Laporan Lembaga Tahun 2015

PENDAHULUAN

Tahun 2005 Perkumpulan Pusat Parlemen Indonesia atau Indonesian Parliamentary Center  (IPC) berdiri. Berdasarkan akta pendirian perkumpulan bertujuan untuk (1) mengfokuskan diri pada kajian dan membantu parlemen dalam rangka memperkuat posisi dan kelembagaan (2) mewujudkan parlemen yang mampu merepresentasikan kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas produk legislasi serta dapat mengembangkan kemampuan pengawasan terhadap pemerintah dalam implementasi kebijakan dan penggunaan anggaran.

Berdasarkan tujuan tersebut, pada tahun-tahun berikutnya IPC mengembangkan tujuan tersebut pada tiga sektor isu. Yaitu, pemilu, parlemen dan partai politik. Pada pemilu advokasi difokuskan pada rekayasa sistem pemilu yang menghasilkan anggota parlemen yang berkualitas dan mendorong sistem kepartaian yang sederhana. Pada parlemen IPC mendorong penguatan  legislasi dan representasi DPR. Sementara pada partai politik fokus advokasi diarahkan pada pengembangan kapasitas kader partai politik dalam mempersiapkan diri mereka sebagai anggota parlemen.

Pada 2013, IPC menggelar rencana strategis yang melibatkan sejumlah pengurus dan sejumlah pendiri. IPC kembali mengerucut pada isu parlemen dengan visi dan misi sebagai berikut:

Visi: Menjadi pusat kajian, informasi, danadvokasi parlemen yang terpercaya dalam rangka mewujudkan parlemen yang efektif, representatif dan akuntabel

Misi: (1) Menyelenggarakan kajian mengenai parlemen yang efektif, representatif dan akuntabel. (2) Mendorong reformasi kebijakan untuk lembaga legislatif yang efektif, representatif dan akuntabel (3) Meningkatkan kapasitas anggota dewan dan masyarakat serta partisipasi masyarakat melalui kegiatan pendidikan

Dalam kerangka mewujudkan visi dan misi tersebut, struktur IPC hingga kini berbentuk sebagai berikut:

 

 DEWAN PENDIRI

  1. Abdul Manan
  2. Benyamin Tukan
  3. Bejo Untung
  4. Hanif Suranto
  5. Syarif Ali Afudy
  6. Yohana Fransisca Irawati Cahaya Christiani
  7. Karjono

 

BADAN PEMBINA

  1. Ketua : Utama Putera Sandaja
  2. Wakil Ketua : Hanif Suranto

 

BADAN PENGURUS

  1. Ketua : Sulastio
  2. Wakil Ketua : Benyamin Tukan
  3. Sekretaris : Bejo Untung
  4. Bendahara : Karjono
  5. Wk Bendahara : Yohana Fransisca Irawati Cahaya Christiani
  6. Anggota : Syarif Ali Afudy, Abdul Manan

 

BADAN PELAKSANA HARIAN

  1. Direktur (Plt.) : Ahmad Hanafi
  2. Manajer Keuangan : Ratri Suspandiarsih
  3. Staf Keuangan : Desi Anggraeni
  4. Staf Administrasi : Nur Asiah Jamil
  5. Divisi Riset : Desiana Samosir
  6. Divisi Pendidikan Publik : Erik Kurniawan
  7. Divisi Informasi & Publikasi : Arbain
  8. Staf OB : Ardi Hidayat

 

PROGRAM UTAMA IPC

  1. Advokasi UU MD3, UU Partai Politik, UU penyelenggara pemilu, UU Pemilu Legislatif.
  2. Parlemen Pemuda untuk mahasiswa dan kader muda partai politik
  3. Magang di DPR RI
  4. Kajian mengenai DPR
  5. Bersama koalisi masyarakat sipil lainnya: advokasi UU Migas, UU Pelayanan Publik, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Ormas, RUU Aparatur Sipil Negara, RUU Pemerintahan daerah.
  6. Pengarusutamaan transparansi di DPR

 

Adapun rincian program yang pernah dilakukan oleh IPC adalah sebagai berikut:

