Ahmad Hanafi bergabung di IPC pada tahun 2007, atau setahun setelah IPC didirikan. Hanafi terlibat dalam berbagai advokasi UU. Antara lain, UU MD3, UU Migas, UU Aparatur Sipil Negara. Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga aktif sebagai fasilitator dan trainer di sejumlah LSM dan Badan Publik Pemerintah Hanafi juga berhasil membangun kemitraan bersama DPR RI periode 2014-2019 untuk mengembangkan Open Parliament. (email: hanafie.pati@gmail.com).
Sepanjang 2017, DPR RI melaksanakan sejumlah program untuk membangun relasi dengan masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan citra DPR RI di tengah kegaduhan politik oleh Anggota…
Oleh: Ahmad Nurcholis[1] Keputusan Mahkamah Agung untuk melantik pimpinan baru DPD kini menjadi polemik dalam hukum ketatanegaraan. Sebelumnya MA sendiri membatalkan Tatib DPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang masa jabatan pimpinan dari…
DPR kembali disorot publik. Apalagi kalau bukan soal E-KTP. Proses penganggaran yang tidak transparan dan komitmen partai terhadap tata kelola pemerintah yang bersih menjadi penyebab utamanya. Semenjak tahun 2004 sampai tahun 2013 saja ada…
Oleh: Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Dua tahun masa bakti wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah masih memperlihatkan potret buram yang memiriskan bagi publik. Bukan hanya karena kepercayaan publik yang…
Memasuki tahun ketiga, banyak Anggota DPR tersandung korupsi, pelanggaran kode etik, hingga pelanggaran pidana. Semua berlalu begitu saja. Majlis Kehormatan Dewan kurang berfungsi maksimal. Partai Politik seolah melindungi anggotanya. DPR harus memperbaiki standar…
Pengangkatan Anggota Komisi Informasi, termasuk di periode yang kedua, harus melalui proses seleksi. Demikian inti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang disampaikan Majelis Hakim di gedung MK (7/2/17). Putusan ini merupakan respon…