Laporan Lembaga Tahun 2018

LAPORAN

INDONESIAN PARLIAMENTARY CENTER (IPC)

TAHUN 2018

================================================================================

PROGRAM IPC SECARA MANDIRI TAHUN 2018

1. Advokasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk Penguatan Keterbukaan Informasi, Pembentukan Sistem Informasi Legislasi, dan Open Parliament.
2. Advokasi di Komisi Pemilihan Umum Republi Indonesia (KPU RI) untuk Penguatan Keterbukaan Informasi melalui pembentukan Daftar Informasi Publik (DIP) Pemilihan Umum (Pemilu), pendampingan pemeringkatan KPU Provinsi se-Indonesia dan peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
3. Advokasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk penguatan keterbukaan informasi melalui pembentukan regulasi/kebijakan dan peningkatan kapasitas struktur PPID.

PROGRAM IPC DENGAN DUKUNGAN LEMBAGA DONOR TAHUN 2018

1. Mengukur kesiapan transparansi penyelenggara pemilu dalam menjawab tantangan pertisipasi dan kerawanan Pilkada. Program ini didukung oleh Yayasan Tifa.
2. Pembentukan Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi Komisi Informasi (SIMSI) Komisi Informasi. Program ini didukung oleh Yayasan Tifa.

KETERLIBATAN PERSONIL IPC PADA PROGRAM LEMBAGA LAIN TAHUN 2018

1. Pemantauan dan Advokasi RUU Migas dan RUU Minerba, PWYP, September 2017 – 31 Januari 2018 (Peneliti)
2. Penyusun Position paper dari Program OGP, Media-Link, 1 Februari 2018 – 28 Februari 2018 (Peneliti)
3. Asessment “Peran Parlemen dalam Mendorong Reformasi Kebijakan Sektor Industri Extraktif di Indonesia, PWYP, 21 Mei 2018 – 20 Agustus 2018. (Peneliti)
4. Penulisan Buku Pengecualian Informasi, Fitra Riau, Juli 2018 (Reviewer)

KERJASAMA IPC DENGAN LEMBAGA NEGARA TAHUN 2018

1. Kerjasama antara IPC dengan DPR RI

IPC menjadi mitra DPR dalam pelaksanaan Open Parliament Indonesia (OPI). Open Parliament merupakan inisiatif global untuk mendorong transparansi, partisipasi, membangun akuntabilitas dan inovasi parlemen. Open Parliament Indonesia, dideklarasikan pada 29 Agustus 2018.

2. Kerjasama antara IPC dengan Komisi Informasi Pusat RI

IPC menjalin kerjasama dengan Komisi Informasi Pusat RI dalam rangka pembentukan Peraturan Komisi Informasi mengenai Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan; Pembentuk Sistem Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi secara Online; dan pembentukan Peraturan Komisi Informasi mengenai Sistem Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi secara Online. Nota Kesepahaman IPC dan Komisi Informasi Pusat RI ditandatangani pada 28 Juni 2018.

3. Kerjasama antara IPC dengan Bawaslu RI

IPC menjalin kerjasama dengan Bawaslu RI dalam rangka penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Nota Kesepahaman IPC dan Bawaslu RI, diresmikan kemudian pada 26 Februari 2019

ALIANSI MASYARAKAT SIPIL YANG DIIKUTI IPC TAHUN 2018

1. Freedom of Information Network Indonesia (FoINI), sebagai Sekretariat Nasional.
2. Koalisi Publish What You Pay (PWYP), sebagai Anggota Koalisi

PRODUK-PRODUK IPC TAHUN 2018

1. Buku Aktivasi Rasionalitas Pemilih Dengan Keterbukaan Informasi
2. Buku Panduan Pilkada Serentak 2018 Untuk Masyarakat Adat
3. Buku Dapil Berbasis Kohesivitas Adat
4. Buku Panduan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu
5. Buku Modul Training PPID Bawaslu RI
6. Kajian Evaluasi Pilkada Kalbar 2018, penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi, dan keterbukaan informasi
7. Policy Brief Isu-Isu Strategis Koalisi Dalam RUU Migas
8. Policy Brief Urgensi Dasar Hukum OGI Indonesia
9. Policy Brief Peran Parlemen dalam Mendorong Raformasi Kebijakan Sektor Industri Ekstraktif”
10. Usulan Naskah Peta Jalan Open Parliament Indonesia (Usulan ini diakomodasi dalam Naskah Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia tahun 2018 – 2020)
11. Usulan Rancangan Revisi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu (Rancangan Peraturan tersebut telah selesai dibahas menjadi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan).
12. Usulan Rancangan Revisi Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Rancangan Peraturan tersebut telah selesai dibahas menjadi menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota).
13. Desain Pemeringkatan dan Evaluasi PPID KPU Provinsi se-Indonesia, Maret 2018.
14. Rancangan Daftar Informasi Publik (DIP) Pemilu Komisi Pemilihan Umum RI.