email: admin@ipc.or.id | Telp: (021) 8353626

Allocation Seat Program

Penghitungan perolehan suara untuk dikonvesi menjadi perolehan kursi saat ini belum banyak dipahami oleh sejumlah pihak. Baik penyelenggara pemilu di tingkat daerah (Komisi Pemilihan Umum Daerah), pengawas pemilu (Badan Pengawas Pemilu), perserta pemilu (Partai Politik), pemutus sengketa pemilu (Mahkamah Konstitusi), pemantau pemilu, media dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlu ada media komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan stakeholders pemilu mengenai tata cara penghitungan kursi. Karena, akurasi dalam penghitungan kursi akan mempengaruhi tingkat keterwakilan di satu daerah pemilihan oleh partai politik. Disamping itu pengetahuan yang cukup mengenai penghitungan kursi bagi peserta pemilu juga bisa mengurangi konflik perolehan kursi.

Lalu apa dampaknya terhadap kinerja parlemen. Pengetahuan mengenai cara menghitung kursi dengan cara yang benar bisa dijadikan alat verifikasi bagi peserta pemilu dan stakeholder lainnya. Sehingga kontrol terhadap pelaksana pemilu juga semakin tinggi. Diharapkan dengan demikian akan mengurangi kecurangan. Dampaknya integritas pemilu 2014 akan lebih baik. Pemilu yang berintegritas akan menghasilkan parlemen yang berintegritas juga.

Atas dukungan IFES, IPC melaksanakan allocation seat program dengan tujuan untuk mencapai:

  1. Adanya informasi mengenai cara penghitungan kursi pemilihan umum legislative 2014 beserta dampak yang ditimbulkan dari penghitungan kursi tersebut kepada para stakeholders pemilu (KPU, Bawaslu, Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, media dan masyarakat sipil).
  2. Meningkatnya kapasitas pengetahuan stakeholders pemilu mengenai penghitungan alokasi kursi sehingga mereka mampu menghitung dengan benar dan mengantisipasi masalah yang ditimbulkan oleh adanya kesalahan dan cara dalam penghitungan kursi pemilihan umum legislative 2014.

Untuk mencapai tujuan di atas, hingga kini IPC mengembangkan berbagai produk komunikasi. Diantaranya adalah modul tata cara penghitungan perolehan suara menjadi perolehan kursi, video tutorial, website aplikasi, buku dan leaflet.

Program Keterbukaan Informasi Pemilihan Umum 2014

Informasi yang cepat dan akurat dalam pemilu 2014 merupakan salah satu unsur penting dalam mendorong kredibiltas dan integritas pemilu. Informasi secara substansial akan memberikan dorongan bagi pemilih untuk turut berpartisipasi karena dengan informasi tersebut pemilih dapat menentukan calon mana yang dinilia akan mampu mewakilinya di parlemen. Secara prosedural, keterbukaan juga akan mampu memperkuat kedaulatan suara hingga tingkat pengitungan kursi. Pada akhirnya, keterbukaan merupakan salah satu unsur penting bagi terwujudnya pemilu yang berintegritas. Pemilu yang berintegritas akan menghasilkan parlemen yang berintegritas juga.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meski KPU sudah memiliki PKPU nomor 23 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan SOP Pelayanan Informasi. Akan tetapi pada kenyataannya, KPU belum siap saat diminta informasi oleh peminta informasi dari masyarakat. Kondisi ini tentu perlu pehatian dari masyarakat sipil untuk mendorong mekanisme pelayanan informasi yang lebih baik di KPU dan KPUD.

Dengan dukungan The Asia Foundation, IPC mendorong keterbukaan informasi publik dengan tujuan untuk mencapai:

  1. Adanya pembelajaran untuk perbaikan mekanisme pelayanan, pengelolaan, klasifikasi dan infrastruktur keterbukaan informasi di KPU/D sesuai dengan UU KIP No. 14 / 2008. Outcome ini dihadirkan karena wilayah advokasi yang diselenggarakan di tingkat KPUD, sementara kewenangan membuat aturan-aturan pemilu berada di KPU Pusat. Dengan adanya hasil ini diharapkan pembelajaran-pembelajaran untuk perbaikan mekanisme keterbukaan informasi di KPU/D dapat dijadikan pijakan oleh KPU pusat dan DPR dalam menyusun kebijakan di masa yang akan datang. Adapun pembelajaran yang dimaksud adalah merekam dan mencatat praktek-praktek yang selama ini dilaksanakan dan hasil uji coba usulan perbaikan kebijakan keterbukaan informasi di KPU oleh masyarakat sipil.
  2. Peningkatan pemahaman dan kemampuan jaringan masyarakat sipil dalam menggunakan UU KIP No. 14 / 2008 untuk kegiatan pemantauan dan pendidikan pemilih dalam pemilu. Yang dimaksud dengan peningkatan dan kemampuan dalam konteks program ini adalah bahwa isu-isu keterbukaan informasi publik dijadikan sebagai paradigma dan strategi aksi dalam kegiatan-kegiatan pemantauan  dan pendidikan pemilih oleh jaringan masyarakat sipil pemantau pemilu dan pendidikan pemilih.