email: admin@ipc.or.id | Telp: (021) 8353626

Logo IPC transparan kecil

Indonesian Parliamentary Center (IPC) merupakan organisasi masyarakat sipil atau non government organization (NGO), yang fokus pada penguatan parlemen, sistem pemilu, partai politik, masyarakat sipil serta mendorong parlemen dalam memperkuat posisi dan peran kelembagaan.

IPC berdiri pada 8 Juli 2005 dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Per 31 Desember 2009, IPC telah diaudit oleh Auditor Independen “Liasta Surbakti & Rekan” (Certified Public Accountants Firm No. 98.1.0275). Pada 2009 auditor menyatakan bahwa laporan keuangan IPC disajikan secara wajar (free from bias and dishonesty and full disclosure).

IPC didirikan oleh personil yang berpengalaman dalam pengawasan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak era jatuhnya pemerintahan Soeharto dan juga berpengalaman dalam penguatan DPR  dalam kerangka konstitusi yang telah diperbaharui. IPC bertujuan untuk mengkaji perlunya perubahan struktur di DPR dalam menyusun dan mengesahkan legislasi, pengawasan dan pengesahan anggaran nasional, juga pengawasan kinerja pemerintah. Salah satu kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi ini adalah kemampuan berinteraksi dengan warga negara.

Hasil Audit Lembaga

Per 31 Desember 2009, IPC telah diaudit oleh Auditor Independen “Liasta Surbakti & Rekan” (Certified Public Accountants Firm No. 98.1.0275). Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan IPC disajikan secara wajar (free from bias and dishonesty and full disclosure).

Buku Yang Diterbitkan

  1. Parlemen Untuk Pemula (2009), atas dukungan TIFA Foundation.
  2. Pantauan Proses Pembahasan UU Pemilu Legislatif  (2009), diterbitkan bersama oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penyempurnaan UU Pemilu Legislatif, atas dukungan Partnership.
  3. Panduan Memilih Cerdas. Ayo Memilih! Apa dan Bagaimana Pemilu 2009  (2008), diterbitkan bersama oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penyempurnaan UU Pemilu Legislatif, atas dukungan Partnership, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
  4. Laporan Tahunan Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik (2010), atas dukungan TIFA Foundation.
  5. Magang di DPR (2012), atas dukungan National Democratic Institute
  6. Efektifitas Parlemen (2012), atas dukungan National Democratic Institute
  7. Gagasan Perubahan RUU Migas (2012), atas dukungan National Democratic Institute
  8. Evaluasi Komisi Informasi periode pertama (2013), atas dukungan The Asia Foundation
  9. Hasil Uji Akses UU KIP di 9 Provinsi (Tifa, 2010).
  10. Catatan terhadap Kinerja KI Pusat 2009 – 2013. (Tifa, 2011).
  11. Panduan Bagi DPRD: Bagaimana mengawasi implementasi KIP di Provinsi (TAF, 2017).
  12. Modul – Seni Mengelola dan Melayani Informasi Publik di KPU (TAF, 2014).
  13. Menakar Ulang Makna Parlemen Modern (Majalah Parlementaria DPR RI, Agustus 2017)
  14. Makalah – Pro-active disclosure Legislasi di DPR RI (Desember, 2016).

 

