SELAYANG PANDANG IPC
Indonesian Parliamentary Center (IPC) merupakan organisasi masyarakat sipil atau non government organization (NGO), yang fokus pada penguatan parlemen, sistem pemilu, partai politik, masyarakat sipil serta mendorong parlemen dalam memperkuat posisi dan peran kelembagaan. IPC berdiri pada 8 Juli 2005 dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
IPC didirikan oleh personil yang berpengalaman dalam pengawasan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak era reformasi dan juga berpengalaman dalam penguatan DPR. IPC bertujuan untuk mengkaji perlunya perubahan struktur di DPR dalam menyusun dan mengesahkan legislasi, pengawasan dan pengesahan anggaran nasional, juga pengawasan kinerja pemerintah. Salah satu kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi ini adalah kemampuan berinteraksi dengan warga negara.
Menjadi Repository Parlemen Indonesia, itu cita-cita awal para pendiri lembaga ini. Karena itulah, diberi nama Indonesian Parliamentary Center (IPC). Repository ini berasal dari hasil kajian dan advokasi terkait desain kelembagaan, fungsi, dan sistem pendukung parlemen. Inilah basis untuk mendorong parlemen yang efektif, representatif dan akuntabel. Di sisi lain, IPC juga memperkuat masyarakat agar berpartisipasi secara maksimal di parlemen.
Cikal-bakal lembaga ini diawali dari sebuah program pemantauan parlemen yang dikelola oleh Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Tahun 2005, sejumlah aktivisnya membangun IPC sebagai lembaga yang fokus pada penguatan parlemen dan masyarakat. Pada awal berdiri, IPC telah membangun engagement dengan parlemen melalui program Indonesian Youth Parliament, yang memberi kesempatan para pemuda di sejumlah provinsi untuk mengikuti pelatihan keparlemenan hingga magang di DPR.
Pada perkembangannya, IPC melakukan advokasi sejumlah undang-undang terkait penguatan kelembagaan parlemen dan beberapa isu sektoral. Sejak tahun 2017, IPC bekerjasama dengan DPR untuk mengembangkan Open Parliament, sebuah inisiatif global yang mengkolaborasikan parlemen dan masyarakat sipil untuk mendesain parlemen yang lebih terbuka, akuntabel, dan representatif.
BUKU SEPUTAR KETERBUKAAN INFORMASI
Hasil Uji Akses UU KIP di 9 Provinsi (2010), Catatan terhadap Kinerja KI Pusat 2009 – 2013 (2013), Menyempurnakan Komitmen Implementasi KIP pada Penyelenggara Pemilu (2012), Riset Putusan KI Tahun 2010 – 2016 (2017), Mengaktivasi Rasionalitas Pemilih Melalui Keterbukaan Informasi (2018), dan Panduan Implementasi UU KIP di Bawaslu (2018).
BUKU SEPUTAR PEMILU
Ayo Memilih Cerdas (2008), Cara Hitung Kursi 2014 (2014), Pendapilan Berbasis Kohesivitas (2017), Panduan Pilkada untuk Masyarakat Adat (2018), Mengelola Partisipasi Komunitas (2017), dan Panduan Sosialisasi untuk Pemilih Pemula (2019).
BUKU SEPUTAR PARLEMEN
Parlemen untuk Pemula (2009), Magang di Parlemen (2014), Usulan Publik untuk Revisi UU Migas (2012), Mendorong Efektivitas Parlemen (2012), Mendorong Penyederhanaan Partai Politik di Parlemen (2017), Politik Representasi Masyarakat Adat (2017), EITI in Indonesia (2012), dan Pemetaan Keterbukaan Informasi di Parlemen (2017).
MODUL
Menyemarakkan Demokrasi Desa (2012), Seni Mengelola dan Melayani Informasi Publik di KPU (2014), Seni Mengelola dan Melayani Informasi Publik di Bawaslu (2018), Seni Mengolah Informasi Publik (2017), Pelatihan Parlemen Pemuda (2007), Mengelola Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (2015), Panduan DPRD untuk Pengawasan Implementasi UU KIP (2017), Pertambangan Pasca Perubahan UU Pemda (2016), dan Panduan Penggunaan SIMSI Komisi Informasi (2019).
