Ahmad Hanafi bergabung di IPC pada tahun 2007, atau setahun setelah IPC didirikan. Hanafi terlibat dalam berbagai advokasi UU. Antara lain, UU MD3, UU Migas, UU Aparatur Sipil Negara. Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga aktif sebagai fasilitator dan trainer di sejumlah LSM dan Badan Publik Pemerintah Hanafi juga berhasil membangun kemitraan bersama DPR RI periode 2014-2019 untuk mengembangkan Open Parliament. (email: hanafie.pati@gmail.com).
Jakarta, ipc.or.id – Pemilu serentak 2019 merupakan pertaruhan bagi KPU. Dengan penyelenggaraan yang beruntun ada sejumlah potensi masalah terkait penyediaan dan pengumuman informasi. Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengatakan setidaknya ada tiga potensi…
Jakarta, ipc.or.id – Apa saja rahasia perusahaan itu? Kita dapat membagi kerahasiaan perusahaan menjadi enam bagian. Pertama, kerahasiaan substantif atau kerahasiaan bisnis yaitu kerahasiaan sebagaimana diatur pada UU No. 30 Tahun 2000…
Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan pembahasan revisi UU Migas harus lebih transparan, agar semua kalangan dapat memahami apa sebenarnya persoalan utama yang menyebabkan lambannya pembahasan revisi…
Jakarta, ipc.or.id – Revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mendesak dilakukan untuk memperjelas tata kelola, memberikan kepastian iklim investasi, dan memperjelas posisi national oil company (Pertamina) untuk…
I. PENGANTAR Sejak pelaksanaan Rencana Strategis pada 2012, visi IPC sebagai pusat kajian, informasi dan advokasi parlemen yang terpercaya dalam rangka untuk mewujudkan parlemen yang efektif, representatif dan akuntable dinilai masih relevan…
RINGKASAN IPC menjalankan mandat dari banyak pihak: Mandat pendiri, sekretariat Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI), mandat anggota Publish What You Pay Indonesia (PWYP), mandat koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)…