Kembalikan Uang Rakyat!

Oleh: Arbain, Asisten Anggota DPR RI (Kini, Staf IPC). Tulisan dimuat di Koran Tempo, 25 Februari 2007

Bagi sebagian besar orang, menjadi anggota Dewan adalah investasi karena untuk bisa terpilih harus melewati syarat loyalitas pada partai yang antara lain diukur dari nominal rupiah, belum lagi ongkos politik ketika kampanye. Saat terpilih, gerogotan partai dan berbagai proposal siap menanti. Di sisi lain, tuntutan lifestyle sebagai strata terhormat membutuhkan konsekwensi pemberhalaan komoditas yang luar biasa. Apalagi, kita berada di zaman yang kata Ernest Gellner, kehormatan dan kesetiaan warga, tergantung pada dua hal, kemakmuran dan ekonomi.

Akumulasi beban ini mendorong anggota Dewan untuk mencari celah tambahan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2006 tentang alokasi dana tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional anggota DPRD semula diharapkan bisa mengencangkan pundi-pundi pribadi. Namun malang tak dapat ditolak, hanya seumur jagung, “hadiah dari langit” ini harus segera dipulangkan. Presiden SBY sendiri mengaku kecolongan dengan munculnya pasal 14 d tentang pembayaran rapel tersebut, sebagaimana diungkapkan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana pada sebuah acara di DPR RI (Jum’at, 02/02/07) setelah sehari sebelumnya bertemu Presiden. Meski demikian menurut Denny, Presiden tetap harus bertanggungjawab.

Penolakan publik terhadap PP 37 ini, bukan seperangkat wacana tanpa alasan nyata. Secara hukum, PP ini terindikasi menyalahi UU Keuangan Negara, karena menurut UU tersebut, penggunaan uang itu harus berbasis kinerja. Apakah benar para anggota DPRD ini membutuhkan tunjangan komunikasi. Bagaimana rasionalisasi alasan ini, setidaknya pada tataran konsep. Hal ini tidak ada. Selain itu, PP ini juga jelas melanggar UU No 10/2004 tentang Pembuatan peraturan Perundangan, yang melarang pemberlakuan surut.

Apalagi selama ini tidak ada mekanisme dimana publik (setidaknya pada daerah pemilihan bersangkutan) bisa mengontrol penggunaan dana para anggota DPRD, yang terkait kepentingan konstituen. Penambahan tunjangan tanpa melakukan pembenahan akuntabilitas ini sama saja merelakan uang untuk disalahgunakan. Kemudian masalah prioritas dan kepatutan. Dalam kondisi rakyat yang prihatin ditimpa berbagai musibah, pantaskah mereka meminta tunjangan yang notebene uang rakyat untuk kepentingan tidak jelas. Padahal rakyat memerlukan dana tersebut untuk kepentingan yang lebih nyata dan mendesak.

Ketegasan Pemerintah dan Kontrol Publik

Saat ini, kita menikmati sebuah pertunjukan yang mengharu-birukan perasaan sekaligus lucu tapi membuat geram. Tunjangan komunikasi yang memang bebas tafsir tersebut dijadikan uang muka mobil baru, rumah dan bayar utang. Wajar jika para anggota DPRD gusar pada instruksi pengembalian dana rapel tersebut. PP 37 sendiri merupakan hasil kreatifitas tingkat tinggi. Bahkan ada DPRD yang telah mengantisipasi turunnya PP ini melalui APBN-Perubahan jauh sebelumnya, agar tidak mengalami kesulitan saat pencairan.

Bisa dibayangkan, isi kepala mereka yang telah mengeluarkan modal besar untuk terpilih menjadi anggota Dewan. Tentu tak jauh dari logika pengusaha. Apalagi budaya malu di kalangan pejabat dan anggota Dewan kita memang telah meluntur, sehingga suara resah rakyat atau dalam istilah Jimm Reid, jeritan-jeritan manusia korban kekuatan politik-ekonomi yang buta hanya dipandang sebagai riak demokrasi biasa. Padahal prinsip demokrasi bukan hanya membebaskan ranah publik dengan keragaman wacana dan tuntutan tapi juga kesediaan mendengarkannya dan berdialog.

