Category / Berita / Siaran Press / Slide

    Loading posts...
  • KI PUSAT RILIS SIMSI 2.0

    Sebuah terobosan dilakukan Komisi Informasi Pusat untuk mempercepat layanan sengketa informasi. Lembaga negara mandiri yang juga berfungsi sebagai badan kuasi yudisial ini meresmikan pemakaian Sistem Manajemen Sengketa Informasi atau SIMSI versi 2.0…

  • DPR DEKLARASIKAN OPEN PARLIAMENT

    Rabu, 29 Agustus 2018, momen yang ditunggu itu akhirnya tiba; DPR RI mendeklarasikan Open Parliament. Open Parliament merupakan inisiatif global yang dideklarasikan pada 15 Desember 2012, dalam International Parliamentary Union (IPU) –…

  • REVISI UU MD3. APA YANG BARU BAGI DPR?

    Gerak Dewan Perwakilan Rakyat dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada awal 2018 ini perubahan kedua atas undang-undang tersebut barusaja disahkan DPR. Muncul kontroversi publik.…

  • Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR Untuk Efektivitas Kinerja

    “Membangun Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR yang Lebih Mampu Meningkatkan Efektifitas Kinerja DPR” Latar Belakang Polemik mengenai UU MD3 masih terus bergulir. Paska dilantiknya Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto isu…

  • UU MD3 Baru Perlu Atur Akuntabilitas Reses

    Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan wacana revisi UU MD3 perlu menyentuh aspek akuntabilitas DPR. Salah satunya adalah penggunaan dana reses. Bukan hanya akuntabilitas administratif, tetapi juga…

  • Tiga Potensi Masalah Dalam Pemilu 2019

    Jakarta, ipc.or.id – Pemilu serentak 2019 merupakan pertaruhan bagi KPU. Dengan penyelenggaraan yang beruntun ada sejumlah potensi masalah terkait penyediaan dan pengumuman informasi. Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengatakan setidaknya ada tiga potensi…

  • Revisi UU Migas; Butuh Transparansi & Taat Fungsi AKD

    Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan pembahasan revisi UU Migas harus lebih transparan, agar semua kalangan dapat memahami apa sebenarnya persoalan utama yang menyebabkan lambannya pembahasan revisi…

  • Revisi UU Migas Harus Perkuat Pertamina

    Jakarta, ipc.or.id – Revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mendesak dilakukan untuk memperjelas tata kelola,  memberikan kepastian iklim investasi, dan memperjelas posisi national oil company (Pertamina) untuk…

  • Komitmen Implementasi Open Parliament Indonesia

    Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi mengadakan pertemuan bersama Wakil Ketua DPR, Fadli Zon guna membahas implementasi Open Parliament Indonesia di ruang kerjanya, Senin (02/10/2017). Pada pertemuan tersebut, turut hadir beberapa…

  • Soal Hak Imunitas Anggota DPR dan Kasus Viktor Laiskodat

    Koordinator Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi menjelaskan, berdasarkan UU MD3, hak imunitas berlaku sepanjang Anggota DPR itu melaksanakan tugas kedewanan. Tugas kedewanan itu yakni, dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran,…

  • Prolegnas 2015 -2019 DPR Harus Bersinergis dengan Program Pemerintah

    JAKARTA—Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Hanafi mengeluhkan rendahnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berdasarkan catatan IPC dalam program legislasi nasional (Prolegnas 2015- 2019) DPR tersebut penetapannya kurang terencana dengan…

  • IPC: Kinerja Legislasi DPR RI Rendah

    JAKARTA – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi menilai kinerja DPR RI di bidang legislasi rendah. Dari target 183 RUU program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019, yang bisa diselesaikan sampai 2016 hanya…