Ahmad Hanafi bergabung di IPC pada tahun 2007, atau setahun setelah IPC didirikan. Hanafi terlibat dalam berbagai advokasi UU. Antara lain, UU MD3, UU Migas, UU Aparatur Sipil Negara. Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga aktif sebagai fasilitator dan trainer di sejumlah LSM dan Badan Publik Pemerintah Hanafi juga berhasil membangun kemitraan bersama DPR RI periode 2014-2019 untuk mengembangkan Open Parliament. (email: hanafie.pati@gmail.com).
Oleh: Arbain CATATAN PROLEGNAS JANGKA MENENGAH (2015-2019) 1. Penetapan Target Kurang Terencana Dengan Baik Dari target program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah periode 2014-2019 sebanyak 183 RUU[2], DPR RI telah menyelesaikan 14 RUU…
Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi menyatakan DPR RI periode 2014-2019 telah membuat target sekitar 183 Rancangan Undang-Undang akan diselesaikan. Dari 183 RUU menurut Hanafi, hingga Desember 2016 lalu, baru sekitar…
LOWONGAN PEKERJAAN Indonesian Parliamentary Center (IPC) membutuhkan : 1. REPORTER – Kebebasan Informasi(Staf Kontrak – 1 orang), kriteria: a. Pendidikan minimal D3. b. Mampu bekerjasama dalam tim. c. Mampu berkomunikasi yang baik,…
DPR menetapkan konsep parlemen modern dalam rencana strategisnya. Salah satu indikatornya adalah penguatan transparansi dan penggunaan teknologi informasi. Tampaknya, parlemen modern masih sebatas jargon. Implementasinya diragukan. Dalam rangka memperingati Ulang Tahun DPR…
Press Release Jelang tahun ketiga, sejumlah anggota DPR 2014-2019 tersandung beragam persoalan, baik etik maupun pidana. Persoalan berulang ini menunjukkan bahwa DPR tidak kunjung berbenah diri. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dibentuk…
Organisasi IPC (Indonesian Parliamentary Center) Posisi Tersedia Staf Divisi Informasi dan Kampanye Publik Batas Akhir Aplikasi 16 Agustus 2016 Masa Kerja 3 bulan masa percobaan dan pegawai tetap, 160 jam kerja per…