Mahar Politik dan Problem Kaderisasi Partai
Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan mahar politik mencerminkan empat kondisi. Pertama, problem idelogi partai politik. Kedua, kualitas kaderisasi partai politik. Ketiga, pendanaan partai politik yang masih bermasalah. Keempat, demokrasi telah dibajak sejak awal karena mahar politik dipandang sebagai investasi politik yang pada akhirnya harus dibayar dengan kebijakan yang tidak menguntungkan kelompok tertentu sebagai pemberi modal.
Khusus kaderisasi partai, Hanafi menjelaskan, partai-partai seharusnya sejak awal memproyeksikan tujuan kaderisasi. Apakah untuk menduduki jabatan-jabatan eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, red), jabatan legislatif di pusat dan daerah, atau fasilitator di masyarakat untuk melakukan fungsi edukasi dan clearing house.
Untuk itu, menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan partai. “Partai harus punya kejelasan ideologi, konsep-konsep bernegara, kategorisasi pengkaderan beserta kurikulum, fasilitator, trainer, panduan, dan sistem monev (pengawasan dan evaluasi, red) . Selain itu, partai juga harusnya punya role model di internal mereka. Ya, terutama dari kalangan pejabat tinggi partailah,” kata Hanafi.
Hanafi mengakui ini proses yang panjang. Tapi menurutnya, harus dipersiapkan. “Kalau tidak, ya gini terus partai-partai kita. Kerepotan cari calon. Lalu, masuklah calon-calon yang mampu menyediakan mahar besar. Padahal belum tentu berintegritas. Dengan kekuatan modal, mereka mampu membangun opini publik dan elektabilitas. Mirip calo!” tegas Hanafi.
Isu mahar politik menjadi bahan diskusi di Media Center Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kemarin (18/1/2018). Dalam diskusi tersebut, Bawaslu mengundang sejumlah narasumber, antara lain dari Indonesian Parliamentary Center, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan lain-lain.
(abn)