No Donor Nama Program Durasi program Total Budget (currency)
IDR USD EURO
1 PGR Penguatan Kapasitas DPR RI dan Pemerintah Dalam Pembahasan Revisi Paket UU Bidang Politik Sebagai Alat untuk Memperjuangkan Usulan Publik. September’07 – Desember’08 1,261,860,878
2 TIFA Orientasi Parlemen Pemuda dan Penulisan Buku “Parlemen for Beginner” Desember’08 – Mei’09 326,525,000
3 PGR Ehhancging CSO’s Role and Participation in Monitoring The Kpu Performance and Campaign Funds of Political Party Februari’09 – Juli’09 158,174,364
4 EU Enhancing Political Representation and Participation to Improve  Participation and to Enhance Responsiveness and Accountability of the Political System, within the Context of Local Elections or Leading up to National Elections in 2009 Januari’09 – Juli’10 79,000
5 Bawaslu Pemantauan Partisipatif Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009 Juli’09 449,739,000
6 TIFA Pengembangan Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Akses Masyarakat

atas Informasi Publik

Desember’09 – Desember’10 502,351,030
7 PGR Consultation with Political Parties to Obtain Commitment for Reform, Conduct Rapid Assessment of the Political Party Organizations, and Conduct Public and Media Advocacy for the Revison of Law No. 22 Year 2007 on Electoral Management Body Januari’10 – Mei’10 400,078,125
8 PGR Advokasi Publik Perubahan Paket UU Bidang Politik September’10 – Agustus’11 1,223,785,000
9 RWI Training Program for NGO representatives that provide technical assistance and capacity building to Indonesia MPs November’10 – Mei’11 34,994
10 ANSA Enhancing Public Participation on Implementation of Law No. 14/2008, Public Information Disclosure Desember’10 – Juni’11 20,000
11 EU Enhancing Representation Function of DPRD Members trhough Civic Education for Youth Political Party Cadres and Building Relation between DPRD Memmbers and Their Constituents Desember’10 – Maret’12 99,990.33
12 NDI Internship, Build a Bridge Between Constituents and Parliament Member Mei’11 –

November’12

156,997
13 RWI NGO Capacity Building to Provide Access Information and Capacity Building Support to Parliament in Indonesia Juli’11 – Desember’11 45,000
14 PGR Penguatan Sistem Melalui perubahan Undang-undang No. 10 tahun 2008 dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi melalui Pendidikan Kader Desember’11 – Juni’12 228,143,433
15 RWI A Southeast Asian Partnership for Better Governance in Extractive Industries: Translating the Indonesian Civil Society Experience in Advocating Tranparency and Accountability in the Oil, Gas and Mineral Sectors Februari’12 – Desember’14 285,607
16 TIFA Pengembangan Website Kebebasan Informasi untuk mendorong kampanye, pemahaman dan implementasi UU

keterbukaan informasi publik

Desember’12 – Desember’13 198,850,000
17 TAF-

Setapak I

Pengawalan Seleksi Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 April’13 – Desember ’13 463,565,000
18 Prorep “Advocating for the Amendment of the Law on MPR, DPR, DPD and DPRD (MD3) to Assist the DPR in Becoming More Accountable and Representative” November’13 – Maret ’14 153,750,000
19 TAF- AIESP “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lembaga Penyelenggara Pemilu” November’13 – Maret’15 2,020,233,282
20 TAF –

Setapak II

Mengawal akselerasi keterbukaan informasi publik Desember’13 – Agustus’14 532,450,000
21 IFES Information mangement and training Seat Allocation in 2014 General

Elections

Maret’14 – Mei’14 858,800,000
22 IFES –

Omnibus

Inisiatif Omnibus UU Pemilu (Konsorsium with Perludem) 16 Januari – 15 Juli

’14

163,700,000
23 PGR Advokasi Perubahan Regulasi DPR RI dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI 26 November ’14-

23 Februari ’15

194,800,000
24 TAF-ICE Memperkuat Pelayan Informasi Publik di KPU Juni’15 – Maret’16 850,000
TOTAL 9,137,655,112 542,598 178,990

 

PRODUK KOMUNIKASI

No Judul Bentuk Tahun
1 Profil IPC Flyer 2011
2 Mekanisme Kerja MPR RI Infografis 2014
3 Penyederhanaan Fraksi Infografis 2014
4 5 Langkah Mengakses Informasi Pemilu Infografis 2014
5 Parlemen Untuk Pemula. Seri I: Mengenal MPR RI Infografis 2014
6 Parlemen Untuk Pemula. Seri II: Mekanisme Kerja MPR RI
7 Parlemen Untuk Pemula. Seri III: Mengenal DPR RI Infografis 2014
8 Parlemen Untuk Pemula. Seri IV Mekanisme Legislasi. Pembahasan Tingkat I Infografis 2014
9 Parlemen Untuk Pemula. Seri V. Mekanisme Legislasi. Pembahasan Tingkat II Infografis 2014
10 Cara DPR memberhentikan Presiden Infografis 2014
11 Cara Pengecualian Informasi Publik Video 2014
12 Cara Penghitungan Kursi DPR/DPRD – 2014 Video 2014
13 Akses Informasi Pemilu Video 2014

 

HASIL RISET

No. Tahun Judul Program Bentuk Kategori
1 2009 Panduan pemilu 2009 Kemitraan Buku pemilu
2 2009 Dokumen pembahasan UU pemilu Kemitraan Buku parlemen
3 Januari

