Visi-Misi

VISI IPC

Menjadi pusat kajian, informasi, dan advokasi parlemen dalam rangka mewujudkan parlemen yang efektif, representatif dan akuntabel

MISI IPC

  1. Menyelenggarakan kajian mengenai parlemen yang efektif, representatif dan akuntabel
  2. Mendorong reformasi kebijakan mengenai parlemen yang efektif, representatif dan akuntabel
  3. Pendidikan parlemen untuk penguatan kapasitas anggota dewan dan  partisipasi masyarakat

FOKUS ISSU IPC

  1. Desain kelembagaan parlemen di tingkat pusat dan daerah
  2. Proses dan mekanisme legislasi, pengawasan, penganggaran dan representasi politik
  3. Sistem pendukung parlemen

Program

PROGRAM

1. Parlemen Pemuda – Youth Parliament, 2005-2006, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Donor: Partnership, NDI, Komisi Uni Eropa

2. Internship For Freshgraduate, Februari 2007 – April 2008, Jakarta, NDI

3. Penguatan Kapasitas DPR RI dan Pemerintah dalam Pembahasan Revisi Paket UU Bidang Politik, Sebagai Alat Untuk Memperjuangkan Usulan Publik, September 2007 – Desember 2008, Jakarta, Semarang, Bali, Gorontalo, Bengkulu, LSPP, PSHK, CETRO, Pattiro Semarang, Sloka Institute Bali, LP2G Gorontalo, KBH Bengkulu. Donor: Partnership

4. Orientasi Parlemen Pemuda dan Penulisan Buku “Parlemen for Beginner”, Desember 2008 – Mei 2009, Bandung, Malang, BIGS Bandung dan Pattiro Malang. Donor: TIFA Foundation

5. Program “Enhancing CSO’s Role And Participation In Monitoring The KPU, Performance And Campaign Fund Of Political Parties, Februari 2009 –  Juli 2009, Jakarta. Donor: Partnership

6. “Enhancing Political Representation and Participation to Improve Participation and to Enhance Responsiveness and Accountability of the Political System, within the Context of Local Elections or Leading up to National Elections in 2009”, Januari 2009 – Juli 2010, Semarang, Pontianak, Bali, Makasar, Sulawesi Barat, Pattiro Semarang, JaRI Pontianak, Sloka Institute dan LSKP Makasar. Donor: Komisi Uni Eropa

7. Pemantauan Partisipatif Pilpes/Wapres 2009, Juli 2009, 16 Kab/Kota, Panwaslu dan organisasi pemuda. Bawaslu

8. Pengembangan Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Akses Masyarakat atas Informasi Publik, Desember 2009 – Desember 2010, Serang, Semarang, Malang, Garut, Pontianak, Bali, Padang, Bengkulu, Palu, Pattiro Serang, Semarang, dan Malang, Garut Governance Watch, JaRI Kalbar, Sloka Institute, Univ. Andalas, Univ. Bengkulu, LPSHAM Sulteng. Donor: TIFA Foundation

9. Consultation with Political Parties to Obtain Commitment for Reform, Conduct Rapid Assessment of the Political Party Organizations, and Conduct Public and Media Advocacy for the Revison of Law No. 22 Year 2007 on Electoral Management Body, Januari 2010 – Mei 2010, Jakarta. Donor: Partnership

10. Advokasi Publik Perubahan Paket UU Bidang Politik, September 2010 – Agustus 2011, Jakarta, Cetro, KRHN. Donor: Partnership

11. Training Program for NGO representatives that provide technical assistance and capacity building to Indonesia MPs, November 2010 – Mei 2011, Jakarta. Donor: Revenue Watch Institute (RWI)

12. Enhancing Public Participation on Implementation of Law No. 14/2008, Public Information Disclosure, Desember 2010 – Juni 2011, Surabaya, Bandung, Solo, Lakpesdam NU Jawa Timur, Pattiro Solo, BIGS Bandung. Donor: ANSA – East Asia and The Pacific

13. Enhancing Representation Function of DPRD Members through Civic Education for Youth Political Party Cadres and Building Relation Between DPRD Members and Their Constituents, Desember 2010 – Maret 2012, Makassar,  Bali, Mataram, Semarang, LSKP Makassar,  Sloka Institue Bali, Somasi NTB, Pattiro Semarang. Donor: Komisi Uni Eropa

14. Internship, Build A Bridge Between Constituents and Parliament Member, Mei 2011 – Mei 2012, Jakarta, Serang, Semarang, Bali, Banjarmasin, Solo, Pattiro Serang, Pattiro Semarang, Sloka Institute, LPMA Kalsel, Pattiro Solo. Donor: NDI

