email: admin@ipc.or.id | Telp: (021) 8353626
15
JAN
2018

Laporan Lembaga Tahun 2017

Posted By :
Comments : 0

I. PENGANTAR

Sejak pelaksanaan Rencana Strategis pada 2012, visi IPC sebagai pusat kajian, informasi dan advokasi parlemen yang terpercaya dalam rangka untuk mewujudkan parlemen yang efektif, representatif dan akuntable dinilai masih relevan hingga sekarang karena belum banyak perubahan di parlemen, bahkan cenderung mengalami kemunduran.

Visi tersebut tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan perkembangan terkini dan sumberdaya yang dimiliki oleh IPC. Ada sejumlah kondisi eksternal yang mempengaruhi kerja-kerja IPC dalam rangka melaksanakan visi. Misalnya, Munculnya dorongan open legislative, gagasan parlemen modern yang sedang dijalankan oleh DPR, serta tren transparansi di kalangan para donor yang semakin menguat.

Dari sisi internal, saat ini IPC memperoleh mandat dari koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) yang fokus pada isu transparansi. Pengalaman sebelumnya dalam advokasi dan pendampingan oleh IPC kepada sejumlah badan publik dalam mengimplementasikan transparansi turut mewarnai kiprah IPC di isu transparansi sepanjang 2017 ini.

IPC juga memetakan persoalan legislasi yang sedang dilaksanakan oleh DPR. Sejumlah masalah, misalnya kinerja legislasi yang lambat, serta UU yang dihasilkan tidak sesuai dengan tuntutan dan aspirasi publik juga mendorong IPC untuk masuk pada isu-isu representasi dan akuntabilitas politik.

Berbagai faktor di atas ditambah dengan keterbatasan sumberdaya manusia dan financial pada akhirnya mendorong IPC untuk memilih dan membatasi kajian dan advokasinya. Berikut merupakan sejumlah program yang telah berhasil dilaksanakan oleh IPC:

II.PROGRAM KONSOLIDASI INTERNAL IPC

Fokus konsolidasi kelembagaan adalah memperkuat garis koordinasi antara pengurus harian dengan pada pendiri perkumpulan. Sepanjang 2017, IPC telah menghubungi lima dari sembilan pendiri yang masih mungkin untuk dihubungi. Namun demikian, karena berbagai faktor pertemuan pendiri belum berhasil dilaksanakan hingga Juni.

Output minimal dari proses konsolidasi ini adalah adanya saluran komunikasi bersama antara seluruh pegiat IPC dengan para pengurus dan dewan pembina. Sementara agenda untuk perbaikan kelembagaan dan legalitas belum terlaksana.

III.PROGRAM FUND RAISING

Metode fund raising (pencarian dana) yang dilaksanakan IPC masih menggunakan metode lama, yaitu membuat proposal ke lembaga donor. Ada gagasan untuk pencarian dana secara mandiri dengan membuat paket training atau kursus, akan tetapi situasi belum memungkinkan untuk itu.

Adapun hasil kerja dari proses fund raising tersebut adalah sebagai berikut:

Tipe Fund Raising ke Donor Judul Proposal Status
Menanggapi call for proposal

 

Mendorong Penguatan Transparansi DPRD, Concept Note, Uni Eropa (Mei 2017) Menunggu konfirmasi
Pendidikan Politik untuk Masyarakat Adat, Proposal, Hivos (Maret 2017) Tidak lolos
Advokasi RUU Masyarakat Adat, Proposal kerjasama dengan AMAN, Hivos (Maret 2017) Menunggu konfirmasi
Kajian dan Advokasi Legislasi yang Berpihak Kepada Masyarakat Adat, Proposal, MAJU – TAF (Januari 2017) Tidak lolos
Riset Road Map Penguatan PPID, Proposal CEGAH-MSI (Januari 2017) Sedang berjalan
Merespon permintaan Donor Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik untuk Masyarakat Adat, Proposal TIFA (April 2017)

 

Tidak lolos
Advokasi RUU Migas dan RUU Minerba, Proposal, NRGI (Januari 2017) Negosiasi
Perpanjangan Program Advokasi Ekselerasi Transparansi di Indonesia, Proposal, TAF, (Juni 2017) Dalam proses penyusunan
Hibah Kajian Pendapilan yang Berpihak Kepada Masyarakat Adat, ToR, AMAN, (Mei 2017) Sedang berjalan

 

IV.PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN

Program pengambangan jaringan dilaksanakan secara terpisah dengan maksud untuk mendukung program-program IPC dan pencarian dana. Sepanjang 2017 banyak pihak baru yang diajak kerjasama sebagaimana dijelaskan berikut.

Perluasan Dukungan Stakeholder Peluasan Pencarian Dana
Stakeholders Parlemen

·         Pimpinan DPR

·         Kesekjenan DPR

·         Tenaga Ahli DPR

·         Pimpinan DPD RI

Stakeholders Transparansi

·         Sekretariat Open Government Indonesia

·         Bappennas

·         Kantor Staf Presiden

·         Kominfo

·         Komisi Informasi

Stakeholders CSO

·         Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

·         Koalisi FOINI

·         Koalisi Pemilu

·         Koalisi Advokasi UU MD3

·         Koalisi MP3

·         NDI Indonesia

·         NDI DC

·         WFD

·         Kedutaan New Zeland

·         Kedutaan Australia

·         Ford Foundation

·         MSI CEGAH

·         TIFA

·         TAF

 

