Author / arif adiputro
-
![]()
Masyarakat Sipil Sebut RUU EBT Tak Menjawab Persoalan Utama Energi Terbarukan
Jakarta, 9 April 2021 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR untuk memberikan saran dan catatan terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT),…
-
![]()
Buku Politik Representasi Masyarakat Adat
Tiga belas tahun sebelum merdeka, Bung Hatta menulis bahwa demokrasi bukan saja tentang pemilu, tetapi sebuah tindakan politik yang harus dipertanggungjawabkan. Demokrasi yang sehat, kata beliau, menghadirkan kesetaraan, persamaan, dan kemerdekaan. Kesetaraan,…
-
![]()
Laporan Pemantauan Tahun Sidang 2020 – 2021 DPR RI “Catatan Legislasi Tahun 2020 dan Outlook Legislasi 2021”
Tahun 2020 bagi DPR RI menjadi tahun yang paling berkesan. Bagaimana tidak, Tahun Sidang 2020 ini DPR RI sebagai cabang kekuasaan legislasi mencatatkan sejumlah perubahan dan capaian yang signifikan. Perubahan di DPR…
-
![]()
Keterkaitan UU Pemilu dan UU MD3 dalam Kerangka Efektifitas Kinerja Parlemen dan Relasi dengan Konstituen
Urusan bernegara kian hari kian berkembang. Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai representasi masyarakat dituntut untuk mampu menjawab masalah yang berkembang dalam berbagai urusan tersebut dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu DPR harus mampu…
-
![]()
Press Release Pertimbangkan Proporsionalitas dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021
Pada hari ini (25/11) Pukul 19.00 WIB, DPR RI akan melakukan penetapan RUU Prolegnas Prioritas Tahunan 2021. Sebelumya DPR, Pemerintah, dan DPD telah melakukan evaluasi dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan pada rapat kerja tripartit (23/11). Beberapa…
-
![]()
LAPORAN MASA SIDANG IV TAHUN PERTAMA FUNGSI ANGGARAN DPR RI “Hilangnya Peran DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran di sektor penanganan bencana pandemi Covid-19”
Dalam fungsi anggaran DPR memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, Pendidikan, Kesehatan dan…
-
![]()
DPR Diminta Tak Ambil Keputusan Strategis Selama Pandemi Covid-19
JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk tidak mengambil keputusan yang strategis selama pandemi Covid-19. Hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19, termasuk pengesahan undang-undang yang tak berhubungan dengan…
-
![]()
RUU HIP Mestinya Ditarik Dulu dari Prolegnas, Baru Ajukan RUU BPIP
JAKARTA – DPR dan pemerintah telah sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebagai gantinya, pemerintah mengusulkan RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Koordinator Indonesia Parliamentary Center…
-
![]()
Menuai Sorotan, Gaduh Parlemen Belum Akan Surut
JAKARTA – Fungsi legislasi DPR tak henti menuai sorotan. Kegaduhan yang dipicu parlemen tidak berhenti dengan menggulirkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Terbaru, DPR menarik sejumlah rancangan undang-undang dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020,…
-
![]()
[LAPORAN PEMANTAUAN] Masa Sidang III Tahun 1 DPR RI (30 Maret 2020 – 12 Mei 2020) “Jawaban DPR dalam menghadapi Pandemi Covid-19”
Berbeda dari Masa Sidang sebelumnya, Masa Sidang III Tahun 2020 harus dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19. Tidak bisa berkompromi, DPR harus melakukan perubahan metode kerja agar dapat terus menjalankan fungsinya. DPR yang selama…
-
![]()
POLICY BRIEF Maksimalkan Fokus Fungsi Tim Pengawas Covid-19 DPR RI
Hingga 22 April 2020, wabah Covid-19 di Indonesia berlangsung selama 46 hari sejak pengumuman Pemerintah pada 2 Maret 2020. Angka posotif corona mencapi 7.135 orang. Pertengahan Maret, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Penanganan…
-
![]()
(LAPORAN PEMANTAUAN) Masa Sidang II Tahun 1 DPR RI (13 Januari 2020 – 27 Februari 2020) “Terbatasnya Ruang Gerak Peran Oposisi Parlemen”
Ruang gerak peran oposisi di parlemen terbatas. Penguasaan kursi pimpinan AKD oleh peran koalisi-oposisi tidak seimbang, ditambah maraknya pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan semakin menekan peran oposisi. Transparansi yang diharapkan menjadi pintu…
Recent Comments