-
![]()
POLICY BRIEF TERAPKAN ADAPTASI KETAT DAN TERBATAS PERSIDANGAN VIRTUAL DPR RI
Wabah Covid-19 telah mengubah pola kerja berbagai urusan dalam negeri, tak terkecuali pelaksanaan fungsi parlemen. Pelaksanaan fungsi parlemen melalui kegiatan rapat yang selama ini berlangsung secara tatap muka, harus disesuaikan (adaptasi) untuk…
-
![]()
Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Reses DPRD Kabupaten Cirebon
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan,…
-
![]()
Indonesian Parliamentary Center Dipercaya Kembali Menjadi Sekretariat FoINI.
Jakarta (8/11), FoINI (Freedom of Network Indonesia) melaksanakan kegiatan rapat kerja pada 6, 7 dan 8 November 2019 di Hotel Aloft Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini hadir berbagai jaringan FoINI yang ada di…
-
![]()
PENCALONAN PENGUSAHA SEBAGAI BUPATI DALAM PILKADA KEBUMEN 2015
Hubungan antara dunia usaha dengan dunia politik bukanlah hal yang baru dan pertama kali terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat, kerjasama antara pengusaha dengan penguasa di negeri ini telah menghasilkan kebijakan yang di…
-
![]()
KI PUSAT RILIS SIMSI 2.0
Sebuah terobosan dilakukan Komisi Informasi Pusat untuk mempercepat layanan sengketa informasi. Lembaga negara mandiri yang juga berfungsi sebagai badan kuasi yudisial ini meresmikan pemakaian Sistem Manajemen Sengketa Informasi atau SIMSI versi 2.0…
-
![]()
DPR DEKLARASIKAN OPEN PARLIAMENT
Rabu, 29 Agustus 2018, momen yang ditunggu itu akhirnya tiba; DPR RI mendeklarasikan Open Parliament. Open Parliament merupakan inisiatif global yang dideklarasikan pada 15 Desember 2012, dalam International Parliamentary Union (IPU) –…
-
![]()
REVISI UU MD3. APA YANG BARU BAGI DPR?
Gerak Dewan Perwakilan Rakyat dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada awal 2018 ini perubahan kedua atas undang-undang tersebut barusaja disahkan DPR. Muncul kontroversi publik.…
-
![]()
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR Untuk Efektivitas Kinerja
“Membangun Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR yang Lebih Mampu Meningkatkan Efektifitas Kinerja DPR” Latar Belakang Polemik mengenai UU MD3 masih terus bergulir. Paska dilantiknya Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto isu…
-
![]()
UU MD3 Baru Perlu Atur Akuntabilitas Reses
Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan wacana revisi UU MD3 perlu menyentuh aspek akuntabilitas DPR. Salah satunya adalah penggunaan dana reses. Bukan hanya akuntabilitas administratif, tetapi juga…
-
![]()
Tiga Potensi Masalah Dalam Pemilu 2019
Jakarta, ipc.or.id – Pemilu serentak 2019 merupakan pertaruhan bagi KPU. Dengan penyelenggaraan yang beruntun ada sejumlah potensi masalah terkait penyediaan dan pengumuman informasi. Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengatakan setidaknya ada tiga potensi…
-
![]()
Revisi UU Migas; Butuh Transparansi & Taat Fungsi AKD
Jakarta, ipc.or.id – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengatakan pembahasan revisi UU Migas harus lebih transparan, agar semua kalangan dapat memahami apa sebenarnya persoalan utama yang menyebabkan lambannya pembahasan revisi…
-
![]()
Revisi UU Migas Harus Perkuat Pertamina
Jakarta, ipc.or.id – Revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mendesak dilakukan untuk memperjelas tata kelola, memberikan kepastian iklim investasi, dan memperjelas posisi national oil company (Pertamina) untuk…
Recent Comments