2010

Parlemen untuk pemula TIFA buku Parlemen
4 Desember 2010 Laporan Tahunan: Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

TIFA Buku Transparansi
5 Desember

2012

Magang di Parlemen NDI Indonesia Buku Parlemen
6 Desember

2012

Mendorong Efektifitas Parlemen NDI Buku Parlemen
7 Desember

2012

Gagasan Masyarakat Sipil dalam UU

Migas

NDI Buku lingkungan
8 Desember 2013 Catatan Masyarakat Sipil terhadap Kinerja Komisi Informasi Pusat

Periode 2009-2013

SETAPAK-TAF-

UKaid

Buku Transparansi
9 Maret

2014

Civil Society & Transparency In The

Extractive Industry: Tales From

IKAT RWI-IPC Buku Transparansi
Southeast Asian Countries
10 Maret

2014

Roadmap Komisi Informasi Pusat

2014-2017 versi Masyarakat Sipil

SETAPAK-TAF-

Ukaid

Buku Transparansi
11 Maret

2014

Untuk DPR yang Lebih Efektif PROREP Position

Paper

Parlemen
12 April 2014 Cara Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi DPR dan DPRD

Pemilu 2014

IFES Buku Parlemen
13 Desember 2014 Konsepsi Rancangan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD:

Usulan Perubahan UU MD3.

Kemitraan Policy Paper Parlemen
14 Desember

2014

UU MD3 Untuk Siapa? Sikap

Masyarakat Sipil terhadap UU MD3

Kemitraan Position

Paper

Parlemen
15 Maret 2015 Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik

Penyelenggara Pemilu

AIESP-TAF Buku Transparansi
16 Januari 2015 Pembaruan Komisi Informasi: Menuju Komisi Informasi yang Mandiri dan

Profesional

SETAPAK-TAF-

UKaid

Buku Transparansi

 

MODUL

No. Tahun Judul Program Bentuk Kategori
1 2015 Modul Pelatihan Seni

Mengelola Keterbukaan Informasi Publik di KPU

TAF AIESP Modul Keterbukaan Informasi
2 2014 Menyemarakan Demokrasi

Desa

PROREP Modul Desa
3 2014 Training Keterbukaan

Informasi di Pemilu

TAF AIESP Modul Keterbukaan

Informasi

4 2011 Training RWI Mengenai Migas RWI Entah Apa dan

dimana dokumennya

Ektraktif Industri
5 2011 Pelatihan Parlemen Pemuda Kader Muda Partai Politik tingkat lanjut (Constituency

Outreach)

EU Sylabus Parlemen
6 2010 Pelatihan Parlemen Pemuda Kader Muda Partai Politik

tingkat pertama

EU Sylabus Parlemen
7 2009 Pelatihan Parlemen Pemuda

Indonesia

Tifa Sylabus Parlemen

 

MEDIA KOMUNIKASI

Website: www.ipc.or.id Twitter: @pusatparlemen

 

MITRA KERJA/PERTNER LEMBAGA DONOR

  1. Kemitraan
  2. National Democratic Institute
  3. European Union
  4. TIFA Foundation
  5. Revenue Watch Institute
  6. ANSA-EAP

 

Lembaga Pemerintah dan Partai Politik

  1. DPR RI
  2. BAWASLU RI
  3. KPU RI
  4. DPRD Bandung
  5. PKB Prov Jawa Timur
  6. PAN Tangerang Selatan

Organisasi Masyarakat Sipil:

  1. PSHK
  2. FORMAPPI
  3. YAPPIKA
  4. PERLUDERM
  5. Article33
  6. LSPP
  7. DEMOS
  8. PATTIRO
  9. IBC
  10. TI
  11. KRHN
  12. EISR
  13. INFID
  14. KIPP
  15. ICW
  16. PUSKAPOL UI
  17. JPPR
  18. Pemuda Muhammdiyah
  19. PATTIRO Semarang
  20. PATTIRO Serang
  21. PATTIRO Malang
  22. LSKP Makassar
  23. SOMASI NTB
  24. SLOKA Institute Bali
  25. Bojonegoro Institute
  26. FITRA Riau
  27. Pokja 30
  28. JARI Pontianak
  29. LAKPESDAM Surabaya
  30. Garut Governance Watch
  31. BIGS Bandung
  32. LPS HAM Sulteng
  33. Universitas Andalas
  34. Unversitas Bengkulu
  35. Universitas HAMKA

 

AUDIT LEMBAGA

Per 31 Desember 2009, IPC telah diaudit oleh Auditor Independen “Liasta Surbakti & Rekan” (Certified Public Accountants Firm No. 98.1.0275). Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan IPC disajikan secara wajar (free from bias and dishonesty and full disclosure).

 

Hormat Kami

 

Ahmad Hanafi

Plt. Direktur

 

Share your thoughts