Jakarta, ipc.or.id – Ada tiga kasus sengketa informasi publik antara Panwaslu Kabupaten sebagai pemohon dan KPU Kabupaten sebagai termohon. Pertama: Panwaslu Vs KPU Kabupaten Tanggamus, Lampung (2012) Dalam kasus ini, pihak pemohon…
Jakarta, ipc.or.id – Kira-kira Anda mau bilang apa, kalau ada sebuah web maskapai komersil, yang begitu kaya informasi, ada company profilnya, kegiatan dirut, daftar pesawat dan fasilitas-fasilitasnya, penghargaan-penghargaan, dan lain sebagainya, tapi…
Jakarta, ipc.or.id – Dalam sebuah diskusi dengan Bawaslu RI, ada sebuah pertanyaan yang jarang diajukan peserta, karena dianggap mudah. Padahal, butuh penjelasan yang mendalam ju’ga. Apa pertanyaannya? Bagaimana pengklasifikasian informasi publik yang…
“Membangun Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR yang Lebih Mampu Meningkatkan Efektifitas Kinerja DPR” Latar Belakang Polemik mengenai UU MD3 masih terus bergulir. Paska dilantiknya Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto isu…
Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan wacana revisi UU MD3 perlu menyentuh aspek akuntabilitas DPR. Salah satunya adalah penggunaan dana reses. Bukan hanya akuntabilitas administratif, tetapi juga…
Informasi pada badan privat, terdiri dari tiga kategori I. INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PRIVAT Jika informasi atau dokumen tersebut didapatkan dari Badan Publik, baik melalui permintaan maupun didapatkan berdasarkan informasi yang dipublish…