SARASEHAN KMAN-V 2017 Partisipasi Politik Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia; Menyongsong PILKADA serentak 2018 & PEMILU 2019

Bagi Masyarakat Adat, meningkatkan partisipasi politik merupakan salah satu agenda penting yang harus diperjuangkan. Komunitas-komunitas Masyarakat Adat menyadari bahwa politik merupakan arena penting untuk memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Adat. Memastikan bahwa Pemilu sebagai alat politik dapat berjalan secara demokratis merupakan keharusan. Oleh sebab itu, kegiatan Sarasehan KMAN-V 2017 merupakan agenda yang diinisiasi oleh IPC, Perludem, dan AMAN guna menjelaskan pengalaman partisipasi politik Masyarakat Adat dalam berbagai arena elektoral beserta tantangannya, merumuskan apa yang perlu diperkuat oleh Masyarakat Adat dari strategi elektoral yang telah ada, serta membicarakan bagaimana peluang dan posisi Demokrasi ala Masyarakat Adat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Karena, sebagaimana kita tahu, telah sekian lama kata “pembangunan” menjadi momok bagi masyarakat adat. Berbagai kebijakan negara baik itu dalam skala nasional dan daerah telah mencerabut hak-hak masyarakat adat dan menyebabkan mereka menderita. Pembangunan kemudian dipandang sebagai agresi karena menjadi pembenaran atas perampasan wilayah, tanah dan sumberdaya milik masyarakat adat tanpa persetujuan mereka. Hal ini mengakibatkan palanggaran HAM, pemiskinan, semakin menjauhkan masyarakat adat dari akses terhadap layanan publik dan bahkan beberapa kelompok masyarakat adat berada dalam situasi menuju kepunahan.  Proses ini terjadi sedikit banyak karena masyarakat adat absen dalam proses politik formal.