Category / Siaran Press
-
![]()
DPR Diminta Tak Ambil Keputusan Strategis Selama Pandemi Covid-19
JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk tidak mengambil keputusan yang strategis selama pandemi Covid-19. Hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19, termasuk pengesahan undang-undang yang tak berhubungan dengan…
-
![]()
RUU HIP Mestinya Ditarik Dulu dari Prolegnas, Baru Ajukan RUU BPIP
JAKARTA – DPR dan pemerintah telah sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebagai gantinya, pemerintah mengusulkan RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Koordinator Indonesia Parliamentary Center…
-
![]()
Menuai Sorotan, Gaduh Parlemen Belum Akan Surut
JAKARTA – Fungsi legislasi DPR tak henti menuai sorotan. Kegaduhan yang dipicu parlemen tidak berhenti dengan menggulirkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Terbaru, DPR menarik sejumlah rancangan undang-undang dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020,…
-
![]()
TANTANGAN REFORMASI PARLEMEN: MENINGKATKAN EFEKTIVITAS FUNGSI LEGISLASI
Banyak pihak kecewa terhadap kinerja DPR RI Periode 2014-2019, terlebih pada akhir masa jabatannya memunculkan gelombang unjuk rasa dari mahasiswa dan unsur masyarakat lainnya. Berdasarkan kajian singkat Indonesia Parliamentary Center, ada total…
-
![]()
KI PUSAT RILIS SIMSI 2.0
Sebuah terobosan dilakukan Komisi Informasi Pusat untuk mempercepat layanan sengketa informasi. Lembaga negara mandiri yang juga berfungsi sebagai badan kuasi yudisial ini meresmikan pemakaian Sistem Manajemen Sengketa Informasi atau SIMSI versi 2.0…
-
![]()
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR Untuk Efektivitas Kinerja
“Membangun Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR yang Lebih Mampu Meningkatkan Efektifitas Kinerja DPR” Latar Belakang Polemik mengenai UU MD3 masih terus bergulir. Paska dilantiknya Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto isu…
-
Berkaca dari Kasus Korupsi E-KTP, Keterbukaan Parlemen Mendesak Diterapkan
DPR kembali disorot publik. Apalagi kalau bukan soal E-KTP. Proses penganggaran yang tidak transparan dan komitmen partai terhadap tata kelola pemerintah yang bersih menjadi penyebab utamanya. Semenjak tahun 2004 sampai tahun 2013 saja ada…
-
Catatan Kritis Atas Refleksi Masa Kerja Dua Tahun Wakil Rakyat
Oleh: Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Dua tahun masa bakti wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah masih memperlihatkan potret buram yang memiriskan bagi publik. Bukan hanya karena kepercayaan publik yang…
-
Evaluasi Dua Tahun DPR: Kepercayaan Publik Rendah, Integritas Makin Dipertanyakan, DPR Mesti Memperbaiki Standar Integritas
Memasuki tahun ketiga, banyak Anggota DPR tersandung korupsi, pelanggaran kode etik, hingga pelanggaran pidana. Semua berlalu begitu saja. Majlis Kehormatan Dewan kurang berfungsi maksimal. Partai Politik seolah melindungi anggotanya. DPR harus memperbaiki standar…
-
Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi Tanpa Seleksi Ulang, Mahkamah Konstitusi Nyatakan Inkonstitusional dan Melanggar Pasal 30 dan 32 UU KIP
Pengangkatan Anggota Komisi Informasi, termasuk di periode yang kedua, harus melalui proses seleksi. Demikian inti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang disampaikan Majelis Hakim di gedung MK (7/2/17). Putusan ini merupakan respon…
-
![]()
Integritas Menurun, Kepercayaan Publik Dicedera
Press Release Jelang tahun ketiga, sejumlah anggota DPR 2014-2019 tersandung beragam persoalan, baik etik maupun pidana. Persoalan berulang ini menunjukkan bahwa DPR tidak kunjung berbenah diri. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dibentuk…
-
![]()
Evaluasi Legislasi DPR RI – Masa Sidang V Tahun 2016
Partisipasi dan Aspirasi Publik Diabaikan dalam Proses Legislasi Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, dalam pidatonya 17 Mei lalu berjanji hendak menyelesaikan 9 RUU dalam masa sidang V tahun 2016. Dalam renstranya DPR…
Recent Comments