email: admin@ipc.or.id | Telp: (021) 8353626

EMPAT PROGRAM REPRESENTASI

Ada empat program IPC yang terkait dengan representasi, yaitu:

  1. Penelitian representasi masyarakat adat
  2. Penyusunan Daerah Pemilihan Berbasis Kohesivitas
  3. Panduan Pilkada Tahun 2018 untuk Masyarakat Adat
  4. Penyusunan Buku Manual Bagi Relawan Peduli Pemilu dan Demokrasi KPU

 

I. PENELITIAN REPRESENTASI MASYARAKAT ADAT

Ada tiga daerah yang menjadi objek penelitian. Pertama, masyarakat adat Gayo di Aceh. Di daerah ini, kami memfokuskan diri pada problem representasi yang disebabkan penataan dapil yang tidak memperhatikan kohesivitas masyarakat adat. Dampaknya, suku Gayo tidak memiliki kepastian representasi di tingkat DPR RI. IPC mencoba menawarkan tiga alternative penataan dapil yang dapat mengakomodir prinsip-prinsip global dan prinsip-prinsip yang telah ada dalam UU Pemilu.

Kedua, suku Kajang. Di daerah ini, IPC meneliti tentang bagaimana mekanisme pemilu yang ramah pada masyarakat adat (mengakomodir nilai-nilai dan prinsip-prinsip). Selama ini, demokrasi liberal dengan system pemilu mekanis, yang berbasis pada satu orang, satu suara, satu nilai, potensial memecah belah kesatuan masyarakat adat dan merusak nilai-nilai yang berjalan dengan baik. Daripada menjadi “api dalam sekam”, sebaiknya ditawarkan kombinasi antara pemilu mekanis dan organis (berbasis komunitas). Konsep inilah yang ditawarkan IPC.

Ketiga, suku Samin. Di suku ini, IPC meneliti terjadinya disfungsi representasi pada para wakil yang memiliki otorisasi di sejumlah dapil yang didiami suku Samin. Terlepas dari perbedaan pendapat di internal suku Samin, tentang pembangunan pabrik semen. Namun aspirasi penolakan dari warga Samin, seharusnya didengar, didiskusikan, dan difasilitasi proses advokasi yang mereka lakukan sendiri. Partai-partai tidak bias membedakan antara sikap partai dan fungsi partai. Sikap partai, boleh berseberangan dengan konstituen. Namun, fungsi partai: penyerapan aspirasi dan edukasi, seharusnya tetap berjalan.

Secara umum, penelitian ini berupaya menemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kualitas representasi:

  1. Faktor teknis kepemiluan (antara lain penyusunan dapil dan sistem pemilu)
  2. Faktor partai politik (antara lain perlunya pembedaan sikap dan fungsi partai)
  3. Faktor kapasitas pihak wakil dan terwakil (paradigm, pengetahuan, dan keterampilan)

 

II.PENYUSUNAN DAPIL BERBASIS KOHESIVITAS

Pembentukan daerah pemilihan (dapil) berbasis kohesivitas adat merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memperkuat representasi masyarakat adat. Prinsip kohesivitas sendiri merupakan prinsip global dalam pembentukan daerah pemilihan. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa salah satu dari tujuh prinsip penyusunan dapil adalah kohesivitas (Pasal 185). Beberapa dapil, yang secara konsep ditata ulang oleh IPC, antara lain:

  1. Dapil DPR RI Untuk Provinsi Aceh Berbasis Kohesivitas Suku Gayo
  2. Dapil DPRD Kabupaten Luwu Utara Berbasis Kohesivitas Warga Perbukitan
  3. Dapil DPRD Kabupaten Enrekang Untuk Kesetaraan Keterwakilan Tiga Sub-Etnis
  4. Dapil DPRD Kabupaten Simalungun
  5. Dapil DPRD Kabupaten Lebak Untuk Penguatan Komunitas Kasepuhan

 

III.PANDUAN PILKADA UNTUK MASYARAKAT ADAT

Pada tahun 2018, Indonesia akan mengadakan pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) secara serentak di 171 provinsi, kabupaten, dan kota. Kita semua berharap ajang ini dapat menjadi sarana Masyarakat Adat untuk memperjuangkan terpilihnya Kepala Daerah yang merepresentasikan identitas dan kepentingan Masyarakat Adat.

Mengapa IPC menjadikan Masyarakat Adat sebagai salah satu fokus studi dan advokasi? Karena kami melihat, Masyarakat Adat sebagai sebuah komunitas dengan jumlah yang besar dan berbagai karakteristik khasnya, tidak terwakili dengan baik di eksekutif dan legislatif. Salah satu tantangan yang harus dijawab adalah membangun kapasitas Masyarakat Adat sendiri agar peduli, berani, dan terampil memperjuangkan representasinya, salah satunya Kepala Daerah.

