Category / Produk
-
![]()
Buku Politik Representasi Masyarakat Adat
Tiga belas tahun sebelum merdeka, Bung Hatta menulis bahwa demokrasi bukan saja tentang pemilu, tetapi sebuah tindakan politik yang harus dipertanggungjawabkan. Demokrasi yang sehat, kata beliau, menghadirkan kesetaraan, persamaan, dan kemerdekaan. Kesetaraan,…
-
![]()
Laporan Pemantauan Tahun Sidang 2020 – 2021 DPR RI “Catatan Legislasi Tahun 2020 dan Outlook Legislasi 2021”
Tahun 2020 bagi DPR RI menjadi tahun yang paling berkesan. Bagaimana tidak, Tahun Sidang 2020 ini DPR RI sebagai cabang kekuasaan legislasi mencatatkan sejumlah perubahan dan capaian yang signifikan. Perubahan di DPR…
-
![]()
Keterkaitan UU Pemilu dan UU MD3 dalam Kerangka Efektifitas Kinerja Parlemen dan Relasi dengan Konstituen
Urusan bernegara kian hari kian berkembang. Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai representasi masyarakat dituntut untuk mampu menjawab masalah yang berkembang dalam berbagai urusan tersebut dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu DPR harus mampu…
-
![]()
LAPORAN MASA SIDANG IV TAHUN PERTAMA FUNGSI ANGGARAN DPR RI “Hilangnya Peran DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran di sektor penanganan bencana pandemi Covid-19”
Dalam fungsi anggaran DPR memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, Pendidikan, Kesehatan dan…
-
![]()
[LAPORAN PEMANTAUAN] Masa Sidang III Tahun 1 DPR RI (30 Maret 2020 – 12 Mei 2020) “Jawaban DPR dalam menghadapi Pandemi Covid-19”
Berbeda dari Masa Sidang sebelumnya, Masa Sidang III Tahun 2020 harus dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19. Tidak bisa berkompromi, DPR harus melakukan perubahan metode kerja agar dapat terus menjalankan fungsinya. DPR yang selama…
-
![]()
POLICY BRIEF Maksimalkan Fokus Fungsi Tim Pengawas Covid-19 DPR RI
Hingga 22 April 2020, wabah Covid-19 di Indonesia berlangsung selama 46 hari sejak pengumuman Pemerintah pada 2 Maret 2020. Angka posotif corona mencapi 7.135 orang. Pertengahan Maret, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Penanganan…
-
![]()
(LAPORAN PEMANTAUAN) Masa Sidang II Tahun 1 DPR RI (13 Januari 2020 – 27 Februari 2020) “Terbatasnya Ruang Gerak Peran Oposisi Parlemen”
Ruang gerak peran oposisi di parlemen terbatas. Penguasaan kursi pimpinan AKD oleh peran koalisi-oposisi tidak seimbang, ditambah maraknya pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan semakin menekan peran oposisi. Transparansi yang diharapkan menjadi pintu…
-
![]()
POLICY BRIEF TERAPKAN ADAPTASI KETAT DAN TERBATAS PERSIDANGAN VIRTUAL DPR RI
Wabah Covid-19 telah mengubah pola kerja berbagai urusan dalam negeri, tak terkecuali pelaksanaan fungsi parlemen. Pelaksanaan fungsi parlemen melalui kegiatan rapat yang selama ini berlangsung secara tatap muka, harus disesuaikan (adaptasi) untuk…
-
![]()
Laporan Pemantauan Masa Sidang I Tahun 1 DPR RI
Masa sidang pertama DPR RI berlalu. Tapi tantangan efektifitas peran check and balances dan kinerja parlemen di masa yang akan datang masih membayangi sebagai dampak dari pembentukan Komisi yang masih menggunakan pola…
-
![]()
Penguatan Masyarakat Adat Melalui Pendapilan Berbasis Kohesivitas
Beberapa contoh kasus yang ditampilkan pada buku ini menunjukan bahwa prinsip kohesivitas sebenarnya dapat disinergiskan dengan prinsip-prinsip lain dalam penyusunan dapil baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, Tantangan terberat dalam menyusun dapil…
-
![]()
PANDUAN PILKADA UNTUK MASYARAKAT ADAT
Buku ini merupakan rangkaian buku sebelumnya, “Politik Representasi Masyarakat Adat” dan “Pendapilan Berbasis Kohesivitas Adat” yang mencoba memberikan kontribusi untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Adat. Buku ini merupakan penyajian ulang dari bahasa hukum…
-
![]()
POLITIK REPRESENTASI MASYARAKAT ADAT
Setelah 72 tahun merdeka, representasi masih menjadi problem kita sebagai sebuah bangsa. Salah satunya menimpa masyarakat adat. Padahal eksistensi mereka telah ada sebelum Indonesia merdeka, jumlah mereka pun cukup besar tersebar di…
Recent Comments