Ahmad Hanafi bergabung di IPC pada tahun 2007, atau setahun setelah IPC didirikan. Hanafi terlibat dalam berbagai advokasi UU. Antara lain, UU MD3, UU Migas, UU Aparatur Sipil Negara. Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga aktif sebagai fasilitator dan trainer di sejumlah LSM dan Badan Publik Pemerintah Hanafi juga berhasil membangun kemitraan bersama DPR RI periode 2014-2019 untuk mengembangkan Open Parliament. (email: hanafie.pati@gmail.com).
Since 2006, IPC has built engagement with parliament in a number of programs, such as: Indonesian Youth Parliament, Internship at MP’s for college students and young political parties cadres, advocacy on Election…
Sebuah terobosan dilakukan Komisi Informasi Pusat untuk mempercepat layanan sengketa informasi. Lembaga negara mandiri yang juga berfungsi sebagai badan kuasi yudisial ini meresmikan pemakaian Sistem Manajemen Sengketa Informasi atau SIMSI versi 2.0…
Rabu, 29 Agustus 2018, momen yang ditunggu itu akhirnya tiba; DPR RI mendeklarasikan Open Parliament. Open Parliament merupakan inisiatif global yang dideklarasikan pada 15 Desember 2012, dalam International Parliamentary Union (IPU) –…
Gerak Dewan Perwakilan Rakyat dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada awal 2018 ini perubahan kedua atas undang-undang tersebut barusaja disahkan DPR. Muncul kontroversi publik.…
Memasuki tahun 2018, DPR kembali hiruk pikuk. Apalagi kalau bukan soal pergantian Ketua DPR yang ditinggalkan oleh Setyo Novanto. Golkar sebagai partai politik yang punya hak untuk mengisi kursi tersebut memainkannya dengan…
Badan publik di Indonesia tidak memiliki format pelayanan informasi online yang baku. Menurut saya ini bukan sengaja atau tak sengaja, lebih tepatnya memang tidak didesain oleh pemerintah atau Komisi Informasi. Dampaknya, pelayanan…