Buku Tata Kelola dan Optimalisasi Aspirasi Transisi Energi Berkeadilan di Parlemen disusun untuk menjawab satu persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia hari ini: bagaimana memastikan suara masyarakat benar-benar menjadi fondasi kebijakan publik, khususnya dalam agenda besar dan kompleks seperti transisi energi. Transisi energi bukan semata soal pergantian sumber energi fosil ke energi terbarukan, melainkan sebuah transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat—mulai dari pekerja sektor batubara, komunitas adat, kelompok rentan, hingga pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Dalam konteks tersebut, parlemen memegang peran kunci sebagai institusi representasi rakyat. Namun, praktik penyerapan aspirasi yang masih bersifat umum, sporadis, dan kurang tematik kerap membuat aspirasi publik kehilangan daya dorongnya dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Buku ini berangkat dari kritik atas kondisi tersebut, sekaligus menawarkan kerangka konseptual dan operasional untuk memperbaiki tata kelola penyerapan aspirasi agar lebih terarah, inklusif, dan berdampak nyata pada kebijakan transisi energi berkeadilan.
Melalui pembahasan teori representasi politik, kerangka konstitusional, dinamika kebijakan energi dan perubahan iklim, hingga strategi penyerapan aspirasi tematik, buku ini menunjukkan bahwa aspirasi publik bukan sekadar pelengkap prosedural, melainkan sumber pengetahuan kebijakan yang setara dengan data teknokratis dan kajian akademik. Buku ini juga menguraikan bagaimana aspirasi tersebut dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan parlemen, sehingga kebijakan transisi energi tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil secara sosial.
Dengan dilengkapi praktik baik dan studi kasus dari dalam dan luar negeri, buku ini diharapkan menjadi rujukan praktis bagi anggota parlemen, staf pendukung, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengawalan transisi energi. Pada akhirnya, buku ini adalah ajakan untuk memperkuat demokrasi substantif—di mana parlemen tidak sekadar menampung aspirasi, tetapi mampu mengolah, mengorkestrasi, dan menerjemahkannya menjadi kebijakan publik yang berpihak pada keadilan dan keberlanjutan.
Selengkapnya untuk akses buku bisa klik –> download
