkada kali ini merupakan “rangkaian” menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 mendatang. Itulah mengapa muncul istilah Pilkada…

  • PENGUATAN MASYARAKAT ADAT MELALUI PENDAPILAN BERBASIS KOHESIVITAS

    Pembentukan daerah pemilihan (dapil) berbasis kohesivitas adat merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memperkuat representasi masyarakat adat. Prinsip kohesivitas sendiri merupakan prinsip global dalam pembentukan daerah pemilihan. Dalam UU No.…