Ahmad Hanafi bergabung di IPC pada tahun 2007, atau setahun setelah IPC didirikan. Hanafi terlibat dalam berbagai advokasi UU. Antara lain, UU MD3, UU Migas, UU Aparatur Sipil Negara. Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga aktif sebagai fasilitator dan trainer di sejumlah LSM dan Badan Publik Pemerintah Hanafi juga berhasil membangun kemitraan bersama DPR RI periode 2014-2019 untuk mengembangkan Open Parliament. (email: hanafie.pati@gmail.com).
“Membangun Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR yang Lebih Mampu Meningkatkan Efektifitas Kinerja DPR” Latar Belakang Polemik mengenai UU MD3 masih terus bergulir. Paska dilantiknya Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto isu…
Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan wacana revisi UU MD3 perlu menyentuh aspek akuntabilitas DPR. Salah satunya adalah penggunaan dana reses. Bukan hanya akuntabilitas administratif, tetapi juga…
Informasi pada badan privat, terdiri dari tiga kategori I. INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PRIVAT Jika informasi atau dokumen tersebut didapatkan dari Badan Publik, baik melalui permintaan maupun didapatkan berdasarkan informasi yang dipublish…
Jakarta, ipc.or.id – Ada empat pertanyaan tentang bagaimana pengaturan keterbukaan informasi terkait ijazah calon pejabat publik. Karena momentumnya Pilkada serentak 2018, kita jadikan ini sebagai contoh kasus. Pertanyaan Pertama, apakah ijazah masuk…
Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan mahar politik mencerminkan empat kondisi. Pertama, problem idelogi partai politik. Kedua, kualitas kaderisasi partai politik. Ketiga, pendanaan partai politik yang masih…
Jakarta, ipc.or.id – Ada empat hal terkait informasi pemilu yang perlu dilihat kembali pada tiga regulasi yang mengatur hal ini, yaitu: PERKI, PKPU, dan PERBAWASLU. Pertama, definisi informasi pemilu. Kedua, bentuk perlakuan…