V. PROGRAM TRANSPARANSI

Program transparansi merupakan konsekuensi kesediaan IPC untuk mengelola Sekretariat FOINI. Sesuai mandat IPC untuk mendorong akuntabalitas parlemen, salah satu program transparansi ini juga fokus di parlemen. Adapun yang sudah berhasil dilakukan IPC adalah sebagai berikut:

mainstreaming transparansi pada badan publik

  1. Konsultan dan pendamping pemeringkatan KIP KPU Provinsi se-Indonesia
  2. Input penguatan KIP di Bawaslu
  3. laporan riset evaluasi transparansi di DPR
  4. Terbangunnya kolaborasi dengan tim sekretariat Jenderal DPR RI dalam implementasi UU KIP
  5. Adanya panduan pengawasan implementasi UU KIP bagi DPRD

 

Memperkuat dan mengawal infrastruktur transparansi (Agenda FOINI)

  1. Mengawal terbentuknya atau proses seleksi Komisi Informasi Pusat dan KI Provinsi (Riau, Kaltim, Sultra, Sumut)
  2. Mengawal peraturan tentang pengalokasian anggaran bagi KI Prov paska UU Pemda
  3. Judicial Review UU KIP tentang penafsiran “dapat diangkat kembali”
  4. Gugatan SK Gubernur Gorontalo tentang pengangkatan kembali anggota KI tanpa proses seleksi.
  5. Adanya kajian awal mengenai kolaborasi antara KIP, Arsip dan Open Data.
  6. Riset putusan Komisi Informasi
  7. Adanya konsep penguatan kelembagaan PPID (roadmap PPID)

 

Mengelola jaringan FOINI

  1. Website kebebasaninformasi.org
  2. Adanya agenda hasil rapat kerja FOINI

 

Mengawal inisitif keterbukaan pemerintah

  1. Terkawalnya agenda rencana aksi Open Parlemen sebagai bagian dari Open Government Indonesia
  2. Terkawalnya proses pembentukan Open Parlemen di Indonesia
  3. Terkawalnya pembentukan peraturan pemerintah mengenai satu data.
  4. Menghadiri konferensi internasional open legislative di Ukraina.

 

Adapun donor yang mendukung program transparansi ini adalah

  1. The Asia Foundation melalui program “Akselerasi Keterbukaan Informasi Publik” 2016 – 2017 senilai Rp. 1.333.895.000
  2. MSI – CEGAH melalui program “Riset Roadmap Penguatan PPID” 2017, senilai Rp. 353.500.000

 

VI.PROGRAM PENGUATAN REPRESENTASI PARLEMEN

Penguatan representasi terdiri dari dua hal, yaitu representasi kehadiran kelompok di parlemen dan representasi kehadiran kepentingan kelompok di parlemen. Dua-duanya dilaksanakan oleh IPC sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki.

Penguatan representasi kehadiran masyarakat adat di parlemen

  1. Kajian Politik Representasi Masyarakat Adat
  2. Advokasi ke DPR dan Parlemen untuk mendorong peningkatan representasi masyarakat adat dalam pembahasan RUU Pemilihan Umum
  3. Terlaksanakannya kampanye media soal representasi masyarakat adat
  4. Terbangunnya kolaborasi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan jaringan pemilu
  5. Kajian mengenai aspek pendapilan dalam pemilu yang berpihak kepada peningkatan representasi masyarakat adat.

 

Penguatan representasi kepentingan masyarakat di DPR dan DPD

  1. Tersampaikannya gagasan Koalisi PWYP dan Article 33 dalam penyusunan RUU Migas dan RUU Minerba kepada Komisi VII.
  2. Tersampaikannya arpisasi masyarakat tentang pergantian pimpinan DPD.
  3. Kajian evaluasi legislasi DPR RI
  4. Kajiak efektifitas kinerja parlemen melalui Revisi UU Pemilihan Umum

 

Adapun donor yang mendukung program transparansi ini adalah

  1. TIFA dengan program “Penguatan Representasi Minoritas di Parlemen” 2016 – 2017 senilai Rp. 630.000.000
  2. Hibah AMAN program riset “Mendorong Keterwakilan Masyarakat Adat dengan Rekayasa Sistem Pendapilan” 2017 senilai Rp. 100.000.000

 

VII.PROGRAM PUBLIKASI

Program ini dilaksanakan dalam rangka untuk mempublikasikan gagasan-gagasan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh IPC. Program ini tidak terlaksana secara maksimal karena tidak ada orang khusus yang mengelola. Staf yang direkrut oleh IPC pada tahun sebelumnya pada kenyataannya mereka mengundurkan diri. Program publikasi ini pada akhirnya dilaksanakan sekadarnya, kecuali publikasi yang dicover program.

Website dan media sosial

  1. adanya website ipc.or.id yang ter-up date secara berkala
  2. adanya kultwit secara berkala merespon situasi terkini di parlemen.
  3. adanya publikasi di di facebook fanpage Indonesian Parliamentary Center

Penerbitan buku

  1. Buku “Politik Representasi Masyarakat Adat”
  2. Buku “DPRD Mengawasi Transparansi Daerah, Manual Pengawasan UU KIP bagi DPRD”

 

VIII.PROGRAM PENGUATAN MANAJEMEN

Program manajemen ditujukan untuk memperkuat kontrol internal untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan. Adapun program ini terdiri dari

  • Rapat internal mingguan
  • Desentralisasi sistem keuangan
  • Kontrol laporan keuangan

 

Jakarta, Juni 2017

 

Ahmad Hanafi

 

 

Plt. Direktur

About the Author
Indonesian Parliamentary Center adalah organisasi non pemerintah yang memfokuskan diri pada kajian dan advokasi tentang penguatan parlemen, partai politik, dan pemilu. Khususnya pada aspek transparansi dan representasi.

Leave a Reply

*

captcha *