Pengembalian dana rapelan ala kredit lunak tanpa bunga adalah bentuk keringanan terhadap anggota DPRD. Namun Presiden SBY juga harus menebus kesalahannya ini dengan bersikap lebih tegas karena pada kenyataannya pemakaian dana rapelan tersebut pun tidak pada tempatnya. Pemotongan gaji atau penyitaan barang adalah cara alternatif untuk menyelamatkan uang rakyat. Juga perlu diumumkan ke media massa supaya diketahui publik, siapa saja yang sudah, belum atau sedang “mencicil” pengembalian uang rakyat ini. Sebuah pelajaran berharga agar mereka berhati-hati terhadap serupiah pun uang rakyat.

Tanpa tekanan publik, hanya di republik mimpi, para anggota DPRD menolak PP 37 ini atau mengembalikan uang yang telah mereka terima. Di sisi lain, pengembalian uang dengan lagak pamer kesucian perilaku yang dipertontokan anggota DPRD tidak bisa menjadi tolok ukur tingkat empati. Kepekaan yang dipaksa instruksi partai bukanlah kepekaan. Pada kenyataannya mereka tetap menerima uang rapelan ini tanpa keberatan sebelum ada tekanan. Tindakan seperti ini hanya main “kucing-kucingan” yang melecehkan perasaan rakyat.

Kualitas demokrasi antara lain ditentukan seberapa besar keterlibatan rakyat dalam pengambilan berbagai keputusan penting menyangkut kehidupan berbangsa. Idealnya, para anggota DPRD memang melakukan terobosan mekanisme demokrasi agar lebih partisipatif. Persoalannya, kebuntuan ide ini bukan bersumber dari ketiadaan tunjangan komunikasi, tapi minimnya komitmen. Pembentukan rumah aspirasi secara khusus di daerah pemilihan atau melalui kantor cabang partai di tingkat desa hingga kabupaten, mengadakan pertemuan rutin dengan konstituen, menjadikan media massa sebagai medium pengelolaan pesan sehingga terbentuk pertukaran informasi dengan masyarakat, pada kenyataannya belum maksimal dijalankan oleh semua anggota DPRD.

Komunikasi politik seharusnya tidak selalu dimaknai dengan imbalan publisitas, tapi ia menjadi kewajiban setidaknya saat menjabat sebagai wakil rakyat. Budaya bisu (silent culture) masyarakat pada kehidupan politik adalah imbas dari tidak didirikannya bangunan komunikasi yang menjadi tugas para wakil rakyat. Setidaknya ada tiga sebab yang melatarbelakanginya. Pertama, profesionalitas dan kapasitas anggota DPRD yang tidak memadai. Kedua, ketidakpedulian. Ketiga, anggota DPRD sendiri adalah aktor dari kejahatan publik itu sendiri.

Bangsa ini memerlukan gerakan terstruktur untuk mendorong semangat pengawasan yang diinspirasi kalangan terdidik yang peduli dan bebas kepentingan sesaat. Untuk itu, civic education yang berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan agar masyarakat memahami hak, kewajiban dan cara mengambil hak saat ia dirampas, baik karena obius of power maupun karena berlindung di balik regulasi yang lahir karena permufakatan jahat sebagaimana munculnya PP 37 ini.

Mengakal-akali uang rakyat, bukan laku yang pantas bagi orang atau lembaga terhormat. Jika bercermin pada pendiri negeri ini, para anggota DPRD harusnya malu. Dalam sebuah surat Kepada Kantor Cabang Iuran Pembangunan Daerah Bogor 22 Januari 1969, Bung Hatta menulis, “..Untuk menambah biaya hidup, saya menerima jabatan yang tidak merugikan Negara, sebagai Guru Besar Luar Biasa pada universitas Padjajaran di Bandung dan Universitas Hasanuddin di Makassar, selain daripada mengarang-mengarang buku dengan brosur.”

Setelah wafat, keluarganya menemukan secarik kertas bertuliskan sebuah merk sepatu, yang amat beliau diinginkan semasa hidup. Namun hingga menutup mata, sepatu itu tak sanggup terbeli. Orang sebesar Bung Hatta, memang pernah meminta agar ada tambahan pensiunan bagi dirinya agar nilainya menjadi 50 persen dari gaji saat menjadi wakil presiden. Itu karena pensiunan yang diberikan memang sudah tidak layak. Jauh dari corak mental kapitalis seperti anggota DPRD sekarang. Benar kata Pramoedya Ananta Toer, kita adalah bangsa yang kerap melupakan sejarah.

Share your thoughts