Ahmad Hanafi bergabung di IPC pada tahun 2007, atau setahun setelah IPC didirikan. Hanafi terlibat dalam berbagai advokasi UU. Antara lain, UU MD3, UU Migas, UU Aparatur Sipil Negara. Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga aktif sebagai fasilitator dan trainer di sejumlah LSM dan Badan Publik Pemerintah Hanafi juga berhasil membangun kemitraan bersama DPR RI periode 2014-2019 untuk mengembangkan Open Parliament. (email: hanafie.pati@gmail.com).
CARA pandang pemerintah dan DPR dalam menafsirkan masyarakat adat dinilai masih keliru. Masyarakat adat dianggap terbelakang, tidak punya kajian ilmiah, dan digerakkan pihak tertentu. Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi menyatakan…
Indonesian Parliamentary Centre (IPC) mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menerapkan Open Parliament Indonesia, di mana saat ini Pemerintah Indonesia telah menerapkan Open Government Indonesia. Keterbukaan informasi menjadi…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Divisi Kampanye dan Informasi Indonesian Parliamentary Center Arbain mengatakan, rencana Golkar kembali menempatkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR akan merusak citra partai. Tak hanya itu, Arbain menilai, apa…
Untuk mendapat masukan terkait pembahasan RUU Migas yang kini masih menjadi pembahasan Komisi VII , Badan Keahlian DPR RI (BKD) menerima koalisi masyarakat sipil, Rabu, (23/11/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.…
PENDAHULUAN Tahun 2005 Perkumpulan Pusat Parlemen Indonesia atau Indonesian Parliamentary Center (IPC) berdiri. Berdasarkan akta pendirian perkumpulan bertujuan untuk (1) mengfokuskan diri pada kajian dan membantu parlemen dalam rangka memperkuat posisi dan…
Resume Tata kelola informasi publik, jantungnya ada di pendokumentasian dan pengarsipan. Pendokumentasian persidangan dan kegiatan DPR yang tertata dengan baik sulit terwujud tanpa dukungan dan sinergi dari semua jajaran pada Sekretariat Jenderal,…