Menjadi Repository Parlemen Indonesia, itu cita-cita awal para pendiri lembaga ini. Karena itulah, diberi nama Indonesian Parliamentary Center (IPC). Harapannya, repository dihasilkan dari kajian terkait kelembagaan, fungsi, dan sistem pendukung parlemen. Inilah basis untuk penguatan parlemen dan partisipasi masyarakat.


Cikal-bakal IPC diawali dari program pemantauan parlemen yang dikelola Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Tahun 2005, sejumlah aktivisnya membangun IPC untuk fokus pada penguatan parlemen.


Pada perkembangannya, IPC melakukan advokasi sejumlah undang-undang terkait penguatan kelembagaan parlemen dan beberapa isu sektoral. Sejak tahun 2017, IPC bekerjasama dengan DPR untuk mengembangkan Open Parliament, sebuah inisiatif global yang mengkolaborasikan parlemen dan masyarakat sipil untuk mendesain parlemen yang lebih terbuka, akuntabel, dan representatif.


Prolegnas 2014-2019

Terdaftar 189
Disahkan 26
Proses 163

Capaian Tahunan

  • Sah
  • Proses

Inisiator RUU Prolegnas

  • DPR
  • Pemerintah
  • DPD
  • DPR/Pem
  • DPR/DPD
  • DPR/Pem/DPD
  • Pem/DPD

RUU Baru Vs Perubahan

RUU Baru: 94
RUU Perubahan: 95

RUU Perubahan: Dalam Prolegnas, ada yang diberi judul RUU Perubahan, ada yang tidak diberi judul RUU Perubahan, namun dibentuk untuk mengubah UU sebelumnya yang judul/materinya serupa.

Tema RUU Prolegnas

  • Pertahanan
  • Kelembagaan
  • Kewilayahan
  • Energi
  • Politik
  • Ekonomi
  • Agraria
  • ASN/Pejabat
  • Kesehatan
  • Pend, Agm, Kel
  • Infrastruktur
  • Wisata & Seni
  • Hak Warga
  • Sistem Hukum

Diklasifikasikan IPC dari data Prolegnas 2014-2019. Di luar RUU Kumulatif. Klik

Berita

Berita seputar parlemen dan kegiatan pegiat Indonesian Parliamentary Center

PANDUAN PILKADA UNTUK MASYARAKAT ADAT

Buku ini merupakan rangkaian buku sebelumnya, “Politik Representasi Masyarakat Adat” dan “Pendapilan Berbasis Kohesivitas Adat” yang mencoba memberikan kontribusi untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Adat. Buku ini merupakan penyajian ulang dari bahasa hukum (Peraturan Perundang-Undangan) menjadi bahasa yang sesederhana mungkin agar mudah dipahami. UU dimaksud mengacu pada UU No. 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua…

POLITIK REPRESENTASI MASYARAKAT ADAT

Setelah 72 tahun merdeka, representasi masih menjadi problem kita sebagai sebuah bangsa. Salah satunya menimpa masyarakat adat. Padahal eksistensi mereka telah ada sebelum Indonesia merdeka, jumlah mereka pun cukup besar tersebar di seluruh Indonesia. Faktor paradigma negara terhadap masyarakat adat, adalah penyebab dasarnya. Inilah yang abai diterjemahkan dalam proses politik. Misalnya, pemilu yang hanya mengakui…

REVIEW AKTIVASI BRAND DPR 2017 (MAJALAH PARLEMENTARIA)

Sepanjang 2017, DPR RI melaksanakan sejumlah program untuk membangun relasi dengan masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan citra DPR RI di tengah kegaduhan politik oleh Anggota DPR. Meminjam istilah dunia pemasaran, hal ini disebut dengan “aktivasi brand.” Bedanya, aktivasi brand pada lembaga bisnis, biasanya diamini dan dilaksanakan oleh seluruh…

KOMPOSISI KURSI ANGGOTA DPR RI 2019 – 2024 DAN KOMPOSISI PARTAI PENDUKUNG PEMERINTAH VS PARTAI OPOSISI

  • PDIP
  • GOLKAR
  • GERINDRA
  • NASDEM
  • PKB
  • DEMOKRAT
  • PKS
  • PAN
  • PPP
Government Parties: 349
Oposition Parties: 226
Pasal 427 UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa Ketua DPR dijabat anggota dari partai dengan kursi terbanyak I. Empat wakil ketua dijabat anggota DPR dari partai peraih kursi terbanyak II, III, VI, dan V.

Dengan demikian, Ketua DPR dijabat oleh anggota PDIP, sementara para Wakil Ketua dijabat oleh anggota DPR dari Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan Demokrat.

Sebuah tantangan bagi DPR, untuk menjaga objektivitas dan daya kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Mitra Kami

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Apa Program IPC Tahun 2019?

  1. Pembuatan Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Perki No. 1 Tahun 2019). Didukung oleh TIFA Foundation.
  2. Pembuatan Aplikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara Online (Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi – SIMSI) Komisi Informasi Pusat RI. Didukung oleh Program CEGAH USAID.
  3. Penyusunan Perki dan Standar Operasional Prosedur mengenai Permohonan Penyelesaian Sengke Informasi Secara Online Komisi Informasi. Didukung oleh Program CEGAH USAID.
  4. Pengembangan Open Parliament Indonesia. Didukung oleh Tifa Foundation.
  5. Pengembangan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu RI. Kerjasama IPC dan Bawaslu RI.

Apakah IPC Masih Menyelenggarakan Program Magang di DPR?

Saat ini, IPC tidak menyelenggarakan program Magang di DPR yang didanai lembaga donor. Namun IPC bersedia untuk membantu pihak yang ingin magang berupa peningkatan softskill yang dibutuhkan selama magang dan tools evaluasi magang.


Apa Saja Koalisi yang Diikuti IPC?

  1. Freedom of Information Network Indonesia (FoINI)
  2. Publish What You Pay (PWYP)
  3. Pemilu Berintegritas
  4. Perlindungan Data Pribadi

Apa saja Layanan IPC untuk Publik/Badan Publik?

  1. Pelatihan Parlemen untuk Pemuda
  2. Pelatihan Magang di Parlemen
  3. Pelatihan untuk Masyarakat; Seni Mengolah Informasi Publik
  4. Pelatihan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Pengecualian Informasi, Daftar Informasi Publik, Pelayanan Informasi, Proactive Disclosure)
  5. Training for Trainer/Training for Fasilitator
  6. Pembuatan Aplikasi Permohonan Informasi secara Online