Program yang telah dilaksanakan IPC

No

Program

Periode

Area Program

Mitra

Lembaga Pendukung

1 Parlemen Pemuda – Youth Parliament 2005-2006 Jakarta Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Partnership, NDI, Komisi Uni Eropa
2 Internship For Freshgraduate Februari 2007 – April 2008 Jakarta NDI
3 Penguatan Kapasitas DPR RI dan Pemerintah dalam Pembahasan Revisi Paket UU Bidang Politik, Sebagai Alat Untuk Memperjuangkan Usulan Publik September 2007 – Desember 2008 Jakarta, Semarang, Bali, Gorontalo, Bengkulu LSPP, PSHK, CETRO, Pattiro Semarang, Sloka Institute Bali, LP2G Gorontalo, KBH Bengkulu Partnership
4 Orientasi Parlemen Pemuda dan Penulisan Buku “Parlemen for Beginner” Desember 2008 – Mei 2009 Bandung, Malang BIGS Bandung dan Pattiro Malang TIFA Foundation
5 Program “Enhancing CSO’s Role And Participation In Monitoring The KPU, Performance And Campaign Fund Of Political Parties Februari 2009 –  Juli 2009 Jakarta Partnership
6 Enhancing Political Representation and Participation to Improve Participation and to Enhance Responsiveness and Accountability of the Political System, within the Context of Local Elections or Leading up to National Elections in 2009” Januari 2009 – Juli 2010 Semarang, Pontianak, Bali, Makasar, Sulawesi Barat Pattiro Semarang, JaRI Pontianak, Sloka Institute dan LSKP Makasar Komisi Uni Eropa
7 Pemantauan Partisipatif Pilpes/Wapres 2009 Juli 2009 16 Kab/Kota Panwaslu dan organisasi pemuda Bawaslu
8 Pengembangan Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Akses Masyarakat atas Informasi Publik. Desember 2009 – Desember 2010 Serang, Semarang, Malang, Garut, Pontianak, Bali, Padang, Bengkulu, Palu Pattiro Serang, Semarang, dan Malang, Garut Governance Watch, JaRI Kalbar, Sloka Institute, Univ. Andalas, Univ. Bengkulu, LPSHAM Sulteng TIFA Foundation
9 Consultation with Political Parties to Obtain Commitment for Reform, Conduct Rapid Assessment of the Political Party Organizations, and Conduct Public and Media Advocacy for the Revison of Law No. 22 Year 2007 on Electoral Management Body Januari 2010 – Mei 2010 Jakarta Partnership
10 Advokasi Publik Perubahan Paket UU Bidang Politik September 2010 – Agustus 2011 Jakarta Cetro, KRHN Partnership
11 Training Program for NGO representatives that provide technical assistance and capacity building to Indonesia MPs November 2010 – Mei 2011 Jakarta Revenue Watch Institute (RWI)
12 Enhancing Public Participation on Implementation of Law No. 14/2008, Public Information Disclosure Desember 2010 – Juni 2011 Surabaya, Bandung, Solo Lakpesdam NU Jawa Timur, Pattiro Solo, BIGS Bandung ANSA – East Asia and The Pacific
13 Enhancing Representation Function of DPRD Members through Civic Education for Youth Political Party Cadres and Building Relation Between DPRD Members and Their Constituents Desember 2010 – Maret 2012 Makassar,  Bali, Mataram, Semarang LSKP Makassar,  Sloka Institue Bali, Somasi NTB, Pattiro Semarang Komisi Uni Eropa
14 Internship, Build A Bridge Between Constituents and Parliament Member Mei 2011 – Mei 2012 Jakarta, Serang, Semarang, Bali, Banjarmasin, Solo Pattiro Serang, Pattiro Semarang, Sloka Institute, LPMA Kalsel, Pattiro Solo NDI
15 Pengembangan website www.kebebasaninformasi.org 2013 – 2014 Jakarta TIFA Foundation
16 Advokasi Rekrutmen Komisi Informasi Periode Kedua 2013 – 2014 Jakarta The Asia Foundation
17 Mendorong Transparansi Sektor Industri Ekstraktif di Asia Tenggara 2012 – 2014 Indonesia, Timor Leste, Kamboja, Philippina, Vietnam Pan Nature  Vietnam, CRRT Kamboja, Bantaykita Philippina, Refsa Insititute Malaysia, PWYP, Article 33, IESR Revenue Watch Institute
18 Advokasi Perubahan RUU MD3 2013 – 2014 Jakarta Prorep
19 Implementasi KIP pada Pemilu 2013 – 2015 Jakarta, Jawa Timur, Aceh dan Sulawesi Selatan KIPP Jatim, MATA Aceh, YASMIB Makassar The Asia Foundation
20 Seat Allocation 2014 Jakarta IFES