Month / January 2018

    Loading posts...
  • INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

    Jakarta, ipc.or.id – Kira-kira Anda mau bilang apa, kalau ada sebuah web maskapai komersil, yang begitu kaya informasi, ada company profilnya, kegiatan dirut, daftar pesawat dan fasilitas-fasilitasnya, penghargaan-penghargaan, dan lain sebagainya, tapi…

  • LOGIKA KLASIFIKASI INFORMASI TERBUKA

    Jakarta, ipc.or.id – Dalam sebuah diskusi dengan Bawaslu RI, ada sebuah pertanyaan yang jarang diajukan peserta, karena dianggap mudah. Padahal, butuh penjelasan yang mendalam ju’ga. Apa pertanyaannya? Bagaimana pengklasifikasian informasi publik yang…

  • Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR Untuk Efektivitas Kinerja

    “Membangun Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR yang Lebih Mampu Meningkatkan Efektifitas Kinerja DPR” Latar Belakang Polemik mengenai UU MD3 masih terus bergulir. Paska dilantiknya Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto isu…

  • UU MD3 Baru Perlu Atur Akuntabilitas Reses

    Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan wacana revisi UU MD3 perlu menyentuh aspek akuntabilitas DPR. Salah satunya adalah penggunaan dana reses. Bukan hanya akuntabilitas administratif, tetapi juga…

  • Ragam Informasi Pada Badan Privat

    Informasi pada badan privat, terdiri dari tiga kategori I. INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PRIVAT Jika informasi atau dokumen tersebut didapatkan dari Badan Publik, baik melalui permintaan maupun didapatkan berdasarkan informasi yang dipublish…

  • Ijazah Calon Kepala Daerah, Boleh Dibuka ke Publik?

    Jakarta, ipc.or.id – Ada empat pertanyaan tentang bagaimana pengaturan keterbukaan informasi terkait ijazah calon pejabat publik. Karena momentumnya Pilkada serentak 2018, kita jadikan ini sebagai contoh kasus. Pertanyaan Pertama, apakah ijazah masuk…

  • Mahar Politik dan Problem Kaderisasi Partai

    Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan mahar politik mencerminkan empat kondisi. Pertama, problem idelogi partai politik. Kedua, kualitas kaderisasi partai politik. Ketiga, pendanaan partai politik yang masih…

  • Perlakuan Khusus Terhadap Informasi Pemilu

    Jakarta, ipc.or.id – Ada empat hal terkait informasi pemilu yang perlu dilihat kembali pada tiga regulasi yang mengatur hal ini, yaitu: PERKI, PKPU, dan PERBAWASLU. Pertama, definisi informasi pemilu.  Kedua, bentuk perlakuan…

  • Tiga Potensi Masalah Dalam Pemilu 2019

    Jakarta, ipc.or.id – Pemilu serentak 2019 merupakan pertaruhan bagi KPU. Dengan penyelenggaraan yang beruntun ada sejumlah potensi masalah terkait penyediaan dan pengumuman informasi. Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengatakan setidaknya ada tiga potensi…

  • Enam Rahasia Perusahaan

    Jakarta, ipc.or.id – Apa saja rahasia perusahaan itu? Kita dapat membagi kerahasiaan perusahaan menjadi enam bagian. Pertama, kerahasiaan substantif atau kerahasiaan bisnis yaitu kerahasiaan sebagaimana diatur pada UU No. 30  Tahun 2000…

  • Revisi UU Migas; Butuh Transparansi & Taat Fungsi AKD

    Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan pembahasan revisi UU Migas harus lebih transparan, agar semua kalangan dapat memahami apa sebenarnya persoalan utama yang menyebabkan lambannya pembahasan revisi…

  • Revisi UU Migas Harus Perkuat Pertamina

    Jakarta, ipc.or.id – Revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mendesak dilakukan untuk memperjelas tata kelola,  memberikan kepastian iklim investasi, dan memperjelas posisi national oil company (Pertamina) untuk…