15. Pengembangan website www.kebebasaninformasi.org, 2013 – 2014, Jakarta. Donor: TIFA Foundation

16. Advokasi Rekrutmen Komisi Informasi Periode Kedua, 2013 – 2014, Jakarta. Donor: The Asia Foundation

17. Mendorong Transparansi Sektor Industri Ekstraktif di Asia Tenggara, 2012 – 2014, Indonesia, Timor Leste, Kamboja, Philippina, Vietnam, Pan Nature  Vietnam, CRRT Kamboja, Bantaykita Philippina, Refsa Insititute Malaysia, PWYP, Article 33, IESR. Donor: Revenue Watch Institute

18. Advokasi Perubahan RUU MD3, 2013 – 2014, Jakarta. Donor: Prorep

19. Mengawal akselerasi keterbukaan informasi publik, Desember 2013 – Agustus 2014. Donor: TAF – Setapak

20. Implementasi KIP pada Pemilu, 2013 – 2015, Jakarta, Jawa Timur, Aceh dan Sulawesi Selatan, KIPP Jatim, MATA Aceh, YASMIB Makassar. Donor: The Asia Foundation

21. Seat Allocation, 2014, Jakarta. Donor: IFES

22. Inisiatif Omnibus UU Pemilu (Konsorsium with Perludem), 16 Januari 2014 – 15 Juli 2014. Donor: IFES – Omnibus

23. Advokasi Perubahan Regulasi DPR RI dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI, 26 November 2014- 23 Februari 2015. Donor: Kemitraan

24. Memperkuat Pelayan Informasi Publik di KPU, Juni 2015 – Maret 2016. Donor: TAF – ICE

25. Penguatan Representasi Minoritas di Parlemen, 2016 – 2017, Jakarta. Donor: Tifa Foundation

26. Riset “Mendorong Keterwakilan Masyarakat Adat dengan Rekayasa Sistem Pendapilan” 2017, Jakarta. Donor: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

27. Penyusunan Revisi Perki Pemilu, 2018 – 2019. Donor: Tifa Foundation

28. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi Komisi Informasi, 2018-2019. Donor: USAID – Cegah.

Koalisi

KOALISI YANG DIIKUTI IPC

  • Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)
    Koalisi ini memperjuangkan keterbukaan informasi publik dengan fokus pada advokasi transparansi pemerintahan dan penguatan implementasi UU KIP 2008.

  • Bersihkan Indonesia
    Koalisi ini memperjuangkan transisi energi bersih dengan menyoroti dampak energi fosil, mendorong penghentian PLTU batu bara, serta menuntut akuntabilitas perusahaan energi dalam isu lingkungan dan iklim.

  • Koalisi Advokasi UU Masyarakat Adat
    Koalisi ini memperjuangkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat melalui dorongan pengesahan UU Masyarakat Adat yang sudah lama diperjuangkan namun belum disahkan.

  • Forum Dialog Konservasi Indonesia (FDKI)
    Koalisi ini memperjuangkan dialog lintas pihak terkait konservasi sumber daya alam dan lingkungan, dengan melibatkan CSO, akademisi, pemerintah, serta komunitas lokal.

  • Koalisi Advokasi Pemilu Bersih
    Koalisi ini memperjuangkan penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, akuntabel, serta bebas dari politik uang maupun manipulasi.

  • Koalisi Advokasi RUU Pelindungan Data Pribadi
    Koalisi ini memperjuangkan perlindungan hak privasi warga melalui pengawalan proses legislasi RUU PDP, dengan menekankan akuntabilitas pengendali data dan penerapan standar global seperti GDPR.

  • Koalisi Serius Revisi UU ITE
    Koalisi ini memperjuangkan revisi UU ITE karena sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi warga, jurnalis, maupun aktivis.

  • Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pelayanan Publik
    Koalisi ini memperjuangkan perbaikan kualitas layanan publik dengan menekankan akuntabilitas birokrasi dan partisipasi warga dalam pengawasan layanan dasar.

  • Koalisi Kebebasan Berserikat
    Koalisi ini memperjuangkan perlindungan hak berserikat, terutama bagi pekerja, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil, dalam menghadapi berbagai bentuk pembatasan kebebasan sipil.

  • Koalisi Pendidikan Nasional
    Koalisi ini memperjuangkan kebijakan pendidikan nasional yang inklusif, berkeadilan, serta memperhatikan akses dan mutu pendidikan untuk semua kelompok masyarakat.