PROGRAM-PROGRAM IPC
1. Parlemen Pemuda – Youth Parliament, 2005-2006, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Donor: Partnership, NDI, Komisi Uni Eropa
2. Internship For Freshgraduate, Februari 2007 – April 2008, Jakarta, NDI
3. Penguatan Kapasitas DPR RI dan Pemerintah dalam Pembahasan Revisi Paket UU Bidang Politik, Sebagai Alat Untuk Memperjuangkan Usulan Publik, September 2007 – Desember 2008, Jakarta, Semarang, Bali, Gorontalo, Bengkulu, LSPP, PSHK, CETRO, Pattiro Semarang, Sloka Institute Bali, LP2G Gorontalo, KBH Bengkulu. Donor: Partnership
4. Orientasi Parlemen Pemuda dan Penulisan Buku “Parlemen for Beginner”, Desember 2008 – Mei 2009, Bandung, Malang, BIGS Bandung dan Pattiro Malang. Donor: TIFA Foundation
5. Program “Enhancing CSO’s Role And Participation In Monitoring The KPU, Performance And Campaign Fund Of Political Parties, Februari 2009 – Juli 2009, Jakarta. Donor: Partnership
6. “Enhancing Political Representation and Participation to Improve Participation and to Enhance Responsiveness and Accountability of the Political System, within the Context of Local Elections or Leading up to National Elections in 2009”, Januari 2009 – Juli 2010, Semarang, Pontianak, Bali, Makasar, Sulawesi Barat, Pattiro Semarang, JaRI Pontianak, Sloka Institute dan LSKP Makasar. Donor: Komisi Uni Eropa
7. Pemantauan Partisipatif Pilpes/Wapres 2009, Juli 2009, 16 Kab/Kota, Panwaslu dan organisasi pemuda. Bawaslu
8. Pengembangan Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Akses Masyarakat atas Informasi Publik, Desember 2009 – Desember 2010, Serang, Semarang, Malang, Garut, Pontianak, Bali, Padang, Bengkulu, Palu, Pattiro Serang, Semarang, dan Malang, Garut Governance Watch, JaRI Kalbar, Sloka Institute, Univ. Andalas, Univ. Bengkulu, LPSHAM Sulteng. Donor: TIFA Foundation
9. Consultation with Political Parties to Obtain Commitment for Reform, Conduct Rapid Assessment of the Political Party Organizations, and Conduct Public and Media Advocacy for the Revison of Law No. 22 Year 2007 on Electoral Management Body, Januari 2010 – Mei 2010, Jakarta. Donor: Partnership
10. Advokasi Publik Perubahan Paket UU Bidang Politik, September 2010 – Agustus 2011, Jakarta, Cetro, KRHN. Donor: Partnership
11. Training Program for NGO representatives that provide technical assistance and capacity building to Indonesia MPs, November 2010 – Mei 2011, Jakarta. Donor: Revenue Watch Institute (RWI)
12. Enhancing Public Participation on Implementation of Law No. 14/2008, Public Information Disclosure, Desember 2010 – Juni 2011, Surabaya, Bandung, Solo, Lakpesdam NU Jawa Timur, Pattiro Solo, BIGS Bandung. Donor: ANSA – East Asia and The Pacific
13. Enhancing Representation Function of DPRD Members through Civic Education for Youth Political Party Cadres and Building Relation Between DPRD Members and Their Constituents, Desember 2010 – Maret 2012, Makassar, Bali, Mataram, Semarang, LSKP Makassar, Sloka Institue Bali, Somasi NTB, Pattiro Semarang. Donor: Komisi Uni Eropa
14. Internship, Build A Bridge Between Constituents and Parliament Member, Mei 2011 – Mei 2012, Jakarta, Serang, Semarang, Bali, Banjarmasin, Solo, Pattiro Serang, Pattiro Semarang, Sloka Institute, LPMA Kalsel, Pattiro Solo. Donor: NDI
15. Pengembangan website www.kebebasaninformasi.org, 2013 – 2014, Jakarta. Donor: TIFA Foundation
16. Advokasi Rekrutmen Komisi Informasi Periode Kedua, 2013 – 2014, Jakarta. Donor: The Asia Foundation
17. Mendorong Transparansi Sektor Industri Ekstraktif di Asia Tenggara, 2012 – 2014, Indonesia, Timor Leste, Kamboja, Philippina, Vietnam, Pan Nature Vietnam, CRRT Kamboja, Bantaykita Philippina, Refsa Insititute Malaysia, PWYP, Article 33, IESR. Donor: Revenue Watch Institute
18. Advokasi Perubahan RUU MD3, 2013 – 2014, Jakarta. Donor: Prorep
19. Mengawal akselerasi keterbukaan informasi publik, Desember 2013 – Agustus 2014. Donor: TAF – Setapak
20. Implementasi KIP pada Pemilu, 2013 – 2015, Jakarta, Jawa Timur, Aceh dan Sulawesi Selatan, KIPP Jatim, MATA Aceh, YASMIB Makassar. Donor: The Asia Foundation
21. Seat Allocation, 2014, Jakarta. Donor: IFES
22. Inisiatif Omnibus UU Pemilu (Konsorsium with Perludem), 16 Januari 2014 – 15 Juli 2014. Donor: IFES – Omnibus
23. Advokasi Perubahan Regulasi DPR RI dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI, 26 November 2014- 23 Februari 2015. Donor: Kemitraan
24. Memperkuat Pelayan Informasi Publik di KPU, Juni 2015 – Maret 2016. Donor: TAF – ICE
25. Penguatan Representasi Minoritas di Parlemen, 2016 – 2017, Jakarta. Donor: Tifa Foundation
26. Riset “Mendorong Keterwakilan Masyarakat Adat dengan Rekayasa Sistem Pendapilan” 2017, Jakarta. Donor: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
27. Penyusunan Revisi Perki Pemilu, 2018 – 2019. Donor: Tifa Foundation
28. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi Komisi Informasi, 2018-2019. Donor: USAID – Cegah.