email: admin@ipc.or.id | Telp: (021) 8353626
12
JAN
2018

Memakna Ulang Parlemen Modern

Posted By :
Comments : 0

Pada Agustus 2017 ini, kita tertegun sejenak. Di tengah terpaan prinsip bad news is good news terhadap DPR, ada sebuah kabar menggembirakan datang dari Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Lembaga yang juga membantu Pemerintah Jerman dalam menjalankan keterbukaan itu menyatakan bahwa DPR RI adalah parlemen paling terbuka se-Asia Tenggara. Sebuah kado indah bagi DPR, di hari ulang tahunnya yang ke 72 ini.

DPR RI memang menetapkan transparansi sebagai salah satu indikator parlemen modern dalam Rencana Strategis DPR RI 2015 – 2019. Indikator lainnya adalah, peningkatan representasi, dan penggunaan teknologi informasi. Menurut hemat kami, indikator modern mengacu pada sarana (termasuk di dalamnya penggunaan teknologi informasi), tools, metode, dan manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR serta respon kelembagaan terhadap inisiatif-inisiatif global. Sementara transparansi dan representasi merupakan prinsip dasar pengelolaan lembaga perwakilan. Jadi, bisa saja sebuah lembaga perwakilan telah transparan dan representatif, tapi tidak modern. Pun sebaliknya.

Ukuran modernitas sendiri tergantung pada perkembangan zaman. Sebagai contoh, hari ini menggunakan situs (web), belum dikatakan modern jika belum menyajikan format data terbuka (open data) berbasis web 2.0 atau transisi web. 3.0, atau jika informasi yang dicari tidak dapat ditemukan dalam 13 detik. Nah, idealnya, kita beranjak pada tahap modernisasi sarana itu, jika telah membenahi kearsipan, keterbukaan informasi, dan tata kelola aparatur (birokrasi).

Mengapa partisipasi dan representasi disebut prinsip dasar? Secara teori, ini konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat. Secara praktik, sejak abad pertengahan, sudah ada prinsip-prinsip representasi seperti “quod omnes tangid” (apapun yang menyentuh kepentingan dan hak-hak semua orang haruslah disetujui oleh bersama, melalui wakil-wakilnya). Sementara, gagasan parlemen sebagai miniatur perwujudan politik dari sebuah “realm” (wilayah) muncul pada abad keenambelas oleh Thomas Smith. (Nuri Suseno: 2013).

Dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, maka prinsip “quod omnes tangid”, perlu melibatkan masyarakat secara lebih luas. Secara regulasi, ada banyak UU yang menjamin transparansi dan partisipasi dalam pembahasan kebijakan, peraturan perundangan, dan penganggaran, antara lain UU: No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun sidang ketiga 2016-2017, DPR telah mengalami sejumlah kemajuan dalam tranparansi legislasi secara pro-aktif (pro-active disclosure). Mengacu pada situs DPR RI, ada sejumlah RUU yang dokumen pembahasannya telah diumumkan secara pro-aktif, seperti RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan RUU tentang Arsitek, dan lain-lain.

Pada tahun sidang berikutnya, DPR perlu mengupayakan agar keterbukaan legislasi dilakukan secara lebih sistematis dan komprehensif, mencakup berbagai kategori informasi dan pada seua RUU. Kami menemukan dari 49 RUU prioritas tahun 2017 ini, ada 28 RUU tanpa publikasi Naskah Akademik, 29 RUU tanpa publikasi Rancangan UU, 41 RUU tanpa pengumuman laporan singkat pembahasan, dan sejumlah temuan lainnya.

Menurut kami, dalam proses legislasi setidaknya dibutuhkan 5 kategori informasi yang wajib diumumkan secara pro-aktif (pro-active disclosure):

  1. Informasi terkait proses pembahasan (misalnya: jadwal rapat legislasi dalam satu masa sidang, mingguan, dan harian);
  2. Informasi terkait dokumen-dokumen legislasi (naskah akademik, RUU, laporan singkat, dll);
  3. Informasi tentang mekanisme dan sarana partisipasi (misalnya mekanisme audiensi dan sarana-sarana yang disediakan);
  4. Informasi tentang alat kelengkapan, Badan Keahlian, Tenaga Ahli, atau pihak-pihak yang dilibatkan dalam perumusan UU.
  5. Informasi tentang Anggaran pembahasan RUU.

 

Selain dipandang dalam perspektif hak publik, transparansi sebagai titik awal untuk membangun partisipasi publik, baik di tingkat pusat maupun di daerah sehingga representasi dapat tercapai. Dengan transparansi, berbagai kelompok dan komunitas di masyarakat dapat mengetahui urgensi sebuah RUU, mengetahui perkembangan penyusunan RUU serta mengetahui bagaimana berpartisipasi dalam setiap tahap penyusunan RUU.

Sebagai contoh, pada 2017, IPC mencatat  terdapat 15 RUU dari 49 RUU prioritas yang terkait masyarakat adat. Demikian pula dengan kelompok masyarakat lainnya, tentu ada sejumlah RUU yang terkait dengan kehidupan mereka. Bukankah tidak adil, jika masyarakat dihadapkan pada azas legalitas, sementara pada proses penyusunannya mereka tidak mendapatkan informasi dan kesempatan partisipasi yang memadai? Bagaimana membangun sarana, tools, metode yang menguatkan relasi DPR dan rakyat, disinilah unsur modern diperankan.

Dalam mewujudkan transparansi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seharusnya dijadikan garda terdepan. PPID dimandatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengelola dan melayani informasi publik. Kolaborasi PPID dan pengelola arsip di DPR merupakan pondasi untuk membangun dan meningkatkan level keterbukaan DPR.

Unsur modernitas lainnya, terletak sikap terhadap inisiatif-inisiatif positif yang berkembang dalam dunia internasional. Antara lain inisiatif Open Legislative. Ini adalah inisiatif transparansi yang mengkolaborasikan antara parlemen dengan masyarakat untuk menyusun serangkaian rencana aksi keterbukaan. Parlemen modern, dengan demikian adalah upaya DPR untuk mengintegrasikan antara penggunaan sarana teknologi informasi berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan negara yang transparan, untuk menghasilkan kebijakan yang lebih representatif.

About the Author
Indonesian Parliamentary Center adalah organisasi non pemerintah yang memfokuskan diri pada kajian dan advokasi tentang penguatan parlemen, partai politik, dan pemilu. Khususnya pada aspek transparansi dan representasi.

Leave a Reply

*

captcha *