Buku

BUKU SEPUTAR KETERBUKAAN INFORMASI

  • Hasil Uji Akses UU KIP di 9 Provinsi (2010)
  • Catatan terhadap Kinerja KI Pusat 2009 – 2013 (2013)
  • Menyempurnakan Komitmen Implementasi KIP pada Penyelenggara Pemilu (2012)
  • Riset Putusan KI Tahun 2010 – 2016 (2017)
  • Mengaktivasi Rasionalitas Pemilih Melalui Keterbukaan Informasi (2018)
  • Panduan Implementasi UU KIP di Bawaslu (2018)

BUKU SEPUTAR PEMILU

  • Ayo Memilih Cerdas (2008)
  • Cara Hitung Kursi 2014 (2014)
  • Pendapilan Berbasis Kohesivitas (2017)
  • Panduan Pilkada untuk Masyarakat Adat (2018)
  • Mengelola Partisipasi Komunitas (2017)
  • Panduan Sosialisasi untuk Pemilih Pemula (2019)

BUKU SEPUTAR PARLEMEN

  • Parlemen untuk Pemula (2009)
  • Magang di Parlemen (2014)
  • Usulan Publik untuk Revisi UU Migas (2012)
  • Mendorong Efektivitas Parlemen (2012)
  • Mendorong Penyederhanaan Partai Politik di Parlemen (2017)
  • Politik Representasi Masyarakat Adat (2017), EITI in Indonesia (2012)
  • Pemetaan Keterbukaan Informasi di Parlemen (2017)

MODUL

  • Menyemarakkan Demokrasi Desa (2012)
  • Seni Mengelola dan Melayani Informasi Publik di KPU (2014)
  • Seni Mengelola dan Melayani Informasi Publik di Bawaslu (2018)
  • Seni Mengolah Informasi Publik (2017)
  • Pelatihan Parlemen Pemuda (2007)
  • Mengelola Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (2015)
  • Panduan DPRD untuk Pengawasan Implementasi UU KIP (2017)
  • Pertambangan Pasca Perubahan UU Pemda (2016)
  • Panduan Penggunaan SIMSI Komisi Informasi (2019)

Laporan Tahunan

Ringkasan Laporan Tahun 2024

Pada 2022, organisasi telah berhasil merevisi akta notaris sebagai bagian dari komitmen kenegaraan dan memperkuat status badan hukum dalam pengelolaan perkumpulan. Dalam 2 tahun terakhir, perbaikan pengelolaan organisasi masih menjadi fokus penguatan.  Menguatnya isu adaptasi dan mitigasi iklim serta Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, sepanjang 2023 dan 2024, perkumpulan berperan aktif dalam mendorong isu-isu kebijakan strategis di parlemen.

  • No Akta Organisasi: 02 oleh Notaris Hafsah Prihatiwi Rasyid pada tanggal 1 September 2022
  • SK Kemenkumham: AHU-0009200.AH.01.07.Tahun 2022
  • Audit keuangan terakhir: Tahun Buku 2023 oleh KAP Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto.

Struktur Organisasi

Berkaitan dengan penguatan fokus isu, maka rapat memutuskan untuk merubah divisi yang awalnya berbasis pada isu dikembalikan pada basis fungsional, yaitu (1) Divisi Riset/Kajian (2) Divisi Advokasi Kebijakan (3) Divisi Data dan Kampanye.

Pengembangan Media Publikasi

Saat ini, IPC secara aktif mengembangkan media publikasi dengan tujuan untuk menyampaikan hasil kerja organisasi seperti hasil pemantauan, kajian dan analisa,   maupun informasi untuk pendidikan publik mengenai perkembangan parlemen terkini. Publikasi disampaikan dalam berbagai bentuk: analisa, infografik dan video. Sejumlah platform yang sudah dikembangkan antara lain:

  1. Website organisasi: www.ipc.or.id
  2. Website kerja kolaborasi dan pemantauan: www.openparliament.id
  3. Website energihijau.id
  4. Website policymap.id
  5. Website FOINI: www.kebebasaninformasi.org
  6. Media sosial organisasi: fb: Indonesian Parliamentary Center, tw: @pusatparlemen, ig: ipc_pusatparlemen, yt: Indonesian Parliamentary Center TV)
  7. Podcast IPC mulai dirintis pada akhir 2024

Keterlibatan dalam Koalisi

  1. Sekretariat Freedom of Information Network Indonesia (FoINI)
  2. Anggota Publish What You Pay Indonesia (PWYP)
  3. Anggota Koalisi Pemilu
  4. Anggota Koalisi Energi
  5. Anggota Koalisi Bersihkan Indonesia

