Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan pembahasan revisi UU Migas harus lebih transparan, agar semua kalangan dapat memahami apa sebenarnya persoalan utama yang menyebabkan lambannya pembahasan revisi…
Jakarta, ipc.or.id – Revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mendesak dilakukan untuk memperjelas tata kelola, memberikan kepastian iklim investasi, dan memperjelas posisi national oil company (Pertamina) untuk…
Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi mengadakan pertemuan bersama Wakil Ketua DPR, Fadli Zon guna membahas implementasi Open Parliament Indonesia di ruang kerjanya, Senin (02/10/2017). Pada pertemuan tersebut, turut hadir beberapa…
Koordinator Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi menjelaskan, berdasarkan UU MD3, hak imunitas berlaku sepanjang Anggota DPR itu melaksanakan tugas kedewanan. Tugas kedewanan itu yakni, dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran,…
JAKARTA—Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Hanafi mengeluhkan rendahnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berdasarkan catatan IPC dalam program legislasi nasional (Prolegnas 2015- 2019) DPR tersebut penetapannya kurang terencana dengan…
JAKARTA – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi menilai kinerja DPR RI di bidang legislasi rendah. Dari target 183 RUU program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019, yang bisa diselesaikan sampai 2016 hanya…