email: admin@ipc.or.id | Telp: (021) 8353626

 

Ahmad Hanafi, DirekturHanafi

Ahmad Hanafi bergabung di IPC pada tahun 2007, atau setahun setelah IPC didirikan. Selama ini, ia terlibat di berbagai advokasi undang-undang. Antara lain, UU MD3, UU  Migas, UU Aparatur Sipil Negara. Selain itu, alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga aktif sebagai trainer Pelatihan Parlemen Pemuda.

Secara khusus, Hanafi memfokuskan diri pada bidang “Penjangkauan Konstituen” (Constituency Outreach). Selain aktif di kajian, ia juga sukses mengimplementasikannya pada Anggota DPR RI, periode 2009-2014, Arwani Thomafi dari PPP. Ada dua dampak yang terbangun dari pendampingan yang dia lakukan, konsolidasi partai dan terbangunnya relasi konstruktif Anggota dan konstituennya. Dengan pengalaman itu, Hanafi dipercaya IPC untuk membangun kemitraan dengan DPRD . Beberapa pemikiran alternatifnya bisa dibaca di ahmadhanafi83.wordpress.com. (email: hanafie.pati@gmail.com)

 

Sulastio, Badan Pengawas

Sejak 1998, Sulastio telah terlibat dalam pembuatan legal drafting Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-UndanTiog Pelayanan Publik, Undang-Undang Ombudsman. Dia juga terlibat dalam proses advokasi Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Pemilu Presiden, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, dan berbagai undang-undang lainnya. Sulastio juga dipercaya oleh Bawaslu sebagai narasumber tentang pemilu untuk ormas dan media massa di sejumlah provinsi.

Keterlibatannya dalam sejumlah pembuatan legal drafting hingga evaluasi implementasi undang-undang, ditambah dengan latar belakang pendidikannya pada ilmu sosiologi dan administrasi publik, membuat Sulastio cukup memahami secara mendalam proses legislasi. Saat ini, dia juga diminta oleh parlemen Timor Leste untuk memberikan pelatihan legislasi. (email: sulastio_tio@yahoo.com)

 

Desiana Samosir, Manajer DividESIANAsi Kajian

Desiana Samosir (Desy) bergabung di IPC pada 2009. Desy merupakan salah satu peserta terbaik “Parliament Internship Program” yang ditempatkan pada Anggota DPR RI, Ali Masykur Musa. Pendidikan terakhirnya di Magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Saat ini, Desy sedang menggeluti issu penguatan partai politik, peningkatan partisipasi politik perempuan, dan reformasi pelayanan publik. Buku yang ditulisnya bersama beberapa rekannya, yaitu Oase Yang Tak Hilang : Praktik-praktik Baik Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2013.

Di IPC, Desy aktif sebagai tim advokasi paket undang-undang politik. Dia juga pernah menjadi anggota Tim Sosialisasi Undang-Undang Partai Politik di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Lampung. Aktivis yang lahir Bukit Kemuning, 6 Desember 1985 ini juga Trainer Pemantauan Pemilu di beberapa daerah, antara lain di Yogyakarta, Malang dan Samarinda. (email: desianasamosir@gmail.com).

 

Nur Asiah JamiNur ASJl, Manajer Divisi Administrasi

Nur Asiah Jamil, bergabung di Indonesian Parliamentary Center (IPC) sebagai Staff Administrasi, sejak tahun 2010. Selain sebagai admin lembaga, dia juga terlibat dalam beberapa admin program. Antara lain:  program “Enhancing Representation Function of DPRD Members through Civic Education for Youth Political Party Cadres and Building Relation Between DPRD Members and Their Constituents” (IPC – Uni Eropa).

Perempuan kelahiran Bogor, 2 Februari 1987 ini juga terlibat di program “Pengenalan dasar Industri extraktif” , program A Southeast Asian Partnership for Better Governance in Extractive Industries” (IPC – RWI), dan program “Advocating for the amandment of the law on MPR, DPR, DPD, and DPRD to assist the DPR in becoming more accoutable and representative” (IPC-Prorep). (email: na_jamiel@yahoo.co.id).

 

EchieDesi Anggraeni, Manajer Divisi Keuangan

Desi Anggraeni atau Echi, bergabung di IPC pada 2010. Echi merupakan bagian dari Tim Keuangan IPC yang biasa berkomunikasi dengan lembaga-lembaga donor dalam kerjasama program. Saat ini, alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, dipercaya sebagai finance officer untuk Program “Implementing of Public Information Openess Act In Election Management Bodies”, di provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Aceh. Program ini didukung oleh The Asia Foundation dan AusAid. Selain itu, dia dipercaya mendampingi dan memonitoring mitra-mitra IPC di berbagai daerah program dalam rangka pengelolaan keuangan program. (email: echieonly@yahoo.com)

 

Arbain, Divisi Kampanye

Arbain, peminat issu-issu keterbukaan informasi publik. Saat ini bekerja di Indonesian Parliamentary Center (IPC).

Kegiatan saya di bidang ini, antara lain: kampanye publik secara online; mengelola program; menulis buku dan modul; konsultan; fasilitator dan narasumber. Beneficiaries training yang saya lakukan bersama tim, antara lain: DPR RI, Bawaslu RI, KPU RI, Humas KPU Provinsi se-Indonesia, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, Banten, Jateng, Bali, NTT, Papua, Sulut, Sulsel, dan Aceh. Komunitas masyarakat dan NGO di DKI Jakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera.

Beberapa buku Arbain antara lain: Hasil Uji Akses UU KIP di 9 Provinsi. Penulis: Arbain dan Bejo Untung (Tifa, 2010), Catatan terhadap Kinerja KI Pusat 2009 – 2013. Penulis Arbain, D Eko Prayitno, dan Khairunnisa (Tifa, 2011), Panduan Bagi DPRD: Bagaimana mengawasi implementasi KIP di Provinsi. Penulis: Arbain dan Charles Simabura (TAF, 2017),  Modul – Seni Mengelola dan Melayani Informasi Publik di KPU. Penulis: Arbain, A Hanafi, Erik Kurniawan, dan KPU RI (TAF, 2014), dan lain-lain.