Lebih dari satu dekade penerapan sistem proporsional terbuka telah membawa demokrasi elektoral Indonesia ke dalam persimpangan penting. Alih-alih memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan pemilih, praktik sistem ini justru melahirkan berbagai distorsi…
Buku Tata Kelola dan Optimalisasi Aspirasi Transisi Energi Berkeadilan di Parlemen disusun untuk menjawab satu persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia hari ini: bagaimana memastikan suara masyarakat benar-benar menjadi fondasi kebijakan publik, khususnya…
Potret Kinerja DPR RI di Masa Sidang I 2025–2026: Dominasi Fungsi Anggaran dan Defisit Transparansi Pemantauan kinerja DPR RI pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 (15 Agustus–9 Oktober 2025) menunjukkan kecenderungan…
Indonesian Parliamentary Center (IPC) merilis laporan pemantauan kinerja DPR RI pada Masa Sidang IV tahun pertama DPR, sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas parlemen. Laporan ini menyoroti: Dominasi fungsi…
Masa Sidang III DPR RI Periode 2024–2029 berlangsung pada 22 April hingga 27 Mei 2025. Dalam kurun waktu ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menunjukkan gejala yang berulang dari periode-periode sebelumnya, yakni…
1. Fungsi Legislasi tergolong Abusive Pada masa sidang II, kinerja legislasi DPR masih tergolong Abusive Law Making atau ugal-ugalan dalam merumuskan Undang Undang tanpa transparansi, partisipasi dan akuntabel. Meski Badan Legislasi (Baleg)…