Gerak Dewan Perwakilan Rakyat dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada awal 2018 ini perubahan kedua atas undang-undang tersebut barusaja disahkan DPR. Muncul kontroversi publik.…
Memasuki tahun 2018, DPR kembali hiruk pikuk. Apalagi kalau bukan soal pergantian Ketua DPR yang ditinggalkan oleh Setyo Novanto. Golkar sebagai partai politik yang punya hak untuk mengisi kursi tersebut memainkannya dengan…
Badan publik di Indonesia tidak memiliki format pelayanan informasi online yang baku. Menurut saya ini bukan sengaja atau tak sengaja, lebih tepatnya memang tidak didesain oleh pemerintah atau Komisi Informasi. Dampaknya, pelayanan…
Jakarta, ipc.or.id – Mau badan publik atau bukan badan publik, mau swasta atau pemerintah, mau dibiayai APBN atau tidak, Rumah Sakit tidak berhak mempublikasikan jenis sakit pejabat publik ke publik. Tugas rumah…
Jakarta, ipc.or.id – Andai KPU-Bawaslu bersinergi dengan baik dalam membangun pengelolaan informasi, koordinasi dua lembaga ini akan berjalan lancar, hak publik atas informasi pemilu terpenuhi dengan baik, dan kita memiliki rekam jejak…
Jakarta, ipc.or.id – Di beberapa training, kami mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya perlakuan Badan Publik terhadap pers dalam pelayanan informasi publik. Apakah Badan Publik menggunakan mekanisme UU KIP ketika melayani permintaan informasi…