Ahmad Hanafi bergabung di IPC pada tahun 2007, atau setahun setelah IPC didirikan. Hanafi terlibat dalam berbagai advokasi UU. Antara lain, UU MD3, UU Migas, UU Aparatur Sipil Negara. Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga aktif sebagai fasilitator dan trainer di sejumlah LSM dan Badan Publik Pemerintah Hanafi juga berhasil membangun kemitraan bersama DPR RI periode 2014-2019 untuk mengembangkan Open Parliament. (email: hanafie.pati@gmail.com).
Partisipasi dan Aspirasi Publik Diabaikan dalam Proses Legislasi Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, dalam pidatonya 17 Mei lalu berjanji hendak menyelesaikan 9 RUU dalam masa sidang V tahun 2016. Dalam renstranya DPR…
Apa kata yang tepat untuk menggambarkan kedekatan anggota DPR dengan Rakyat? interaktif. Interaktif pada saat penyusunan undang-undang, proses pengawasan dan penyusunan anggaan. Ada proses tukar menukar informasi pada kegiatan “interaktif” tersebut. Apakah…
Jakarta (9/5) – Ramlan Surbakti tak henti-hentinya menunjukkan kontradiksi empat undang-undang yang mengatur tentang pemilu, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU Nomor 42 Tahun…
Jakarta, paripurna pembahasan rancangan Kode Etik DPR RI diwarnai hujan interupsi. Rancangan kode etik tersebut pada akhirnya ditunda untuk disahkan. Sejumlah legislator berlatar belakang artis, tidak terima dengan pasal larangan “ngartis”. Sebagian…
Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai pimpinan DPR (ketua dan wakil ketua DPR). Belakangan, beredar informasi bahwa KMP juga sudah berbagi-bagi kursi Komisi dan alat kelengkapan lain. Berdasarkan kondisi ini, telah terjadi…
Ketua dan Wakil Ketua DPR (Pimpinan) dan Pimpinan Alat Kelengkapan lainnya selalu menarik untuk diperebutkan oleh partai-partai pemenang pemilu dari periode ke periode. Meski ada yang beranggapan bahwa Pimpinan hanya bertugas teknis…