Category / Produk / Uncategorized

Pentingnya penerapan green legislation atau legislatif yang ramah lingkungan menjadi semakin jelas dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Perundang-undangan yang mendukung kelestarian lingkungan memiliki peran krusial dalam…

DPR RI Periode 2019-2024 menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dari sisi legislasi, meskipun beberapa RUU penting disahkan, kualitas pembahasan sering dikritik karena minimnya transparansi dan partisipasi publik,…

Dengan segala kerendahan hati, kami persembahkan Catatan Kritis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2024-2029 di masa sidang pertama tahun pertama sebagai bagian dari komitmen kami untuk mendukung tata kelola DPR yang…

Meaningful participation atau partisipasi bermakna tidak hanya dipahami sebatas forum konsultatif dan pelibatan. Namun harus dimaknai sebagai partisipasi aktif warga dalam memengaruhi proses kebijakan secara berkualitas dengan memberikan ruang kolaborasi dan suara…

Sebagai lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dituntut membangun sistem tata kelola informasi legislasi, baik untuk kepentingan pendokumentasian, basis pengambilan kebijakan, maupun pemenuhan hak publik atas informasi.…

Ada 18 RUU Prioritas Tahun 2023 yang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah. Dari jumlah tersebut 15 RUU merupakan RUU kumulatif terbuka. Pada praktiknya, pembentukan RUU kumulatif terbuka, minim dari partisipasi dan…

Sebenarnya UU ini sejak landasan filosofisnya sudah bermasalah. Pembentuknya tidak jernih membedakan antara informasi dalam konteks kebebasan berbicara (freedom of speech) dan informasi dalam konteks perdagangan elektronik. Itu yang hingga kini tidak…

DPR RI merupakan lembaga legislatif di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan negara. Pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan pemerintahan dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan mengadakan rapat paripurna, rapat kerja,…

Upaya memperbaiki fungsi legislasi DPR RI masih menyisakan sejumlah permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Pelibatan publik dalam sidang-sidang pembahasan RUU juga acapkali mendapatkan sorotan karena tidak mengakomodir stakeholder terkait. Padahal, partisipasi hanya…

Policy Paper ini disusun sebagai bagian dari usulan masyarakat untuk rancangan perubahan Peraturan DPR RI terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan, yaitu Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2015 tentang…