I. PENGANTAR Sejak pelaksanaan Rencana Strategis pada 2012, visi IPC sebagai pusat kajian, informasi dan advokasi parlemen yang terpercaya dalam rangka untuk mewujudkan parlemen yang efektif, representatif dan akuntable dinilai masih relevan…
RINGKASAN IPC menjalankan mandat dari banyak pihak: Mandat pendiri, sekretariat Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI), mandat anggota Publish What You Pay Indonesia (PWYP), mandat koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)…
Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi mengadakan pertemuan bersama Wakil Ketua DPR, Fadli Zon guna membahas implementasi Open Parliament Indonesia di ruang kerjanya, Senin (02/10/2017). Pada pertemuan tersebut, turut hadir beberapa…
Koordinator Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi menjelaskan, berdasarkan UU MD3, hak imunitas berlaku sepanjang Anggota DPR itu melaksanakan tugas kedewanan. Tugas kedewanan itu yakni, dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran,…
JAKARTA—Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Hanafi mengeluhkan rendahnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berdasarkan catatan IPC dalam program legislasi nasional (Prolegnas 2015- 2019) DPR tersebut penetapannya kurang terencana dengan…
JAKARTA – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi menilai kinerja DPR RI di bidang legislasi rendah. Dari target 183 RUU program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019, yang bisa diselesaikan sampai 2016 hanya…