IPC Adakan Workshop, Dorong Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Kebijakan Keadilan Iklim
Jakarta, 24 Februari 2025 – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan dan keadilan iklim berkumpul dalam workshop bertajuk “Aspirasi dan Strategi Partisipasi Masyarakat Sipil untuk Mendorong Kebijakan Keadilan Iklim di Parlemen” yang diselenggarakan oleh Indonesia Parliamentary Center (IPC) di Hotel Aloft Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (24/2).
Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kebijakan keadilan iklim di Indonesia, mengidentifikasi aspirasi masyarakat sipil, serta menyusun strategi partisipasi untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat terdampak.
Peneliti IPC, Choris Satun , dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran parlemen dalam perumusan kebijakan perubahan iklim masih belum optimal. “Hanya sekitar 40 persen anggota DPR periode 2019–2024 yang memahami isu perubahan iklim secara mendalam. Padahal, parlemen memiliki peran strategis dalam legislasi dan pengawasan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement,” ujarnya.
Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen tanpa syarat dan 43,20 persen dengan syarat sebagaimana tercantum dalam Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) 2022. Namun, perubahan dalam sejumlah instrumen kebijakan menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam pengurangan emisi dan keadilan iklim.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam workshop adalah rendahnya keterlibatan parlemen dalam pengawalan kebijakan iklim. “Parlemen seharusnya menjadi mitra kritis pemerintah dalam merancang Second Nationally Determined Contribution (SNDC) serta kebijakan terkait seperti RUU Keadilan Iklim, RUU Energi Baru dan Terbarukan, hingga Revisi UU Kehutanan,” ujar Azis Kurniawan, fasilitator dari Koaksi Indonesia.
Selain itu, kebijakan yang berpotensi memperburuk krisis iklim juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah rencana pengalihan 20 juta hektare lahan hutan untuk kepentingan energi dan pangan, yang berpotensi meningkatkan deforestasi serta memperburuk dampak perubahan iklim bagi masyarakat adat.
Workshop ini dihadiri oleh berbagai organisasi seperti WALHI, Greenpeace Indonesia, Amnesty International Indonesia, Forest Watch Indonesia, Koaksi, dan beberapa lembaga lainnya. Diskusi yang berlangsung membahas langkah-langkah konkret dalam mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan keadilan iklim di parlemen.
Peserta workshop menyusun rencana tindak lanjut yang mencakup pemetaan tantangan kebijakan iklim, penguatan advokasi berbasis data, serta strategi komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan isu keadilan iklim tetap menjadi prioritas nasional.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara masyarakat sipil dan parlemen semakin kuat dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada keadilan iklim dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.
ditulis oleh : Aidrus Asyabani