Kepala Daerah sangat menentukan lahirnya produk hukum daerah, baik berupa perda maupun peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk mendapatkan penetapan dan pengukuhan keberadaan dan hak-hak Masyarakat Adat.Misalnya, untuk mendapatkan pengakuan atas tanah dan hutan adat. (sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Permen LHK No. 32/2015 tentang Hutan Hak; serta Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016). Jumlah produk hukum daerah tentang Masyarakat Adat yang telah ditetapkan sebanyak 216. Dari data tersebut, 77 diantaranya ditetapkan Pasca Putusan MK No. 35 tahun 2012 dan 32 daerah lainnya sedang berproses.

Akibat tidak adanya produk hukum daerah sebagai dasar pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, maka lahirlah sejumlah kebijakan yang mencerabut hak-hak Masyarakat Adat, menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat, dan pengabaian hak-hak dasar, seperti pelayanan publik.

Untuk mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan (pelayanan) hak-hak Masyarakat Adat dari Negara dalam bentuk produk hukum daerah serta menyelesaikan konflik-konflik dan kriminalisasi yang terjadi pada Masyarakat Adat, maka Masyarakat Adat perlu mengupayakan adanya Kepala Daerah yang memiliki keberpihakan pada Masyarakat Adat. Karena itulah, dibutuhkan partisipasi dalam pilkada.

 

IV.PENYUSUNAN BUKU MANUAL BAGI RELAWAN PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI KPU

“Buku Manual Bagi Relawan Peduli Pemilu dan Demokrasi ” dibuat sebagai bagian dalam menguatkan pembelajaran partisipasi pemilih dalam pemilu. Dalam buku akan dibedah makna relawan, komunitas, dan partisipasi, partisipasi, peluang partisipasi masyarakat, menyusun agenda partisipasi, mengkomunikasikan agenda tersebut secara efektif di komunitas, hingga merencanakan dan mempersiapkan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi.  Buku “Manual Bagi Relawan Peduli Pemilu dan Demokrasi” ini didesain untuk jaringan Relawan demokrasi yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Relawan tersebut direkrut sebagai bagian dari komunitas, baik komunitas pemuda, mahasiswa, kelompok disabilitas, dan komunitas lain yang peduli terhadap pemilu yang lebih berintegritas.

MATERI ASPEK YANG DISASAR
BAB I MEMAHAMI DUNIA RELAWAN

1.       Alasan menjadi relawan

2.       Peran relawan

3.       Posisi relawan

4.       Identitas relawan

5.       Kapasitas relawan

6.       Refleksi

Paradigma, pengetahuan, keterampilan
BAB II KONSEP PARTISIPASI

1.       Unsur-unsur partisipasi

2.       Pemilu sebagai rangkaian partisipasi

3.       Aktor yang mempengaruhi partisipasi

4.       Tujuan partisipasi komunitas

5.       Kegiatan partisipasi komunitas

6.       Jebakan partisipasi semu

7.       Refleksi

Paradigma, pengetahuan, keterampilan
BAB III MASALAH-MASALAH PADA PEMILU

1.       Potensi masalah pada tahapan pemilu

2.       Menurunnya partisipasi pemungutan suara

3.       Menurunnya party-ID

4.       Penerimaan politik uang

5.       Rendahnya pengenalan pada caleg

6.       Tingginya suara terbuang

7.       Refleksi

Pengetahuan, pengetahuan
BAB IV KOMUNIKASI EFEKTIF

1.       Makna komunikasi efektif

2.       Unsur-unsur komunikasi

3.       Refleksi

Pengetahuan, keterampilan
BAB V PENDAMPINGAN KOMUNITAS

1.       Makna pendampingan

2.       Karakteristik pendampingan

3.       Makna komunitas

4.       Tahapan membangun pendampingan

5.       Refleksi

Pengetahuan, keterampilan
BAB VI KEGIATAN PARTISIPASI KOMUNITAS

1.       Dasar partisipasi

2.       Refleksi

Pengetahuan, keterampilan
BAB VII EVALUASI PENDAMPINGAN KOMUNITAS

1.       Materi evaluasi

2.       Refleksi

Pengetahuan, keterampilan
BAB VIII POTENSI SUMBER ANGGARAN KEGIATAN

1.       Perspektif terhadap anggaran

2.       Potensi sumber anggaran

3.       Cara mengakses anggaran

4.       Refleksi

Paradigma, pengetahuan, keterampilan