Pengelolaan Program

  1. TARA : Advokasi Transisi Energi di DPR dan DPRD
  2. ECF: Advokasi Keadilan Iklim di DPR dan DPRD
  3. Program Mandiri: pemantauan DPR dan mendorong Open Parliament

Capacity Building

  1. Kursus Bahasa Inggris
  2. Policy Brief Development
  3. Podcast Development

Capaian Program

Pada 2023 – 2024, IPC melaksanakan program yang berkaitan dengan reformasi parlemen, transparansi, transisi energi berkeadilan. Adapun capaian program adalah sebagai berikut:

a. IPC sebagai PMO

IPC secara aktif terlibat dalam jaringan PMO (Parliamentary Monitoring Organization) internasional. IPC terhubung dengan PMO di Taiwan, Filipina, Argentina, Amerika, dan negara lainnya. IPC berperan sebagai agen untuk mendorong keterbukaan parlemen di Indonesia. Donor utama dalam jaringan ini adalah NDI.

b. Pemantauan Parlemen

Pemantauan IPC dilakukan dengan metode memanfaatkan dokumen yang dipublikasikan oleh DPR. Dokumen seperti laporan singkat, catatan rapat dan risalah persidangan menjadi dokumen kunci dalam pemantauan ini. Berdasarkan pemantauan ini IPC telah memproduksi laporan pemantauan sebagai berikut:

  1. Laporan pemantauan tahun 2023
  2. Laporan pemantauan tahun 2024
  3. Laporan pemantauan Masa Sidang I DPR 2024-2029

Secara aktif, IPC mempublikasikan laporan tersebut dalam format diskusi media, baik online maupun offline. Banyaknya pemanfaatan data ini kemudian meyakinkan media untuk mengundang IPC di sejumlah stasiun televisi nasional (kompas tv dan metro tv) serta data IPC digunakan sebagai rujukan media online (kompas, tempo, kata data, kumparan, dlsb). Peneliti IPC juga aktif mengartikulasikan hasil pemantauan dalam bentuk opini (kompas, tirto, dlsb).

c. Advokasi RUU EBET dan RUED

Bersama Koalisi Energi dan Koalisi Bersihkan Indonesia, IPC melaksanakan sejumlah peran penting untuk mendorong isu-isu krusial di DPR. Peran tersebut adalah:

  1. Mengkonsolidasikan koalisi masyarakat sipil dalam konteks legislasi dan pengawasan DPR pada isu transisi energi berkeadilan
  2. Menghubungkan CSO anggota koalisi dengan DPR (Anggota, Fraksi, Komisi dan Kaukus)
  3. Mengusulkan draf kebijakan untuk RUU EBET dan RUED di sejumlah daerah
  4. Mengkampanyekan berbagai isu-isu krusial terkait transisi energi
  5. Pengembangan kajian untuk peningkatan kapasitas Anggota DPR
  6. Pemantauan RUU EBET di DPR RI

d. Advokasi Revisi UU KIP

Sebagai bagian dari pelaksanaan mandat koalisi, IPC mewakili FOINI terlibat aktif dalam penyusunan kajian revisi UU KIP, baik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi maupun oleh Kominfo. IPC terlibat dalam berbagai kegiatan seperti FGD, Workshop dan kegiatan pemantauan implementasi UU KIP.

e. Advokasi Revisi UU Paket Politik

Pada akhir 2024, muncul wacana untuk revisi UU Paket Politik yang meliputi UU Pemilu, UU Pilkada, UU MD3, UU Pemda, UU Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat Daerah. IPC mulai aktif untuk terlibat dalam advokasi tersebut dengan terlibat pada berbagai forum yang diselenggarakan oleh CSO dan DPR.

Struktur

BADAN PENGURUS

  • Direktur: Ahmad Hanafi
  • Wakil Direktur: Arif Adiputro
  • Manager Keuangan: Desi Anggraeni
  • Manager Program: Arbain
  • Koordinator Divisi Pengetahuan dan Riset: Choris SN
  • Koordinator Divisi Advokasi: Arif Adiputro
  • Koordinator Divisi Kampanye: Anisyah Nur Alifah

PENDIRI

  • Sulastio
  • Danardono Siradjuddin
  • Hanif Suranto
  • Benjamin Tukan
  • Ahmad Hanafi
  • Arbain
  • Desi Anggraeni
  • Arif Adiputro
  • Nur Asiah Jamil