Meaningful participation atau partisipasi bermakna tidak hanya dipahami sebatas forum konsultatif dan pelibatan. Namun harus dimaknai sebagai partisipasi aktif warga dalam memengaruhi proses kebijakan secara berkualitas dengan memberikan ruang kolaborasi dan suara…
Sebagai lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dituntut membangun sistem tata kelola informasi legislasi, baik untuk kepentingan pendokumentasian, basis pengambilan kebijakan, maupun pemenuhan hak publik atas informasi.…
Ada 18 RUU Prioritas Tahun 2023 yang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah. Dari jumlah tersebut 15 RUU merupakan RUU kumulatif terbuka. Pada praktiknya, pembentukan RUU kumulatif terbuka, minim dari partisipasi dan…
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) bekerja sama dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC) merilis hasil survei bertajuk “Persepsi Anak Muda terhadap Perubahan Iklim: Tantangan dan Harapan di Pemilu 2024”. Survei dilaksanakan pada tanggal…
Sebenarnya UU ini sejak landasan filosofisnya sudah bermasalah. Pembentuknya tidak jernih membedakan antara informasi dalam konteks kebebasan berbicara (freedom of speech) dan informasi dalam konteks perdagangan elektronik. Itu yang hingga kini tidak…
DPR RI merupakan lembaga legislatif di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan negara. Pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan pemerintahan dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan mengadakan rapat paripurna, rapat kerja,…